TUGUJOGJA– Setelah sukses menerapkan sistem pembayaran retribusi wisata 100 persen non tunai atau cashless di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron, pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini bersiap memperluas sistem tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar modernisasi pengelolaan pariwisata yang selama bertahun-tahun masih mengandalkan transaksi tunai.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sistem pembayaran digital menjadi solusi yang mampu menjawab tantangan zaman.
Pantai Baron yang selama ini menjadi salah satu gerbang utama wisata pantai selatan Gunungkidul menjadi lokasi pertama penerapan penuh sistem pembayaran retribusi secara digital. Selama kurang lebih tiga pekan masa uji coba, pemerintah daerah mencatat hasil yang menggembirakan.
Pembayaran Digital Pantai Baron
Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengungkapkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital di TPR Baron berjalan relatif lancar dan mendapat respons positif dari mayoritas wisatawan.
Menurutnya, sebagian besar pengunjung tidak mengalami kesulitan saat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran nontunai.
“Untuk kesiapan pengunjung dalam pembayaran cashless sudah tinggi. Hanya sekitar 5 persen saja yang belum siap dan kemudian putar balik melewati TPR yang melayani pembayaran tunai,” kata Eko Nur Cahyo usai rapat evaluasi pada Jumat (5/6/2026).
Meski demikian, perjalanan menuju digitalisasi penuh tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Di balik keberhasilan tersebut, petugas lapangan masih menemukan sejumlah kendala teknis yang muncul terutama saat lonjakan kunjungan wisatawan terjadi.
Ketika ribuan wisatawan memasuki kawasan pantai dalam waktu bersamaan, perangkat mobile point of sales (mPOS) petugas mengalami peningkatan suhu cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat proses transaksi berjalan sedikit lebih lambat daripada kondisi normal.
Namun demikian, petugas mampu mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan perangkat cadangan.
“Ada beberapa kendala kecil seperti alat yang panas sehingga pelayanan sedikit tersendat. Tapi secara umum dapat diatasi dengan menggunakan perangkat cadangan,” jelas Eko.
Selain persoalan perangkat yang mengalami panas berlebih, petugas juga menemukan kendala pada beberapa transaksi yang tidak menghasilkan cetakan tiket maupun bukti pembayaran secara otomatis.
Untuk menghindari potensi kesalahpahaman dengan wisatawan, petugas mengambil langkah cepat dengan mendokumentasikan bukti transaksi melalui foto pada layar perangkat mPOS.
Meski menghadapi sejumlah kendala teknis, evaluasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem secara keseluruhan tetap berjalan efektif. Keberhasilan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melangkah lebih jauh.
Lokasi Baru Retribusi Wisata Cashless
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bersama PT NGI sebagai penyedia jasa sistem tiket digital, pemerintah menyepakati rencana perluasan penerapan pembayaran retribusi wisata secara cashless ke beberapa lokasi strategis lain.
Empat TPR kawasan pantai akan menjadi lokasi berikutnya yang akan menerapkan sistem pembayaran 100 persen nontunai. Keempat lokasi tersebut meliputi TPR JJLS Kemadang yang berada di sebelah barat TPR Baron, TPR Ngestirejo, TPR Banjarejo, serta TPR Pulegundes.
Tidak hanya kawasan pantai, pemerintah juga berencana menghadirkan sistem serupa di kawasan wisata pegunungan. Destinasi wisata Nglanggeran akan menjadi lokasi pertama di kawasan pegunungan yang menerapkan sistem pembayaran digital secara penuh.
Rencana tersebut saat ini masih memasuki tahap pembahasan dan penyempurnaan teknis. Pemerintah menargetkan implementasi sistem pembayaran cashless di empat TPR kawasan pantai dapat dimulai pada Oktober 2026 mendatang.
“Ini masih dalam perencanaan dan pembahasan bersama. Rencananya mungkin bulan Oktober akan diterapkan kebijakan itu di empat TPR pantai,” ujar Eko.
Persiapan Pemerintah
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai persiapan pendukung. Berbagai aspek teknis menjadi perhatian utama agar tidak muncul hambatan saat sistem mulai diterapkan secara luas.
Pemerintah menjalin koordinasi intensif dengan PLN guna memastikan ketersediaan pasokan listrik di seluruh lokasi. Selain itu, Disparekrafpora juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul untuk menjamin kualitas jaringan internet.
Menurut Eko, empat TPR pantai tersebut sudah memenuhi syarat dasar untuk penerapan sistem cashless. Ketersediaan listrik dan jaringan internet yang stabil menjadi modal penting dalam mendukung operasional layanan digital tersebut.
“Empat TPR pantai yang disebutkan itu telah memenuhi untuk penerapan pembayaran non tunai. Listrik tersedia dan jaringan internet aman. Nantinya dari Diskominfo akan membedakan jaringan untuk publik serta untuk akses piranti pembayaran cashless,” ungkapnya.
Di sisi lain, PT NGI juga menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pengembangan digitalisasi layanan retribusi wisata di Gunungkidul.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan teknologi, pendampingan teknis, hingga pengembangan sistem yang lebih andal untuk menghadapi peningkatan jumlah transaksi pada masa mendatang.
“Dari PT NGI mendukung secara teknis untuk pengembangan cashless retribusi di TPR lainnya,” sambung Eko.
Transformasi digital Pemkab Gunungkidul tidak hanya bertujuan mempermudah wisatawan dalam melakukan pembayaran. Lebih dari itu, sistem cashless mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Setiap transaksi tercatat secara digital sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat berkurang. Pemerintah juga dapat memantau pergerakan pendapatan retribusi secara real time, sekaligus memperoleh data kunjungan wisatawan yang lebih akurat. (ef linangkung)
