TUGUJOGJA – Lereng Menoreh di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Minggu (31/5/2026), menjadi saksi langkah besar penguatan pariwisata halal Indonesia.
Di tengah geliat desa wisata yang terus tumbuh, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyerahkan sertifikat halal kepada lima perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Momentum itu bukan sekadar seremoni penyerahan dokumen. Pemerintah menghadirkan harapan baru bagi para pelaku usaha desa wisata yang selama ini berjuang meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar mereka.
Didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan, Menpar Widiyanti menyerahkan sertifikat halal tersebut sebagai tindak lanjut kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dalam program percepatan sertifikasi halal bagi UMKM desa wisata di seluruh Indonesia.
Di hadapan para pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan pariwisata, Widiyanti menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya bertujuan menyerahkan sertifikat halal.
“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal, tetapi juga untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.
Pernyataan itu menggambarkan pemerintah mulai memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas produk dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan wisatawan modern.
Program Sertifikasi Halal
Perjalanan program sertifikasi halal bagi desa wisata tidak berlangsung dalam semalam. Kementerian Pariwisata bersama BPJPH mulai menjalankan program percepatan sertifikasi halal sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Program tersebut kemudian menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Melihat antusiasme masyarakat dan dampak positif yang muncul, pemerintah memperluas cakupan program ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia sejak akhir 2025. Desa Wisata Jatimulyo menjadi salah satu lokasi yang berhasil menunjukkan perkembangan signifikan.
Hingga 30 Mei 2026, sebanyak 123 pelaku UMKM di Jatimulyo berhasil mengantongi sertifikat halal untuk 139 produk yang mereka hasilkan. Angka tersebut menjadi bukti keseriusan masyarakat desa dalam meningkatkan standar usaha mereka.
Secara nasional, capaian program bahkan jauh lebih besar. Kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 34 provinsi di Indonesia.
Angka itu tidak hanya menunjukkan keberhasilan program administratif. Di balik setiap sertifikat halal terdapat proses panjang berupa pendampingan usaha, pembinaan kualitas produk, peningkatan tata kelola bisnis, hingga penguatan kapasitas pelaku UMKM.
Menurut Widiyanti, capaian tersebut layak disyukuri karena setiap sertifikat halal membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Sertifikat halal bukan hanya selembar dokumen. Di baliknya ada proses peningkatan kualitas usaha dan peluang pasar yang semakin luas,” katanya.
Bagi sektor pariwisata, sertifikasi halal kini menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan. Wisatawan tidak hanya mencari destinasi yang indah. Mereka juga membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kualitas layanan selama berwisata.
Widiyanti menilai sertifikasi halal mampu menjawab kebutuhan tersebut. Ketika pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal, produk yang mereka hasilkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kepercayaan konsumen meningkat dan akses pasar menjadi lebih luas.
“Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi semakin relevan karena Indonesia terus mendorong penguatan sektor wisata ramah Muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Program sertifikasi halal yang dijalankan pemerintah saat ini turut mendukung penguatan 15 provinsi peserta IMTI 2025.
Jatimulyo, Desa Berprestasi yang Terus Berkembang
Pemilihan Desa Wisata Jatimulyo sebagai lokasi penyerahan sertifikat halal bukan tanpa alasan. Desa yang berada di kawasan Perbukitan Menoreh ini telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional.
Pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, Jatimulyo berhasil meraih Juara I Kategori Desa Wisata Maju. Sebelumnya, desa ini juga telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada 2020.
Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat Jatimulyo dalam mengelola potensi wisata secara profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas desa.
Alam yang masih asri, ekowisata berbasis konservasi, hingga keterlibatan aktif masyarakat menjadi kekuatan utama yang menjadikan Jatimulyo sebagai salah satu desa wisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kini, sertifikasi halal menambah modal penting bagi desa tersebut untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan.
Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan bahwa konsep halal saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurutnya, halal tidak lagi identik semata-mata dengan kebutuhan wisatawan Muslim.
Di berbagai negara, konsep halal telah berkembang menjadi simbol kesehatan, kebersihan, transparansi, dan kepercayaan.
“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal.
Ia menjelaskan sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga mulai mengembangkan sektor wisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa industri halal telah berkembang menjadi pasar global yang sangat potensial.
Karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis sebagai pusat industri halal dunia melalui kekuatan sektor pariwisata dan UMKM.
Haikal optimistis sinergi antara BPJPH dan Kementerian Pariwisata mampu memperkuat industri halal nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028 hingga 2029.
Membangun Peradaban Usaha dari Desa
Dukungan terhadap program sertifikasi halal juga datang dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mewakili Gubernur DIY, Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Wisata Jatimulyo.
Menurut Imam, sertifikasi halal memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Ia melihat program tersebut sebagai upaya membangun peradaban usaha yang lebih bermartabat di tingkat desa.
“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan transformasi desa wisata yang kini tidak hanya menjadi destinasi kunjungan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang berakar kuat pada nilai budaya dan kearifan lokal.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyambut positif pelaksanaan program tersebut. Ia berharap sertifikasi halal dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke wilayahnya.
Selain itu, sertifikasi halal juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang tersebar di berbagai kawasan Kulon Progo.
“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” kata Agung.
Harapan tersebut sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Kulon Progo sebagai salah satu gerbang wisata utama di Yogyakarta.
Dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan penguatan layanan berbasis halal, Kulon Progo berpeluang menjadi salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. (ef linangkung)
