TUGUJOGJA- Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5 persen, sedangkan Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) yakni sebesar 18 persen. Sementara itu, di Kabupaten Sleman lebih rendah, yakni 12 persen.
Adapun data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) mencatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sleman turun menjadi 4,41 persen dari 4,51persen di tahun sebelumnya.
Workshop Rembuk Stunting
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Wildan Solichin, mengatakan hal ini dalam acara Workshop Rembuk Stunting Kabupaten Sleman tahun 2025.
Acara berlangsung di Merapi Ballroom Prima SR Hotel & Convention, Sleman, Selasa (25/3/2025).
“Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi D.I. Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Wildan.
Menurut Wildan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024-2045.
Cara Pemkab Sleman Tangani Stunting
“Stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu,” terang Wildan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto menegaskan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Sleman.
“Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan,” katanya.
Lebih lanjut, Susmiarto juga menyebut pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wabup Sleman yaitu Bergas Waras Cerdas.
Program tersebut mencakup jaminan gizi 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah kembali menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan.
Penanganan tersebut melibatkan semua unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.
“Rembug Stunting ini menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing-masing,” tegasnya.
Sebagai bentuk nyata, acara ini berisi penandatanganan komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.
“Langkah ini sejalan dengan visi Sleman 2025-2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, serta mendukung target nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Iqbal.
Peserta Workshop Rembug Stunting ini berjumlah130, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan Lokus Stunting, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan pengusaha dan forum kemasyarakatan.
Adapun materi dalam workshop mencakup berbagai aspek intervensi dan strategi penurunan stunting.
Narasumber adalah dari Ketua DPRD Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, serta Kepala Bidang Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman. (Olive)
