Menjelang libur panjang Paskah pada 18 hingga 20 April 2025, tingkat hunian hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum sepenuhnya menggembirakan. Meski beberapa wilayah mencatat angka okupansi yang cukup tinggi, secara umum target belum tercapai.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryno, mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat okupansi hotel di DIY masih berada di angka 40 hingga 50 persen.
“Untuk 18, 19 April rata-rata se-DIY (okupansi) 40 sampai dengan 50 persen kecuali Kota Yogyakarta dan Sleman (okupansi) bisa 60 persen,” jelasnya saat dihubungi pada Jumat (18/4/2025).
PHRI DIY sendiri menargetkan okupansi sebesar 75 persen di seluruh wilayah DIY. Namun, target tersebut masih sulit dicapai mengingat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi masyarakat pasca-libur Lebaran.
“Target kita okupansi 75 persen se-DIY, pertimbangannya daya beli masyarakat belum baik-baik saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tamu yang datang selama masa liburan ini sebagian besar merupakan keluarga dan rombongan dari instansi swasta. Namun, Deddy menyayangkan belum meratanya sebaran tamu ke beberapa kabupaten di DIY.
“Liburan ini dilihat reservasi yang ada saat ini belum sesuai harapan kita karena belum merata ke Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul,” ujarnya.
Deddy juga mengindikasikan bahwa momentum pasca-Lebaran mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya minat berlibur ke beberapa daerah penyangga wisata di DIY. Deddy juga mengakui bahwa geliat pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta memang cenderung lesu sejak Lebaran.
“Betul, hotel di Jogja mengalami kelesuan sejak Lebaran,” kata Deddy.
Menghadapi situasi ini, pelaku usaha perhotelan dan restoran berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
“Ya, kita menyesuaikan pemerintah untuk lakukan efisiensi dari energi, SDM, dan lainnya di operasional hotel resto,” jelasnya.
Sebagai upaya promosi, PHRI DIY berencana menggelar sejumlah kegiatan untuk mendongkrak sektor perhotelan, termasuk event “Table Top Guyub Sesarengan PHRI DIY” yang akan digelar di Malang pada bulan Juni. Selain itu, akan ada pula kegiatan gathering bersama instansi DPRD, swasta, dan lainnya.
PHRI DIY juga menyuarakan harapannya agar pemerintah meninjau kembali Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah yang dinilai berdampak pada sektor pariwisata.
“Harapan kita Inpres No 1/25 ditinjau kembali,” ucap Deddy.
Tak hanya itu, pihaknya juga berharap ada dukungan nyata dari pemerintah daerah berupa relaksasi pajak dan retribusi, serta potongan pembiayaan untuk kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
“Kita juga minta pemerintah memberikan relaksasi pajak, retribusi, pembiayaan PLN PDAM mendapatkan potongan agar kami bisa bertahan,” pungkasnya.
