TUGU JOGJA – Gunung Merapi dan figur juru kunci mempunyai hubungan yang panjang dalam kehidupan kultural masyarakat lereng selatan gunung tersebut.
Selama puluhan tahun, sosok juru kunci tidak hanya hadir dalam ritual Keraton Yogyakarta, tetapi juga menjadi salah satu rujukan sosial ketika masyarakat membaca tanda-tanda Merapi.
Figur yang paling kuat melekat dalam ingatan publik adalah Raden Ngabehi Surakso Hargo atau Mbah Maridjan.
Kharismanya begitu besar sehingga pada periode tertentu masyarakat lereng Merapi dapat menempatkan pandangan Mbah Maridjan sejajar, bahkan dalam situasi tertentu lebih dipercaya, dibandingkan informasi yang datang dari institusi pemerintah.
Namun, setelah Mbah Maridjan meninggal dalam erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010, struktur otoritas di lereng gunung mengalami perubahan.
Posisi juru kunci tetap dipertahankan. Ritual Keraton tetap berjalan. Hubungan kultural masyarakat dengan Merapi juga tidak hilang.
Yang berubah adalah pembagian kewenangannya. Urusan pemantauan aktivitas vulkanik, penetapan tingkat aktivitas, rekomendasi bahaya, hingga kesiapsiagaan evakuasi kini semakin kuat berada dalam sistem kelembagaan formal.
Pada saat yang sama, juru kunci lebih terlihat memainkan peran dalam pelestarian adat, Labuhan Merapi, tradisi masyarakat, serta hubungan simbolik Keraton dengan kawasan gunung.
Perubahan itulah yang dapat dibaca sebagai proses “birokratisasi” peran juru kunci.
Istilah ini bukan nomenklatur resmi Keraton maupun pemerintah, melainkan cara membaca bagaimana kharisma personal yang dahulu sangat dominan berhadapan dengan sistem mitigasi bencana yang semakin legal-rasional, berbasis institusi, teknologi, prosedur, dan pembagian tugas.
Melansir dari penelitian Universitas Gadjah Mada berjudul “Mbah Maridjan, Tokoh Masyarakat Lereng Merapi” karya Sandy Radhistyo Ramadhan, Mbah Maridjan menjalankan tugas sebagai juru kunci Merapi sejak 1982 atas titah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Kajian itu menempatkannya sebagai pemimpin informal yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi di kalangan masyarakat Kinahrejo dan sekitarnya.
Dijelaskan pula bahwa ketika aktivitas vulkanik Merapi meningkat, sebagian masyarakat justru lebih memilih mengikuti pandangan Mbah Maridjan daripada instruksi pemerintah melalui instansi terkait.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan juru kunci sebagai figur yang hidup bersama masyarakat, menjalankan tradisi, serta dianggap memahami Merapi tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kultural.
Pengaruh itu bahkan telah terbentuk jauh sebelum erupsi 2010. Melansir dari skripsi UIN Sunan Kalijaga berjudul “Kharisma Mbah Maridjan sebagai Juru Kunci Gunung Merapi di Yogyakarta”, masyarakat lereng selatan Merapi mengakui Mbah Maridjan sebagai figur yang dianggap memahami kejadian-kejadian di Gunung Merapi.
Posisi tersebut membuatnya disegani dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sosial maupun keagamaan masyarakat yang masih memegang kuat nilai tradisional.
Kajian UIN Sunan Kalijaga tersebut membaca kepemimpinan Mbah Maridjan melalui konsep kewibawaan atau gezag.
Kewibawaan berbeda dengan kekuasaan yang sekadar bergantung pada jabatan administratif.
Seseorang ditaati bukan karena mempunyai instrumen pemaksa, melainkan karena pengikut mengakui legitimasi, kemampuan, dan kharismanya.
Dan dalam konteks Mbah Maridjan, kepatuhan masyarakat muncul dari hubungan emosional, spiritual, dan kultural yang dibangun dalam waktu panjang.
Kharisma semacam itu membuat kedudukan juru kunci melampaui status sebagai Abdi Dalem yang menjalankan mandat Keraton.
Ia berubah menjadi pemimpin informal masyarakat. Namun, penting untuk tidak menyebut pengaruh Mbah Maridjan sebagai kekuasaan tanpa batas.
Melansir dari laman resmi UGM, diketahui bahwa pengaruh tersebut terutama bekerja pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Merapi.
Kajian yang dimuat dalam laman tersebut bahkan mengungkap relasi Mbah Maridjan dengan negara tidak selalu berhadap-hadapan, tetapi dapat membentuk hubungan yang saling melengkapi.
Dengan demikian, Mbah Maridjan bisa dipahami sebagai sumber legitimasi yang berbeda dari pemerintah.
Negara memperoleh kewenangan melalui sistem legal dan institusi, sementara Mbah Maridjan memperoleh legitimasi dari tradisi, kharisma, pengetahuan lokal, serta kepercayaan masyarakat.
Kekuatan personal tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai gaya kepemimpinannya. Penelitian UGM itu pun mengungkap bahwa kepemimpinan Mbah Maridjan dinilai mencerminkan tiga karakter sekaligus, yakni servant leadership, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan autentik.
