Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengusulkan pemanfaatan kawasan Taman Siswa sebagai lokasi Sekolah Rakyat di Kota Yogyakarta. Ia menilai, fasilitas yang sudah ada di kawasan tersebut sangat layak untuk digunakan, ketimbang harus membangun gedung baru dari awal.
“Saya sudah sampaikan ide saya bahwa Sekolah Rakyat bagaimana jika memanfaatkan cikal bakal Sekolah Rakyat yang sudah ada yaitu di Taman Siswa, yang hari ini Taman Siswa punya kelasnya, punya gurunya, punya meja kursinya, tapi mohon maaf muridnya habis. Kenapa infrastruktur di wilayah sini tidak dimanfaatkan?” ujar Hasto.
Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut telah ia presentasikan langsung di hadapan sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sosial dan Gus Ipul. Bahkan, menurutnya, Gus Ipul telah menugaskan pihak dari PUPR untuk melakukan pengecekan dan penilaian di lokasi. “Kita sudah menyusun proposal ke sana. Nanti Pak Menteri Sosial juga akan ke sini mau ngecek ke lapangan,” tambahnya.
Menurut Hasto, penggunaan fasilitas eksisting seperti di Taman Siswa jauh lebih efisien dan realistis ketimbang harus membebaskan lahan baru. Ia menggambarkan jika harus membeli lahan 7 hektare terlebih dahulu, maka proses pembangunan sekolah akan menjadi sangat panjang dan memakan waktu bertahun-tahun.
“Saya penuh harap lebih efektif dan efisien ketika tidak mencari tanah dulu terus bangun gedung. Bisa dibayangkan terlalu jauh nerima siswanya,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini akan menyasar warga dengan kategori ekonomi terbawah berdasarkan data desil yang dimiliki Dinas Sosial.
“Ini kan sekolah formal jadi bukan sekolah seperti paket. Jadi yang kami sasar warga yang desil 1 desil 2. Kalau desil 1 desil 2 masih kurang, dinaikkan lagi jadi desil 3,” terangnya.
Hasto juga menjelaskan bahwa kebutuhan ruang belajar untuk program ini tidak begitu besar. Berdasarkan perhitungannya, dua kelas per angkatan sudah mencukupi.
“Kalau kita katakanlah 2 kelas masih cukup. Dalam arti satu angkatan 2 kelas, kalau 2 kelas satu angkatan sekitar 40. Di SD sekitar 40, SMP 40 lebih, kemudian SMA bisa sekitar 60,” katanya.
Ia berharap melalui program ini, masyarakat Kota Yogyakarta yang kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan formal secara gratis dengan dukungan dari Pemerintah Kota.
