TUGUJOGJA – Kericuhan di Mapolda DIY pada 29 Agustus 2025 menyisakan jejak serius. Aliansi Jogja Memanggil sudah mencanangkan aksi lanjutan pada 1 September 2025. Bagaimana kondisi terbaru?
Gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi pada Jumat, 29 Agustus 2025, dan berlangsung serentak di berbagai daerah Indonesia.
Aksi ini dipicu oleh tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, setelah terlindas mobil taktis milik satuan Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Peristiwa memilukan itu memantik amarah publik, terutama para pengemudi ojek online yang kemudian turun ke jalan. Bentrokan pecah di sejumlah titik strategis, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, hingga Solo.
Di Jakarta, kericuhan paling besar terjadi di tiga lokasi: Markas Brimob Kwitang, Gedung DPR RI, dan Mapolda Metro Jaya.
Bahkan, gerbang Gedung DPR RI sempat jebol dan massa merangsek masuk ke halaman kompleks parlemen. Di Kwitang, massa terlibat saling serang dengan aparat, sementara di Mapolda Metro Jaya, halte Transjakarta yang berada dekat markas polisi dibakar.
Sementara itu, di Yogyakarta kericuhan berpusat di Mapolda DIY. Massa yang mayoritas pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan aparat hingga malam hari. Sejumlah kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, hangus terbakar, dan fasilitas Mapolda mengalami kerusakan cukup serius.
Situasi Terkini di Mapolda DIY
Pasca aksi ricuh, suasana di Mapolda DIY berangsur kondusif sejak Sabtu (30/8/2025) dini hari. Meski demikian, sebagian massa masih bertahan di sisi barat dan timur markas polisi, duduk sambil memantau keadaan sekitar.
Dari laporan sementara, setidaknya tiga unit sepeda motor dan dua mobil terbakar. Sisa kericuhan masih tampak jelas dengan puluhan selongsong gas air mata berserakan di jalan, barikade masih berdiri, dan material bangunan yang rusak menutup sebagian jalur lalu lintas. Aparat kepolisian pun mengimbau warga menghindari kawasan Polda DIY dan memilih jalur alternatif.
Di tengah ketegangan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X turun langsung ke lokasi tanpa pengawalan resmi.
Kehadirannya pada dini hari itu sempat menenangkan massa. Sri Sultan meminta agar aksi segera diakhiri, apalagi delapan orang pendemo yang sebelumnya diamankan polisi sudah dilepaskan. Ucapan Sultan agar massa pulang karena “orang tua sudah menunggu di rumah” disambut baik oleh peserta aksi.
Rencana Demo Lanjutan: Senin, 1 September 2025
Meski kondisi mulai terkendali, isu demonstrasi susulan sudah mencuat. Aliansi Jogja Memanggil telah mendeklarasikan rencana aksi lanjutan pada Senin, 1 September 2025, yang akan dipusatkan di kawasan Malioboro.
Menurut keterangan Humas Aliansi, Bung Koes, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak nasional. Tidak hanya di Yogyakarta, rencana unjuk rasa juga akan digelar di berbagai daerah, termasuk di Mabes Polri Jakarta dan Polda wilayah masing-masing.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut menyuarakan seruan aksi serentak melalui akun resmi Instagram mereka. Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa gelombang demonstrasi pasca 29 Agustus tidak akan berhenti begitu saja.
Enam Tuntutan Aksi Lanjutan
Aliansi Jogja Memanggil menyatakan ada enam poin utama yang akan dibawa dalam aksi susulan:
- Pengusutan tuntas kekerasan aparat, termasuk kematian Affan Kurniawan, tragedi Kanjuruhan di Malang, dan penembakan Gamma di Semarang.
- Reformasi total kepolisian Indonesia, dengan desakan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Penerapan pajak progresif untuk orang kaya serta pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pemangkasan anggaran pertahanan untuk dialihkan ke sektor pendidikan.
- Menghentikan absolutisme dalam struktur pemerintahan dan menolak militerisasi ruang sipil.
- Tuntutan turunnya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta Kabinet Merah Putih dan DPR RI, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Enam tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi tidak hanya berfokus pada kasus Affan Kurniawan, tetapi juga mencakup kritik luas terhadap kebijakan pemerintahan dan kepolisian.
Kericuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai wilayah, khususnya Mapolda DIY, menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Meski aparat telah berupaya menenangkan situasi, rencana aksi lanjutan menunjukkan bahwa suara publik belum berhenti.
Dengan tuntutan yang menyasar reformasi struktural dan kebijakan pemerintahan, Senin, 1 September 2025, berpotensi menjadi momen besar bagi pergerakan massa di Indonesia. Pertanyaannya, apakah aksi lanjutan ini akan berlangsung damai atau kembali diwarnai kericuhan?
***
