TUGU JOGJA – Selama puluhan tahun, kerja bakti telah menjadi salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat, termasuk di Yogyakarta.
Namun, tak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini terdapat perubahan pola hidup perkotaan yang kemudian membuat mekanisme kerja bakti ikut mengalami transformasi.
Pada sebagian lingkungan permukiman, misalnya, ketidakhadiran dalam kerja bakti dapat diganti dengan iuran atau denda. Tugas kebersihan dan keamanan juga semakin memungkinkan diserahkan kepada pekerja berbayar.
Perubahan tersebut menghasilkan pertanyaan sosial yang lebih besar. Lalu, apa yang terjadi ketika pekerjaan kolektif yang dahulu membutuhkan kehadiran fisik dapat diganti dengan uang?
Praktik semacam ini bukan sekadar hipotesis. Berdasarkan publikasi Kalurahan Pleret, Bantul, pada 2020, pertemuan RT 005 Padukuhan Kedaton pernah menghasilkan kesepakatan mengenai pelaksanaan kerja bakti membersihkan selokan.
Warga yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut dikenai denda yang kemudian dimasukkan ke kas RT. Contoh dari daerah lain menunjukkan mekanisme serupa juga ditemukan dalam tata kelola lingkungan permukiman.
Namun keberadaan denda tidak otomatis berarti gotong royong berubah menjadi transaksi komersial. Dan dalam banyak kasus, denda justru dibuat sebagai instrumen untuk mempertahankan partisipasi.
Masalah baru muncul ketika pembayaran berubah dari sanksi terakhir menjadi substitusi permanen terhadap kehadiran sosial.
Warga tak lagi berpikir mengenai kapan bisa ikut. Pertanyaannya berubah menjadi berapa uang yang harus dibayar agar tidak perlu datang.
Pada titik tersebut, kerja bakti mulai mengalami perubahan makna. Dari aktivitas kolektif menjadi kewajiban yang dapat dikonversi menjadi uang.
Fenomena ini relevan dibaca dalam konteks masyarakat kelas menengah perkotaan dan pinggiran Yogyakarta.
Berdasarkan tesis Sosiologi UGM mengenai modal sosial masyarakat perkotaan dan perdesaan DIY, kepala rumah tangga dengan pendidikan lebih tinggi serta mereka yang bekerja di sektor formal cenderung mempunyai intensitas kehadiran lebih rendah dalam organisasi lokal. Salah satu alasannya adalah keterbatasan waktu dan kesibukan pekerjaan.
Kajian tersebut memang berasal dari 2010 sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran statistik masyarakat Yogyakarta pada 2026.
Namun temuannya membantu menjelaskan persoalan yang masih relevan. Semakin banyak waktu terserap pekerjaan dan mobilitas, semakin mahal biaya waktu untuk mengikuti aktivitas lingkungan.
Warga kemudian mencari mekanisme pengganti. Membayar petugas kebersihan lebih praktis daripada membersihkan selokan sendiri.
Sementara, membayar satpam lebih mudah dibandingkan ronda bergiliran.
Lalu, memberikan iuran dapat terasa lebih efisien dibandingkan meluangkan Minggu pagi untuk kerja bakti.
Secara ekonomi, keputusan tersebut rasional, dan secara sosial, konsekuensinya lebih rumit.
Kerja bakti pun sebenarnya mempunyai fungsi yang tidak sepenuhnya dapat digantikan pekerja profesional. Fungsi pertama memang menghasilkan lingkungan yang lebih bersih.
Namun fungsi keduanya adalah menciptakan interaksi. Menurut penelitian mengenai revitalisasi Kampung Bendung Lepen di Giwangan, Kota Yogyakarta, gotong royong mempunyai hubungan erat dengan terbentuknya modal sosial.
Kajian tersebut menemukan norma gotong royong dan musyawarah berkontribusi terhadap kepercayaan, rasa memiliki, serta terbentuknya jaringan warga dan komunitas pemuda.
Dalam ilmu sosial, modal sosial umumnya berkaitan dengan jaringan, kepercayaan, norma, dan kemampuan masyarakat melakukan tindakan kolektif.
Artinya, selokan bersih hanyalah salah satu hasil kerja bakti. Hasil lainnya tidak terlihat secara fisik.
Seseorang mengenal tetangganya. Warga mengetahui siapa yang tinggal sendiri.
Mereka mengenali keluarga yang mempunyai anak kecil atau orang lanjut usia. Orang mengetahui siapa yang mempunyai keterampilan tertentu.
Percakapan sederhana dapat menciptakan hubungan yang suatu hari berguna ketika muncul keadaan darurat.
Itulah sebabnya sebuah lingkungan yang seluruh pekerjaannya selesai melalui jasa profesional belum tentu menghasilkan kehidupan sosial yang sama dengan lingkungan yang warganya sesekali bekerja bersama.
Namun hubungan tersebut juga tidak boleh dibaca secara romantis. Kerja bakti tidak selalu berlangsung sukarela dan harmonis.
Kajian sejarah mengenai gotong royong di Indonesia yang diterbitkan dalam Journal of Southeast Asian Studies menunjukkan gotong royong juga pernah mengalami institusionalisasi dan digunakan sebagai instrumen mobilisasi masyarakat.
Artinya, praktik gotong royong sejak lama mempunyai hubungan yang kompleks antara kesukarelaan, kewajiban sosial, dan tekanan komunitas.
Denda ketidakhadiran dapat ditempatkan dalam wilayah abu-abu tersebut. Jika diputuskan melalui musyawarah dan digunakan secara proporsional, denda dapat menjadi alat untuk mengurangi perilaku free rider atau anggota yang ingin menikmati hasil kerja warga tanpa memberikan kontribusi.
