TUGUJOGJA – Pemerintah mulai mematangkan skema penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berasrama selama 24 jam penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa melalui seleksi akademis.
Menteri Sosial Saefullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Sekolah ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan pendidikan karakter yang menyeluruh dan pembinaan sepanjang hari.
“Saya bersama Pak Wali Kota Yogyakarta meninjau sarana dan prasarana di Perguruan Taman Siswa yang ditawarkan untuk menjadi salah satu lokasi Sekolah Rakyat. Karena berbasis asrama, pendidikan di sekolah ini berlangsung 24 jam,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Yogyakarta, baru-baru ini.
Pemerintah akan memanfaatkan gedung-gedung milik kementerian dan pemerintah daerah untuk mengawali program ini.
Saat ini, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah meninjau kelayakan berbagai aset negara yang dapat digunakan.
“Kementerian PUPR akan melakukan survei terhadap gedung-gedung yang diajukan. Jika dinyatakan layak, tim pusat akan menghitung rencana anggaran biayanya,” jelas Gus Ipul.
Hingga kini, pemerintah telah menindaklanjuti 53 titik lokasi untuk direnovasi, dan masih menyurvei 80 titik lainnya. Semua lokasi tersebut ditargetkan menjadi bagian dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026.
Tanpa Tes Akademik, Hanya Tes Kesehatan dan Administrasi
Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif tanpa hambatan seleksi akademik. Gus Ipul menegaskan bahwa seleksi masuk sekolah ini tidak mensyaratkan tes akademik.
Calon siswa hanya perlu menjalani tes kesehatan dan verifikasi administratif untuk memastikan bahwa mereka berasal dari kelompok keluarga miskin, khususnya desil satu.
“Tidak ada tes akademik. Kami hanya akan melakukan tes kesehatan dan administrasi, serta pemetaan kemampuan awal (smart mapping) agar proses pembelajaran bisa dimulai dengan level kemampuan yang setara,” ungkapnya.
Pemerintah kini tengah menyusun kurikulum dan merancang masa orientasi untuk menyetarakan kemampuan siswa sebelum pembelajaran formal dimulai. Selain itu, rekrutmen kepala sekolah juga dilakukan secara ketat.
“Kami sedang merekrut lebih dari 500 kepala sekolah yang akan kami latih untuk menyusun kurikulum dan menjadi pemimpin di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Target 10.000 Siswa, Masih dalam Tahap Pemantapan
Pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat bisa mencapai 8.000 hingga 10.000 orang. Namun, Gus Ipul menyebut angka pasti belum bisa dipastikan karena masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan fasilitas.
“Sampai hari ini, lebih dari 3.000 kursi sudah tersedia. Jika nanti ada 100 titik yang siap, kita bisa menjangkau lebih dari 8.000 hingga 10.000 siswa,” ucapnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi angin segar bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas, dengan dukungan penuh negara melalui sistem pendidikan berbasis karakter dan kehidupan berasrama.***
