TUGUJOGJA – Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif Rp 1 untuk Transjakarta, MRT, dan LRT pada 24 April 2026. Simak jadwal, tujuan kebijakan, dan penjelasan lengkapnya di sini.
Tarif Rp 1 Berlaku di Hari Transportasi Nasional
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional yang jatuh pada Jumat, 24 April 2026. Pada momentum tersebut, warga dapat menggunakan layanan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif simbolis sebesar Rp 1.
Kebijakan ini berlaku sepanjang jam operasional, mulai dari keberangkatan pertama hingga layanan terakhir di malam hari. Meskipun disebut gratis, sistem tetap mengenakan tarif Rp 1 sebagai bagian dari pencatatan perjalanan pengguna.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan kepada masyarakat untuk mulai beralih ke transportasi umum.
“Selamat hari transportasi nasional pada tanggal 24 April ini. Kami menyambut dengan memberi fasilitas kemudahan atau gratis,” ujar Pramono Anung dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (24/4/2026) oleh Tugujogja.id.
Bukan Sekadar Seremonial, Tapi Upaya Perubahan Kebiasaan
Menurut Pramono, kebijakan tarif Rp 1 ini tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah pola mobilitas masyarakat yang masih didominasi kendaraan pribadi.
Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba langsung layanan transportasi publik yang telah tersedia. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan akan muncul kebiasaan baru dalam menggunakan angkutan massal.
“Pemerintah Jakarta menginginkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan fasilitas transportasi umum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Pramono.
Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi lalu lintas di ibu kota, termasuk mengurangi kemacetan dan menekan tingkat polusi udara yang masih menjadi tantangan utama di Jakarta.
Sistem Tetap Berjalan, Pengguna Wajib Tap Kartu
Dari sisi operasional, kebijakan tarif Rp 1 tetap mengikuti prosedur penggunaan transportasi umum seperti biasa. Pengguna diwajibkan melakukan tap kartu uang elektronik atau menggunakan aplikasi saat masuk dan keluar layanan.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa penerapan tarif simbolis ini bertujuan untuk tetap menjaga sistem pendataan perjalanan.
“Melalui tarif Rp 1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ayu.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk evaluasi efektivitas kebijakan serta mengukur peningkatan jumlah pengguna transportasi publik selama momentum ini.
Dorong Transportasi Publik Jadi Pilihan Utama
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari kampanye besar Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan transportasi massal sebagai pilihan utama, bukan sekadar alternatif.
Selama ini, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih cukup tinggi, terutama pada jam sibuk. Padahal, sistem transportasi publik di Jakarta terus mengalami peningkatan dari sisi kenyamanan, integrasi, hingga jangkauan.
Dengan adanya kebijakan tarif Rp 1 ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaat menggunakan transportasi umum yang lebih efisien.
Momentum ini juga diharapkan tidak berhenti hanya pada peringatan Hari Transportasi Nasional, melainkan menjadi titik awal perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.
Data Pengguna Transportasi Umum Terus Meningkat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2025, Transjakarta mencatat 37,6 juta penumpang, MRT Jakarta mencapai 4,3 juta pengguna, dan LRT Jakarta sebanyak 118 ribu penumpang.
Memasuki awal 2026, angka tersebut terus mengalami peningkatan. Meski demikian, pemerintah menilai masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta ingin mempercepat peralihan menuju sistem mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Momentum Edukasi dan Pengalaman Langsung
Hari Transportasi Nasional tahun ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik. Dengan memberikan akses murah bahkan nyaris gratis, masyarakat diajak untuk mencoba dan mengenal lebih dekat sistem transportasi publik yang telah terintegrasi.
Pengalaman langsung ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap angkutan umum, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas layanan yang tersedia.
Dengan demikian, penggunaan transportasi massal tidak lagi dianggap sebagai pilihan kedua, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.***
