TUGU JOGJA – Di balik lanskap Gunung Api Purba Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, terdapat sebuah permukiman yang selama bertahun-tahun mempertahankan aturan tidak biasa.
Kampung Pitu dikenal karena jumlah kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut tetap dibatasi sebanyak tujuh.
Aturan itu diwariskan bersama cerita mengenai leluhur, Telaga Guyangan, Jaran Sembrani, hingga berbagai pantangan yang masih dihormati masyarakat.
Bila dibaca dari sudut pandang kebudayaan, aturan tujuh keluarga merupakan bagian dari kosmologi masyarakat setempat.
Namun, jika ditempatkan dalam konteks lingkungan tempat Kampung Pitu berada, tradisi tersebut juga membuka ruang bagi pembacaan ekologis yakni pembatasan jumlah penghuni secara tidak langsung dapat menekan kebutuhan terhadap lahan, air, dan sumber daya di kawasan perbukitan.
Meski demikian, perlu diberikan batas yang tegas. Belum ada bukti akademik yang memastikan bahwa leluhur Kampung Pitu sejak awal sengaja menciptakan aturan tujuh kepala keluarga sebagai rumus ilmiah untuk menentukan carrying capacity atau daya dukung lingkungan.
Kajian terbaru justru menjelaskan aturan tersebut terutama melalui sistem kepercayaan dan kosmologi masyarakat.
Melansir dari jurnal Purbawidya milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada November 2025 menempatkan Telaga Guyangan, leluhur, serta sesepuh sebagai unsur penting dalam struktur sakral Kampung Pitu.
Penelitian itu menggunakan perspektif sakral-profannya Mircea Eliade untuk membaca bagaimana masyarakat membangun keteraturan hidup.
Dalam kajian tersebut, Telaga Guyangan dipahami sebagai axis mundi atau pusat kosmos komunitas. Pohon Kinah Gadung Wulung dan Telaga Guyangan juga ditempatkan sebagai situs yang mempunyai posisi sakral dalam kehidupan masyarakat.
Ajaran leluhur kemudian berfungsi sebagai semacam blueprint untuk menjaga masyarakat agar tidak jatuh dalam chaos. Salah satu aturan yang menjadi bagian dari struktur tersebut adalah jumlah kartu keluarga yang harus tetap tujuh.
Artinya, aturan tujuh keluarga tidak berdiri sendiri. Ia berada di dalam sistem yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur, ruang tempat tinggal, sumber air, ritual, dan keyakinan mengenai keseimbangan kehidupan.
Sementara itu, berdasarkan catatan Dinas Pariwisata DIY, diketahui bahwa keturunan penghuni Kampung Pitu yang telah menikah tidak dapat serta-merta membentuk kepala keluarga baru apabila jumlahnya sudah mencapai tujuh.
Mereka harus menunggu hingga salah satu kepala keluarga meninggal, bergabung dalam kepala keluarga yang sudah ada, atau memilih tinggal di wilayah lain.
Mekanisme tersebut secara praktis membuat pertumbuhan jumlah rumah tangga di dalam kawasan menjadi sangat terkendali.
Di sinilah aturan adat bisa dibaca dalam perspektif ekologis. Kampung Pitu berada di lingkungan perbukitan Gunung Api Purba Nglanggeran dengan karakter bentang alam yang khas.
Data Geosite Nglanggeran milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjelaskan kawasan tersebut tersusun antara lain oleh breksi gunung api dan lava andesit-basalt, dengan morfologi perbukitan yang merupakan sisa tubuh gunung api purba. Di kawasan tinggian bahkan dibangun embung untuk menunjang pengairan tanaman agroindustri.
Persoalan ketersediaan air juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan Nglanggeran secara lebih luas.
Penelitian yang diterbitkan Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha pada 2024 memetakan kerawanan kekeringan di Desa Wisata Nglanggeran sebagai pertimbangan dalam pengembangan pariwisata yang sadar bencana.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan merupakan faktor lingkungan yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan wilayah Nglanggeran.
Dan dalam konteks Kampung Pitu sendiri, Telaga Guyangan mempunyai posisi yang jauh lebih besar daripada sekadar bagian dari legenda.
Adapun laman resmi Desa Wisata Nglanggeran mencatat Tlogo Guyangan sebagai sumber mata air di kawasan kampung yang juga terkait dengan kegiatan adat.