Namun persoalannya berbeda ketika warga yang mempunyai uang dengan mudah membayar sementara kelompok lain terus menyumbangkan tenaga. Pada situasi tersebut dapat muncul pembagian baru.
Sebagian warga membayar, dan sebagian warga bekerja.
Jika pola tersebut terus berlangsung, gotong royong berisiko menyerupai hubungan antara konsumen dan penyedia layanan.
Warga yang membayar dapat merasa kewajiban sosialnya sudah selesai. Mentalitasnya bergeser dari lingkungan ini harus kita rawat bersama menjadi saya sudah membayar agar lingkungan ini dirawat.
Perubahan kecil tersebut mempunyai konsekuensi sosiologis besar.
Adapun kajian mengenai perumahan menengah atas di Yogyakarta yang diterbitkan dalam Forum Teknik UGM menemukan desain kawasan, akses yang terbatas, tuntutan keamanan, dan sistem pengawasan dapat memengaruhi tingkat interaksi penghuni dengan masyarakat di sekitarnya.
Penelitian pada empat kawasan perumahan menengah atas tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi tinggi terhadap keamanan dan pengawasan lingkungan dapat mengurangi interaksi, sedangkan desain yang memungkinkan masyarakat sekitar menggunakan fasilitas perumahan dapat memperbesar perjumpaan sosial.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa individualisasi kehidupan perumahan tidak hanya ditentukan karakter penghuninya.
Dan kala kebutuhan keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan kemudian seluruhnya dipenuhi tenaga profesional, kebutuhan penghuni untuk berinteraksi secara langsung dapat semakin kecil.
Kajian UGM mengenai komunitas berpagar di DIY juga mencatat bahwa pertumbuhan gated community berkaitan dengan perubahan dinamika sosial perkotaan.
Salah satu respons masyarakat terhadap kekhawatiran keamanan adalah memperkuat batas fisik kawasan dan membayar tenaga keamanan.
Namun tidak berarti perumahan berpagar pasti kehilangan kehidupan sosial. Penelitian di kawasan hunian berpagar Tembalang, Semarang, misalnya, menemukan hubungan sosial dengan kampung sekitar tetap dapat terbentuk dan kegiatan bersama masih berlangsung.
Tipologi ruang justru memengaruhi seberapa kuat interaksi tersebut. Fakta tersebut penting untuk dipahami.
Modernisasi layanan lingkungan tidak otomatis menghilangkan modal sosial.
Yang menentukan adalah apakah masih tersedia ruang perjumpaan dan alasan bagi warga untuk saling membutuhkan.
Kerja bakti hanyalah salah satu bentuknya. Pertemuan RT, arisan, kegiatan keagamaan, ronda, olahraga, pengelolaan sampah, perayaan kemerdekaan, kelompok warga, hingga respons ketika terjadi bencana dapat menjalankan fungsi serupa.
Adapun penelitian terhadap 922 warga di kawasan metropolitan Jakarta yang diterbitkan pada 2024 bahkan menemukan modal sosial dan kemampuan bertindak kolektif dapat menguat ketika masyarakat menghadapi kebutuhan bersama.
Unsurnya mencakup nilai dan norma bersama, jaringan sosial, bantuan timbal balik, kepercayaan, serta partisipasi warga.
Artinya, solidaritas tidak hilang hanya karena orang tidak memegang sapu bersama setiap Minggu.
Namun interaksi tetap membutuhkan medium. Jika seluruh kebutuhan lingkungan ditangani pihak ketiga dan tidak ada aktivitas penggantinya, jaringan sosial mempunyai lebih sedikit kesempatan untuk direproduksi.
Persoalan lain adalah resiprositas. Dalam lingkungan tradisional, membantu tetangga tak melulu dibayar saat itu juga.
Jadi, warga datang ketika ada hajatan. Mereka membantu ketika seseorang meninggal.
Orang meminjamkan alat ketika tetangga membutuhkan. Dan bantuan pun bergerak karena terdapat ingatan sosial bahwa suatu hari posisi tersebut dapat berbalik.
Logika ini berbeda dengan transaksi komersial. Transaksi selesai ketika pembayaran dilakukan.
Resiprositas justru hidup karena hubungan tidak langsung selesai. Di sinilah komersialisasi kegiatan lingkungan dapat menghasilkan dilema.
Menggunakan tenaga profesional memang meningkatkan efisiensi. Seorang petugas kebersihan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih konsisten dibandingkan menunggu seluruh warga mempunyai waktu luang.
Namun ketika seluruh bentuk partisipasi diterjemahkan menjadi tagihan bulanan, komunitas kehilangan sebagian kesempatan membangun hubungan nontransaksional.
Fenomena itu juga berpotensi menciptakan perbedaan persepsi antarwarga. Kelompok yang masih menganggap kerja bakti sebagai kewajiban moral dapat merasa warga yang hanya membayar tidak mempunyai komitmen sosial.
Sebaliknya, warga dengan jam kerja padat dapat menganggap pembayaran sebagai kontribusi yang sama sahnya karena mereka benar-benar tidak mempunyai waktu.
Dengan demikian, persoalan dapat muncul ketika hubungan bertetangga seluruhnya diperlakukan seperti hubungan pelanggan dengan penyedia jasa.
Dan tantangannya adalah menemukan bentuk partisipasi yang sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat urban tanpa menghilangkan kesempatan warga untuk bertemu, bekerja bersama, dan membangun rasa memiliki terhadap tempat tinggal mereka sendiri.***
