TUGU JOGJA – Persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun menjadi 9,70 persen pada Maret 2026, atau berkurang 0,38 persen poin dibandingkan September 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian tersebut menjadi penurunan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa sekaligus membawa DIY semakin dekat menuju target kemiskinan satu digit.
Penurunan tersebut didukung berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas. Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM, Program Padat Karya, revitalisasi Lumbung Mataraman, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Sinergi Pemerintah Dorong Penurunan Kemiskinan
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan bukan hasil kerja satu institusi, melainkan buah dari sinergi yang dibangun secara berkelanjutan di bawah arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta dukungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menurunkan angka kemiskinan di DIY. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur bersama pemerintah kabupaten/kota, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujar Ni Made di Kantor Sekretariat Daerah DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Ucapan itu bukan sekadar seremoni. Pemerintah DIY memang sedang berusaha memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Integrasi data menjadi fondasi utama agar bantuan tidak salah sasaran dan program pemberdayaan mampu menjangkau warga yang selama ini berada di lapisan ekonomi paling rentan.
Ni Made mengingatkan bahwa target kemiskinan satu digit sebenarnya sudah dicanangkan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda. Namun badai pandemi memukul hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk Yogyakarta yang selama bertahun-tahun bergantung pada sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa. Kini, setelah berbagai sektor mulai pulih, tren penurunan kemiskinan kembali menunjukkan arah yang positif.
“Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Karena itu, kami tidak boleh cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut,” tegasnya.
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Jadi Andalan
Optimisme itu dibangun melalui berbagai program strategis yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menyasar akar persoalan kemiskinan. Salah satu program yang menjadi andalan ialah revitalisasi Lumbung Mataraman berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026.
Empat wilayah menjadi lokasi percontohan, yakni Kalurahan Wukirsari di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Bendung di Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Giripeni di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo; serta Kalurahan Glagaharjo di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap pangan, tetapi juga didorong mengembangkan usaha berbasis potensi desa sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.
Pemda DIY juga memperkuat Program Padat Karya sebagai salah satu instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan.
“Padat Karya bukan sekadar membangun infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sehingga mereka memperoleh kesempatan bekerja dan memiliki penghasilan tambahan,” jelas Ni Made.
Selain membuka lapangan kerja sementara, pemerintah juga terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup. Karena itu, Pemda DIY mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY menunjukkan bahwa sepanjang 2023 hingga 2025 pemerintah berhasil memperbaiki 9.227 unit RTLH melalui berbagai sumber pembiayaan.
Dari total baseline sebanyak 56.991 unit rumah tidak layak huni berdasarkan basis data 2022, jumlah rumah yang belum tertangani kini menyusut menjadi 47.764 unit hingga akhir 2025.
Perhatian pemerintah juga menyasar kelompok lanjut usia yang hidup dalam kondisi rentan melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu setiap bulan yang disalurkan secara non-tunai melalui jaringan warung lokal “Waluyo”.
Ni Made menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi persoalan kemiskinan.
“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi adalah kunci. Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu mengurangi kemiskinan di DIY sesuai kapasitasnya masing-masing,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus lebih banyak mengedepankan pemberdayaan dibanding sekadar memberikan bantuan sosial.
Data BPS Tunjukkan Tren Penurunan Kemiskinan
Optimisme pemerintah itu diperkuat oleh data terbaru Badan Pusat Statistik. Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut penurunan kemiskinan sebesar 0,38 persen poin menjadi kabar menggembirakan.
“Program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah langsung menyasar penduduk miskin dan didukung berbagai program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan sehingga masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu jiwa.
Penurunan juga terjadi secara merata. Di kawasan perkotaan, angka kemiskinan turun menjadi 9,55 persen, sedangkan wilayah perdesaan menjadi 10,18 persen.
Pada triwulan I 2026, ekonomi DIY tumbuh 5,84 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,05 persen, inflasi terkendali, dan Nilai Tukar Petani mencapai 109,70.
Penguatan UMKM Jadi Kunci Menuju Kemiskinan Satu Digit
Seluruh indikator itu memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, menambahkan keberhasilan tersebut lahir dari sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pemda DIY kini mulai mengintegrasikan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga berbagai intervensi dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih.
Menurut Andreas, pemerintah juga telah memetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan.
Meski demikian, pemerintah tidak membatasi intervensi hanya pada wilayah tersebut.
Andreas mengingatkan bahwa sekitar 98 persen perekonomian DIY bertumpu pada UMKM.
“Sebanyak 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan,” katanya.
Perjalanan menuju kemiskinan satu digit memang belum berakhir. Masih ada puluhan ribu keluarga yang membutuhkan uluran tangan sekaligus kesempatan untuk bangkit. Namun capaian terbaru itu menunjukkan satu hal yang sangat penting.
Ketika pemerintah mampu menyatukan data, menyelaraskan kebijakan, memperkuat pemberdayaan, serta menggerakkan gotong royong seluruh elemen masyarakat, perubahan bukan lagi sekadar harapan. Di Yogyakarta, kolaborasi telah membuktikan hasilnya.
Kini, tantangan berikutnya ialah menjaga langkah itu tetap konsisten agar semakin banyak keluarga yang keluar dari jerat kemiskinan dan menikmati kesejahteraan yang lebih merata di seluruh penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta. (ef linangkung)
