TUGUJOGJA – Memasuki awal tahun 2026, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia menghadirkan kabar baik bagi para pemilik kendaraan bermotor. Melalui kebijakan pemutihan dan diskon pajak kendaraan, masyarakat diberi kesempatan untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa dibebani denda keterlambatan maupun sanksi administrasi yang selama ini memberatkan.
Program ini tidak hanya meringankan beban warga yang menunggak, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berpeluang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Bagi pemilik kendaraan yang sempat telat atau bahkan belum membayar pajak selama beberapa tahun, kebijakan ini bisa menjadi momentum terbaik untuk kembali tertib administrasi dan memperpanjang STNK tanpa biaya tambahan.
Berikut adalah daftar provinsi yang resmi menerapkan pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor pada awal 2026.
Apa Itu Program Pemutihan Pajak Kendaraan?
Pemutihan pajak kendaraan merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan penghapusan atau keringanan atas sanksi administrasi, denda keterlambatan, bahkan dalam beberapa kasus juga penghapusan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Tujuan utama dari program ini adalah:
- Mendorong masyarakat agar kembali patuh membayar pajak.
- Mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang menunggak.
- Meningkatkan pemasukan daerah melalui optimalisasi PAD.
- Memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memulai kembali dengan status pajak yang bersih.
Dengan adanya pemutihan, pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun berjalan atau nilai yang telah mendapatkan potongan sesuai kebijakan daerah masing-masing.
Daftar Provinsi yang Menggelar Pemutihan Pajak Kendaraan di 2026
Setidaknya ada tiga daerah yang telah mengumumkan program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor untuk periode awal tahun 2026, yaitu Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara.
1. Aceh Perpanjang Pemutihan hingga April 2026
Pemerintah Provinsi Aceh masih melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dimulai sejak tahun 2025. Kebijakan ini diperpanjang dan berlaku hingga 30 April 2026.
Landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak atas Kendaraan Bermotor. Dalam aturan ini, Pemprov Aceh memberikan tiga jenis pembebasan pajak, yaitu:
a. Penghapusan 100 persen tunggakan PKB
Seluruh pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihapuskan, kecuali pajak tahun berjalan. Ketentuan ini berlaku bagi kendaraan yang akan dimutasikan atau dipindahkan keluar wilayah Aceh.
b. Penghapusan sanksi administrasi
Semua denda dan sanksi administratif dihapuskan, termasuk untuk kendaraan baru yang terlambat memenuhi kewajiban pajaknya.
c. Bebas pajak progresif
Pemilik kendaraan yang terkena pajak progresif juga dibebaskan dari beban tersebut selama masa program berlangsung.
Dengan skema ini, masyarakat Aceh memiliki peluang besar untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pajaknya tanpa harus memikirkan akumulasi denda bertahun-tahun.
2. Bali Beri Diskon PKB dan BBNKB Mulai 5 Januari 2026
Pemerintah Provinsi Bali juga tak ketinggalan memberikan keringanan bagi warganya. Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025, Pemprov Bali menetapkan kebijakan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku 5 Januari 2026.
Besaran potongan PKB ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan:
- Kendaraan hingga 200 cc mendapatkan pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen.
- Kendaraan di atas 200 cc memperoleh pengurangan pokok PKB sebesar 9 persen.
Tidak hanya itu, Bali juga memberikan bonus tambahan bagi wajib pajak yang selama ini tercatat patuh dan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
Tambahan diskon tersebut adalah:
- 10 persen untuk kendaraan hingga 200 cc.
- 5 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
Artinya, warga Bali yang rajin membayar pajak bisa mendapatkan potongan yang lebih besar saat membayar PKB di awal 2026.
3. Sulawesi Tenggara Fokus Ringankan Beban Pelajar dan Mahasiswa
Berbeda dari daerah lain, Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan kebijakan pemutihan pajaknya secara khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Program ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah menghapuskan:
- Seluruh denda keterlambatan, dan
- Pokok tunggakan PKB hingga tahun 2024
Penghapusan ini hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama pelajar atau mahasiswa.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban generasi muda agar mereka dapat fokus menjalani pendidikan tanpa terhambat persoalan administrasi pajak kendaraan.
Untuk mengikuti program ini, beberapa persyaratan yang harus disiapkan antara lain:
- KTP pemilik kendaraan,
- STNK asli (atas nama pelajar atau mahasiswa, atau dilakukan balik nama terlebih dahulu),
- Kartu pelajar atau kartu mahasiswa,
- BPKB kendaraan.
Program pemutihan di Sulawesi Tenggara berlaku hingga April 2026.
Kesempatan Emas untuk Kembali Tertib Pajak
Kebijakan pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar di berbagai daerah pada awal 2026 menjadi angin segar bagi masyarakat. Bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran pajak karena terbebani denda, program ini membuka peluang untuk kembali bersih secara administrasi tanpa biaya berlebih.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diuntungkan karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan berdampak langsung pada naiknya Pendapatan Asli Daerah.
Jika Anda berdomisili di Aceh, Bali, atau Sulawesi Tenggara, manfaatkan momen ini sebaik mungkin agar kendaraan Anda kembali legal, tertib, dan bebas dari tunggakan. Tahun baru 2026 pun bisa dimulai dengan status pajak kendaraan yang lebih ringan dan aman.
***
