KabarJawa.com— Pemerintah daerah mencium tanda-tanda kenaikan harga bahan pokok seiring dengan beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Di tengah situasi yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi masyarakat bawah, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengambil langkah cepat dan berani: menyiapkan program ketahanan pangan keluarga.
Bupati Endah menyadari bahwa ketika seluruh 59 dapur MBG di Gunungkidul beroperasi setiap hari, kebutuhan akan bahan pangan seperti telur, sayur, dan bumbu dapur akan melonjak tajam. Jika semua dapur operasi setiap hari, pasti ada permintaan besar.
“Warga bisa punya uang, tapi barangnya bisa hilang dari pasar. Uang ada, telur mahal, sayur habis,” tegasnya.
Antisipasi Dampak Inflasi dari MBG
Ia menilai, inflasi bukan sekadar angka di kertas statistik, tapi ancaman nyata bagi dapur masyarakat kecil. Oleh karena itu, Pemkab Gunungkidul tak mau berpangku tangan.
Salah satu program konkret yang segera meluncur adalah Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga, setiap rumah tangga akan memelihara ayam petelur dan menanam sayuran di pekarangan.
Antisipasi dampak inflasi dari MBG itu bukan tanpa dasar. Bupati Endah mengungkapkan bahwa tim protokol Pemkab Gunungkidul telah melakukan uji coba pemeliharaan ayam di rumah tangga.
“Dari delapan ekor ayam saja, setiap hari bisa menghasilkan 6 butir telur. Padahal hanya dipelihara oleh keluarga kecil. Artinya, kalau ini dilakukan massal, kebutuhan telur bisa tercukupi tanpa tergantung pasar,” paparnya.
Tak hanya berhenti di situ, Pemkab Gunungkidul juga menyiapkan skema distribusi melalui Koperasi Merah Putih. Masyarakat yang memiliki hasil ternak atau panen sayuran dapat menitipkan atau menjualnya ke koperasi tersebut.
“Kalau masyarakat melakukan ini dan menitipkan hasilnya ke Koperasi Merah Putih, tidak akan ada dapur MBG yang kekurangan bahan. Gizi warga terpenuhi, bahan tersedia, dan harga stabil,” kata Endah.
Bupati Endah memperingatkan bahwa lonjakan kebutuhan bahan pokok bisa membuat pasar tradisional sepi dan harga melambung tinggi.
Ia memprediksi, permintaan besar dari 59 dapur MBG yang harus memasak untuk 174.900 penerima manfaat akan menyerap pasokan dari petani dan peternak lokal secara masif.
“Kalau kita tidak siapkan sejak sekarang, bisa-bisa lombok, tomat, dan telur diserbu tengkulak dari luar daerah. Petani lokal malah kehabisan stok,” ujarnya lantang.
Ia menyebut, daerah lain seperti Wonosobo, Wonogiri, dan Magelang juga tengah membatasi pengiriman sayur ke luar wilayah demi menjaga ketersediaan pangan lokal.
Oleh karena itu, Gunungkidul perlu bertindak cepat agar dapur MBG tetap beroperasi tanpa menekan pasar.
KWT dan Lumbung Mataraman jadi Garda Terdepan
Dalam skema ketahanan pangan keluarga ini, Kelompok Wanita Tani (KWT) mendapat peran sentral. Sebanyak 20 persen anggaran kelurahan akan mendukung kegiatan ketahanan pangan.
“KWT kami minta menanam sayur dan cabai di pekarangan. Kemudian hasilnya bisa dijual ke koperasi atau dipakai sendiri. Begitu juga dengan Lumbung Mataraman yang sudah kami bentuk, itu akan menjadi sumber bahan pangan lokal,” jelas Bupati Endah.
Ia percaya, dengan gerakan kolektif dari tingkat keluarga hingga kelurahan, Gunungkidul bisa menjadi contoh daerah yang tangguh menghadapi gejolak harga.
“Kalau semua bergerak, insyaallah tidak ada dapur yang kekurangan bahan. Semua akan terpenuhi sesuai edaran Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.
Ketika daerah lain masih menunggu arah kebijakan pusat, Gunungkidul justru melangkah lebih dulu. Bupati Endah memimpin dengan strategi yang berpijak pada kemandirian lokal.
Ia ingin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki cadangan pangan, setiap dapur tetap berasap, dan setiap anak tetap mendapat gizi seimbang.
“Kalau sekarang belum terasa, tunggu saja nanti saat harga mulai naik. Dari sekarang kita siapkan semuanya,” katanya. (ef linangkung)
