TUGU JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mempertahankan pengembangan kawasan selatan dan pengentasan kemiskinan sebagai agenda pembangunan meski ruang fiskal dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menyempit.
Tekanan fiskal tersebut terjadi setelah pendapatan transfer DIY diproyeksikan turun Rp583,77 miliar, dari sebelumnya Rp3,24 triliun menjadi Rp2,66 triliun.
Kondisi itu membuat pemerintah perlu menyesuaikan kembali ruang belanja dan menentukan program yang tetap menjadi prioritas.
Di tengah efisiensi anggaran, Pemda DIY mengarahkan pembangunan kawasan selatan tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi lokal, serta perhatian terhadap kelestarian lingkungan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, mengatakan pemerintah tetap mengarahkan pembangunan untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan selatan.
Menurut Danang, pengembangan kawasan tersebut juga perlu melibatkan masyarakat agar warga dapat mengambil peran dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
Pendekatan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga menghubungkan pengembangan kawasan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam agenda penanggulangan kemiskinan, Pemda DIY telah menetapkan 18 lokus pada tingkat kapanewon dan kemantren. Dari jumlah tersebut, delapan lokus berada di kawasan selatan.
Penetapan lokus tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memusatkan intervensi pada wilayah yang membutuhkan perhatian. Program penanggulangan kemiskinan juga disesuaikan dengan karakteristik serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Pemerintah memetakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan.
Pendekatan berbasis wilayah itu memungkinkan program disusun berdasarkan kondisi masing-masing kapanewon atau kemantren.
Dengan demikian, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal.
Dan di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas, Pemda DIY juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui integrasi dengan reformasi kalurahan.
Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan pembangunan kawasan dengan penguatan masyarakat di tingkat kalurahan. Masyarakat ditempatkan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan.
Pendekatan itu juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Ketika pemberdayaan masyarakat disinergikan dengan pemetaan potensi wilayah, sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah dapat dikembangkan sesuai karakteristik setempat.
Efisiensi anggaran pun tidak serta-merta menghentikan program pembangunan di kawasan selatan. Pemda DIY tetap mempertahankan program yang berkaitan dengan prioritas pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah juga mengarahkan anggaran yang tersedia agar memberikan manfaat optimal. Dalam pengembangan kawasan selatan, potensi sumber daya lokal dan kelembagaan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan berskala besar.
Penetapan delapan lokus penanggulangan kemiskinan di kawasan selatan menjadi bagian dari upaya menghubungkan agenda pengembangan wilayah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan lokal menjadi unsur yang dipetakan untuk mendukung pelaksanaan program.
Pemerintah juga mengupayakan koordinasi dengan kalurahan dan unsur masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Penurunan pendapatan transfer sebesar Rp583,77 miliar tetap menjadi tantangan dalam penyusunan perubahan APBD DIY 2026.
Namun, Pemda DIY mempertahankan agenda pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan selatan dan pengentasan kemiskinan.
Melalui integrasi program, pemberdayaan masyarakat, reformasi kalurahan, dan optimalisasi potensi lokal, pemerintah berupaya menjaga pelaksanaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. (ef linangkung)
