TUGUJOGJA– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali mencatat sejarah. Dengan keberanian mengeksekusi program pembangunan secara cepat dan terukur, Gunungkidul berhasil menembus 10 besar nasional realisasi belanja daerah.
Capaian gemilang ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Daerah bulan September 2025 yang digelar di Ruang Rapat Handayani, Senin (15/9/2025).
Realisasi Belanja Daerah
Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Di tengah ruang rapat yang penuh ketegangan sekaligus harapan, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta menyampaikan kabar yang membanggakan.
“Dari 415 kabupaten di Indonesia, Gunungkidul berhasil masuk 10 besar dengan persentase realisasi belanja terbesar,” tegas Sri Suhartanta.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 29 Agustus 2025 menunjukkan bahwa Gunungkidul sudah membelanjakan 60,66 persen dari target keuangan 73,91 persen dan menyelesaikan 69,44 persen realisasi fisik dari target 74,11 persen.
Angka itu mengukuhkan posisi Gunungkidul sebagai daerah yang gesit menggerakkan roda pembangunan di tengah ketatnya persaingan nasional.
Namun Sri Suhartanta tidak terlena. Ia mengingatkan bahwa capaian itu masih menuntut percepatan. Dia berharap capaian ini bisa dijaga dan pertahankan. Dia juga meminta agar seluruh stake holder tidak boleh puas, karena masih ada target yang menunggu untuk dikejar.
Sembilan Poin Penting dari Kemendagri
Sri Suhartanta lalu memaparkan sembilan poin arahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 16 Juli 2025. Arahan itu menjadi kompas bagi Pemkab Gunungkidul dalam mempercepat laju pembangunan.
Sembilan poin itu meliputi hal-hal berikut.
- Percepatan realisasi APBD
- Percepatan investasi PMA dan PMDN
- Percepatan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah
- Pengendalian harga bahan pokok
- Pencegahan ekspor-impor ilegal
- Perluasan kesempatan kerja
- Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal
- Peningkatan output industri manufaktur
- Kemudahan perizinan berusaha
“Semua poin ini bukan hanya daftar instruksi, tetapi tuntutan nyata agar kita bergerak lebih cepat dan lebih cermat,” ujar Sri Suhartanta menutup laporannya.
Instruksi Tegas Bupati Gunungkidul
Bupati Endah kemudian mengambil alih forum dengan arahan yang lugas. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak ada program yang jalan sendiri tanpa sinergi.
“Setiap kendala harus segera dikoordinasikan melalui Bagian di Sekretariat Daerah sesuai mitra kerja. Jangan tunggu masalah membesar,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati meminta 17 OPD kunci untuk mengintensifkan dan mengekstensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Kebudayaan, dari Dinas Perhubungan hingga Dinas Pariwisata, semua mengoptimalkan pajak, retribusi, dan inovasi pendapatan baru.
“Penarikan pajak dan retribusi harus lebih maksimal. Kita juga harus cerdas mengembangkan passive income dengan memanfaatkan aset daerah yang ada. Aset itu tidak boleh tidur, harus bekerja untuk rakyat,” ujar Bupati Endah.
Rakor ini tidak sekadar rapat rutin, melainkan forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pembangunan. Pemkab Gunungkidul bertekad menjaga momentum agar roda pembangunan berputar semakin kencang hingga akhir 2025.
Dengan capaian 10 besar nasional, Gunungkidul membuktikan diri sebagai kabupaten yang mampu melompat melampaui ekspektasi. Tetapi tantangan berikutnya jelas menanti: menutup tahun dengan realisasi penuh dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, langkah berani, strategi agresif, dan koordinasi solid menjadi kunci. Gunungkidul kini berdiri di panggung nasional, membawa harapan baru bahwa daerah yang dulu dipandang tertinggal, kini justru tampil sebagai pelopor percepatan pembangunan daerah di Indonesia. (ef linangkung)