Menurut folklor setempat, tempat itu dipercaya dahulu menjadi lokasi Jaran Sembrani milik bidadari dimandikan. Kawasannya kemudian menjadi situs budaya yang dijaga masyarakat.
Telaga dalam bentuk lamanya kini tidak lagi terlihat seperti genangan besar. Catatan mengenai kehidupan Kampung Pitu menyebut kawasan bekas telaga telah berubah menjadi lahan persawahan, sementara mata air di dekatnya tetap dimanfaatkan masyarakat.
Sumber tersebut mempunyai fungsi praktis untuk kebutuhan warga sekaligus pengairan pertanian. Fakta inilah yang membuat pembacaan ekologis terhadap aturan tujuh keluarga menjadi menarik.
Jumlah rumah tangga yang relatif tetap secara logis membatasi pertumbuhan kebutuhan air, perluasan bangunan, pembukaan lahan baru, serta tekanan terhadap lingkungan sekitar.
Tetapi hubungan tersebut tidak boleh dibalik menjadi kesimpulan bahwa “tujuh keluarga” merupakan hasil perhitungan ilmiah para leluhur.
Tidak ditemukan bukti bahwa masyarakat masa lalu menghitung volume mata air, luas lahan, kebutuhan air per kapita, kemudian menentukan angka tujuh berdasarkan formula ekologis seperti yang digunakan dalam ilmu lingkungan modern.
Yang dapat dikatakan secara lebih hati-hati adalah aturan adat tersebut menghasilkan konsekuensi ekologis yang sejalan dengan prinsip pembatasan daya dukung.
Mitos kemudian mempunyai fungsi sosial yang kuat dalam mempertahankannya.
Kepercayaan mengenai akibat ketika jumlah keluarga melebihi ketentuan membuat aturan mempunyai daya ikat yang tidak sekadar administratif.
Adapun diketahui bahwa masyarakat Kampung Pitu secara turun-temurun berupaya menjaga ekosistem, adat, serta budayanya.
Dengan kata lain, alam dan kebudayaan di Kampung Pitu tidak ditempatkan sebagai dua unsur yang sepenuhnya terpisah.
Mata air dapat sekaligus berfungsi sebagai sumber kehidupan dan situs sakral. Lahan menjadi tempat bercocok tanam sekaligus bagian dari ruang adat. Leluhur hadir tidak hanya dalam cerita, tetapi juga menjadi sumber legitimasi terhadap aturan kehidupan sehari-hari.
Kekuatan narasi inilah yang kemudian mempunyai nilai lain pada era pariwisata.
Dan ketika mitos berubah menjadi komoditas pariwisata, narasi lokal perlu dijaga agar tidak direduksi hanya menjadi cerita mistis untuk menarik pengunjung.
Kampung Pitu mempunyai nilai jauh lebih luas yakni sistem sosial, penghormatan kepada leluhur, hubungan dengan sumber air, tata kelola ruang, ritual, hingga pengetahuan lokal mengenai bagaimana hidup dalam lingkungan yang mempunyai batas.
Di sinilah rasionalitas ekologis di balik Kampung Pitu dapat ditempatkan secara lebih proporsional.
Aturan tujuh keluarga memang berasal dari tradisi dan kosmologi yang tidak dapat begitu saja diterjemahkan menjadi teori lingkungan modern.
Namun, praktik pembatasan penghuni tersebut menghasilkan konsekuensi yang selaras dengan gagasan ekologis mengenai keterbatasan ruang dan sumber daya.
Karena itu, kekuatan Kampung Pitu justru berada pada pertemuan antara dua cara membaca dunia.
Bagi masyarakat setempat, aturan tersebut merupakan warisan leluhur yang wajib dihormati. Dari sudut pandang kontemporer, praktiknya dapat dibaca sebagai mekanisme sosial yang secara tidak langsung menahan tekanan penduduk terhadap lingkungan.
Mitos dan rasionalitas tidak selalu harus ditempatkan sebagai dua kutub yang saling meniadakan.
Di Kampung Pitu, kisah sakral itu justru dapat menjadi perangkat yang membuat sebuah aturan bertahan lintas generasi.
Sementara hasil praktisnya memperlihatkan bagaimana masyarakat menjaga ukuran komunitas, ruang hidup, situs budaya, dan sumber daya alam tetap berada dalam keseimbangan yang mereka yakini.***