Kajian itu menemukan bahwa kesederhanaan Mbah Maridjan, kecerdasan interpersonal, kepercayaan masyarakat terhadap mitologi Jawa, serta kemampuannya menjadi panutan berkontribusi terhadap tingginya kepercayaan masyarakat.
Penelitian tersebut bahkan menggunakan istilah “Maridjanisme” untuk menggambarkan nilai dan kepercayaan yang berkembang di sekitar figur Mbah Maridjan dalam kehidupan masyarakat lereng Merapi.
Di titik ini, kepemimpinan Mbah Maridjan tidak hanya bergantung pada jabatan juru kunci.
Nama pribadinya sendiri telah menjadi sumber legitimasi. Ketika ia meninggal dalam erupsi besar Merapi pada 26 Oktober 2010, maka yang hilang bukan hanya seorang pemegang posisi adat, tetapi juga sebuah otoritas karismatik yang sangat personal.
Posisi juru kunci kemudian tidak dibiarkan kosong. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun Tugujogja.id, pada 4 April 2011 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat melantik Asih, putra ketiga Mbah Maridjan, sebagai juru kunci Gunung Merapi.
Ketika dilantik, ia menyandang nama Mas Lurah Suraksosihono dan menerima Serat Kekancingan sebagai bagian dari pelantikan Abdi Dalem Keraton.
Perjalanan gelarnya kemudian berkembang mengikuti jenjang kepangkatan Abdi Dalem.
Berdasarkan laman resmi Keraton Yogyakarta, Mbah Asih telah mulai magang sebagai Abdi Dalem sekitar 1998 dan diwisuda pada 2000.
Setelah Mbah Maridjan meninggal, ia dianggap sebagai sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan kelompok juru kunci Merapi. Pada 2019, pangkatnya dinaikkan menjadi Mas Wedana Surakso Hargo.
Keraton juga mencatat terdapat puluhan Abdi Dalem juru kunci Merapi, bukan satu orang saja. Diketahui bahwa Mbah Asih memimpin kelompok juru kunci yang terdiri dari 23 Abdi Dalem dengan usia dan kemampuan berbeda-beda. Artinya, istilah “juru kunci Merapi” dalam praktiknya merupakan bagian dari sebuah struktur Abdi Dalem, bukan figur tunggal yang bekerja sendirian.
Dalam perjalanan berikutnya, nama Mbah Asih tercatat sebagai Mas Wedana Surakso Hargo Asihono dalam pelaksanaan Labuhan Merapi.
Dan berdasarkan publikasi resmi Keraton Yogyakarta soal Hajad Dalem Labuhan, tugas juru kunci tetap sangat terlihat dalam membawa dan memimpin prosesi ubarampe menuju kawasan Merapi.
Fungsi tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya, saat Labuhan Ageng Gunung Merapi kembali digelar pada Januari 2026, juru kunci Merapi menerima ubarampe dari rangkaian utusan Keraton dan Pemerintah Kabupaten Sleman sebelum dibawa menuju kawasan Srimanganti.
Kemudian beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni, Mbah Asih juga masih memimpin dan terlibat dalam kegiatan Laku Tapa Brata Hargo Merapi.
Fakta itu menunjukkan bahwa juru kunci Merapi tidak kehilangan peran. Yang berubah adalah arena tempat otoritas tersebut bekerja.
Jika sebelumnya pandangan juru kunci dianggap sebagia rujukan kuat kuat ketika masyarakat menentukan sikap terhadap aktivitas Merapi, tata kelola kebencanaan modern kini mempunyai mekanisme formal yang jauh lebih jelas.
Berdasarkan profil resmi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, lembaga tersebut memiliki tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, melakukan pemantauan, mengembangkan teknologi kebencanaan, serta memberikan rekomendasi penetapan tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi.
Pemantauan Merapi juga semakin bergantung pada teknologi. Melansir dari BPBD DIY pada Mei 2026, pengawasan aktivitas Merapi dilakukan melalui kombinasi pengamatan visual, sensor seismik, radar deformasi, kamera pemantau, drone thermal, dan metode instrumental lainnya.
Informasi tersebut kemudian menjadi dasar koordinasi antara BPPTKG, BPBD DIY, BPBD Sleman, pemerintah kalurahan, SAR, dan unsur lain di kawasan rawan bencana.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Geologi pada Maret 2026, ketika Merapi masih berstatus Level III atau Siaga, rekomendasi teknis ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten untuk menjalankan upaya mitigasi dan menyiapkan sarana-prasarana evakuasi. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya sesuai rekomendasi resmi.
Di sisi lain, BPBD Sleman pada Juni 2026 masih terus memperkuat SOP Early Warning System, mekanisme koordinasi, hingga prosedur evakuasi bagi kawasan wisata dan kelompok rentan.
Struktur tersebut memperlihatkan perubahan penting. Keselamatan masyarakat kini tidak ditentukan oleh pembacaan seorang figur tunggal.
Ada pemantauan ilmiah, status aktivitas, peta kawasan rawan bencana, rekomendasi teknis, sistem peringatan dini, SOP evakuasi, pemerintah daerah, relawan, dan jaringan komunikasi resmi.
Jadi, intinya juru kunci tetap mempunyai legitimasi dalam ritual, adat, budaya, dan hubungan sosial masyarakat. Sementara keputusan teknis mengenai bahaya vulkanik dan mitigasi berada dalam sistem kelembagaan negara.***
