TUGUJOGJA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Melalui penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Pemkot menggandeng perguruan tinggi untuk bersama menekan angka stunting yang sempat mengalami peningkatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya, Retnaningtyas, menyampaikan bahwa TPPS akan berfokus pada pendampingan keluarga berisiko stunting serta pelaksanaan program pencegahan secara intensif.
“Pada Juni 2024, angka stunting berada di 10,07 persen. Namun, per Februari 2025, angka ini naik menjadi 12,13 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius, sehingga perlu sinergi berbagai pihak untuk menurunkannya,” ujarnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penanganan Stunting yang digelar di Hotel Abadi, Kamis (17/4/2025).
Pemkot Yogya menargetkan angka stunting turun di bawah 12 persen pada akhir tahun 2025. Saat ini, delapan kemantren di Kota Yogya sudah mencatatkan angka stunting di bawah 12 persen, yaitu Mantrijeron, Umbulharjo, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Wirobrajan, Jetis, dan Tegalrejo.
Program Unggulan dan Peran Aktif Masyarakat
Untuk mencapai target tersebut, DP3AP2KB menggalakkan sejumlah program, di antaranya pembentukan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta pelayanan bimbingan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita.
Mewakili Wali Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Emma Rahmi Aryani menekankan pentingnya peran strategis TPPS dalam menurunkan prevalensi stunting secara terkoordinasi. Ia optimistis target penurunan stunting di bawah 12 persen dapat tercapai di akhir tahun.
“TPPS harus berperan maksimal. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu kolaborasi,” ucap Emma.
Salah satu langkah strategis Pemkot dalam peningkatan sumber daya manusia adalah melalui program One Village One University atau Satu Kampung Didampingi Satu Universitas. Perguruan tinggi diharapkan terlibat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat akan mempercepat pembangunan SDM di Kota Yogya,” tambahnya.
Sementara itu, Tyas, anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari wilayah Umbulharjo, mengungkapkan harapannya melalui FGD ini. Menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi sarana untuk mencari solusi dari berbagai tantangan di lapangan.
“Kami sering menghadapi berbagai kesulitan dalam menurunkan angka stunting. FGD ini memberi ruang diskusi dan semoga bisa menghadirkan solusi nyata,” ungkapnya.***
