TUGUJOGJA – Benarkah pegawai MBG jadi ASN? Simak penjelasan lengkap status pegawai SPPG, kriteria pengangkatan PPPK, serta siapa saja yang berhak menjadi ASN dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang menyedot perhatian publik sejak mulai dijalankan. Seiring meluasnya implementasi program ini di berbagai daerah, muncul pertanyaan yang cukup ramai dibicarakan masyarakat: benarkah pegawai MBG akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)?
Isu ini mencuat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang memuat ketentuan mengenai status pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting memahami konteks regulasi, penjelasan resmi Badan Gizi Nasional, serta kriteria pegawai yang dimaksud.
Pegawai MBG dan Status ASN: Apa Dasar Hukumnya?
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 diterbitkan sebagai landasan hukum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
Namun, bunyi pasal tersebut sempat menimbulkan tafsir keliru di masyarakat. Tidak sedikit yang mengira bahwa seluruh pegawai dan relawan dapur MBG otomatis akan menjadi ASN PPPK. Anggapan ini kemudian diluruskan oleh Badan Gizi Nasional.
Penjelasan Resmi Kepala Badan Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang terlibat dalam operasional SPPG akan diangkat menjadi ASN PPPK. Pengangkatan hanya berlaku bagi pegawai inti SPPG yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan Program MBG.
Pegawai inti yang dimaksud terdiri dari tiga jabatan utama, yaitu:
- Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
- Ahli gizi
- Akuntan
Menurut Dadan, pegawai inti SPPG yang telah lama beroperasi akan diangkat menjadi ASN PPPK per tanggal 1 Februari 2026, dengan catatan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Sementara itu, pegawai inti yang baru bergabung tidak langsung diangkat, melainkan harus menunggu tahapan seleksi berikutnya yang akan dibuka oleh pemerintah.
Pengangkatan Tetap Lewat Seleksi, Bukan Otomatis
Meski masuk dalam kategori pegawai inti, pengangkatan sebagai ASN PPPK tidak bersifat otomatis. Seluruh calon PPPK dari SPPG tetap wajib mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses tersebut meliputi:
- Pendaftaran resmi
- Verifikasi dan kelengkapan dokumen
- Mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test
- Dinyatakan lulus seleksi
Dadan menegaskan bahwa siapa pun yang tidak lolos seleksi, termasuk tes Computer Assisted Test, tidak dapat diangkat menjadi ASN, meskipun sebelumnya telah bekerja di SPPG.
Relawan dan Pegawai Noninti Tidak Masuk Skema PPPK
Di luar pegawai inti, terdapat banyak unsur lain yang terlibat dalam operasional dapur MBG, seperti relawan dan tenaga pendukung. Badan Gizi Nasional memastikan bahwa kelompok ini tidak termasuk dalam skema pengangkatan ASN PPPK.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa frasa pegawai SPPG dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara khusus merujuk pada pegawai inti dengan fungsi teknis dan administratif strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan harian dapur.
Relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Program Makan Bergizi Gratis. Peran mereka krusial dalam mendukung kelancaran distribusi dan pelayanan, namun secara regulasi tidak masuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK.
Mengenal Struktur Pegawai SPPG
Meski tidak semua berstatus ASN, SPPG melibatkan berbagai profesi untuk memastikan program berjalan optimal. Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional, struktur pegawai dan personel SPPG meliputi:
- Kepala SPPG sebagai koordinator utama operasional
- Ahli gizi yang bertanggung jawab atas standar dan kualitas menu
- Akuntan yang mengelola keuangan dan pengadaan bahan pangan
- Jurutama masak sebagai pemimpin tim dapur
- Ahli sanitasi yang memastikan kebersihan dan penerapan standar operasional
- Asisten lapangan yang mengawasi distribusi dan hubungan eksternal
- Relawan dapur dengan berbagai tugas teknis dan pendukung
Dari keseluruhan struktur tersebut, hanya tiga jabatan inti yang masuk dalam skema pengangkatan PPPK, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
Dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi salah memahami isi regulasi terkait Program Makan Bergizi Gratis.
***
