TUGU JOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai pengembangan nilai ekonomi karbon di Indonesia membutuhkan standardisasi, akreditasi, validasi, verifikasi, dan registrasi yang kuat.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar setiap unit karbon memiliki dasar pengukuran dan asal-usul yang dapat ditelusuri.
Sri Sultan menjelaskan, nilai ekonomi karbon berkaitan dengan pencatatan pengurangan emisi, penghindaran emisi, maupun peningkatan serapan karbon yang kemudian diterjemahkan menjadi unit bernilai ekonomi.
“Kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak selalu hadir di hadapan mata kita. Yang dicatat adalah pengurangan emisi, pengindaran emisi, atau peningkatan serapan yang kemudian diterjemahkan menjadi unit yang mempunyai nilai ekonomi. Maka setiap unit memerlukan asal-usul yang terang, setiap pengurangan perlu mempunyai dasar pengukuran, setiap fling perlu bersedia dipuji. Di sinilah saya melihat kedudukan penting standarisasi, akreditasi, validasi, verifikasi, dan registrasi,” ungkap Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, ketertelusuran menjadi bagian penting dalam sistem nilai ekonomi karbon. Setiap unit karbon yang tercatat atau terdaftar perlu memiliki informasi serta dasar pengukuran yang jelas.
Sistem tersebut juga perlu mencegah terjadinya penghitungan ganda atau double counting. Ketertelusuran diperlukan agar klaim mengenai pengurangan maupun penyerapan emisi dapat diperiksa dan tetap memiliki kredibilitas.
Standar memberikan acuan mengenai pengukuran kegiatan atau capaian lingkungan. Sementara validasi dan verifikasi membantu memastikan klaim pengurangan atau penyerapan emisi memiliki dasar yang dapat diperiksa. Registrasi kemudian memberikan jejak administratif terhadap unit karbon yang tercatat dalam sistem.
Bagi Sri Sultan, kebutuhan terhadap sistem yang kredibel juga berkaitan dengan cara DIY menjaga lingkungan. Dengan wilayah yang relatif kecil, pemerintah daerah memilih mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi.
“Ya, kalau kami di sini punya keterbatasan ya karena wilayahnya relatif kecil, sehingga kami bicaranya tidak merusak lingkungan lebih dulu saja. Seperti di Merapi dulu digali untuk diambil pasirnya, saya tutup semua, dengan dasar gunung kembali ke gunung, sehingga tidak ada lagi sekarang penambangan. Yang ada sekarang saya tanami kopi semua, bagi mereka yang tinggal di sekitar Merapi biar beralih dari nambang ke produk kopi,” jelas Sri Sultan.
Penutupan aktivitas penambangan pasir di kawasan Merapi tersebut kemudian diikuti dengan pengembangan tanaman kopi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
Langkah itu menjadi bagian dari pendekatan yang menggabungkan perlindungan lingkungan dengan alternatif kegiatan ekonomi masyarakat.
Sri Sultan juga menekankan bahwa membangun kesadaran publik mengenai aktivitas ekonomi berbasis karbon membutuhkan proses.
Masyarakat, menurutnya, membutuhkan waktu untuk memahami manfaat, mekanisme, dan tanggung jawab yang muncul dari pengembangan ekonomi karbon.
“Karena memberikan kesadaran pada publik itu perlu waktu, perlu kesabaran gitu, tidak mudah. Ya kita jaga saja alam ini untuk tetap seperti tadi saya sampaikan gitu. Anak cucunya tetap bisa menikmati keselamatan dengan alam yang sama gitu,” tutur Sri Sultan.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan instrumen ekonomi karbon tidak berhenti pada pembentukan pasar. Pengurangan emisi perlu didorong melalui tindakan nyata, termasuk efisiensi energi, penggunaan teknologi yang lebih bersih, perbaikan proses produksi, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
“Ketepatan metode membuat kita mempunyai pengetahuan apa yang sesungguhnya terjadi. Kebijaksanaan memastikan agar apa yang kita lakukan membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih baik,” lengkap Sri Sultan.
BSN Soroti Tantangan Industrialisasi dan Pengurangan Emisi
Kepala BSN sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, melihat ekonomi karbon dalam kaitannya dengan kebutuhan industrialisasi Indonesia.
Menurut Donny, Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan industri untuk menopang pembangunan dan mencapai agenda Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, sejumlah sektor industri dasar membutuhkan energi dalam jumlah besar sehingga terdapat tantangan dalam proses transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Ketika kita diminta untuk membuat suhu bumi tidak lebih dari naik 1,5 derajat, kita perlu menurunkan emisi karbon. Tetapi di sisi lain, ketika kita butuh kemajuan, kita kemungkinan akan banyak menghasilkan emisi karbon,” jelas Donny.
Donny menyebut perdagangan dan pembiayaan karbon dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan pengurangan emisi dengan pembangunan industri.
Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pengurangan emisi maupun peningkatan serapan karbon dapat memperoleh nilai ekonomi.
Namun, mekanisme itu membutuhkan sistem yang kredibel. Standardisasi, akreditasi, validasi, verifikasi, dan registrasi diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa setiap unit karbon memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri.
Menurut Donny, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan menyerap karbon dan kemampuan industri menurunkan emisi.
“Kalau kemudian kita tidak membangun sistem bagaimana kita menyeimbangkan antara kemampuan menyerap karbon dan kemampuan industri untuk menurunkan emisinya, maka dapat terjadi juga suatu saat industri kita tidak bisa berkembang dengan cepat,” tegas Donny.
Dengan demikian, pembahasan nilai ekonomi karbon tidak hanya berkaitan dengan perdagangan unit karbon. Sistem pengukuran dan penilaian kesesuaian menjadi bagian dari upaya memastikan klaim pengurangan atau penyerapan emisi memiliki dasar yang jelas.
Bagi Sri Sultan, perlindungan alam perlu dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Sementara dari sisi BSN, pengembangan sistem yang terukur dan dapat dipercaya diperlukan agar kebutuhan pengurangan emisi dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri.
Keduanya menempatkan pengukuran, ketertelusuran, dan integritas unit karbon sebagai bagian penting dalam pengembangan instrumen nilai ekonomi karbon di Indonesia. (ef linangkung)
