TUGUJOGJA– Menjelang puncak musim hujan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiaga penuh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Tak tanggung-tanggung, Pemkab siap merogoh dana Belanja Tak Terduga (BTT) hingga Rp10 miliar demi memastikan keselamatan warga dan kesiapan seluruh elemen penanganan bencana di wilayahnya.
Langit mendung di Kulon Progo menjadi tanda peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Setiawan Tri Widada, S.Sos, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah telah bersiaga penuh.
“Kami sudah menetapkan status Siaga Darurat Bencana. Langkah ini kami ambil setelah melakukan assessment di beberapa titik rawan bencana yang menunjukkan potensi meningkat,” ujar Setiawan.
Penggunaan Dana BTT
Ia menambahkan, jika kondisi bencana semakin meluas dan berdampak besar, maka Pemkab Kulon Progo akan segera meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat Bencana.
“Dengan status siaga darurat ini, perangkat daerah bisa segera menggunakan dana BTT untuk menangani situasi kedaruratan,” jelasnya.
Menurut Setiawan, dana sebesar Rp10 miliar bukan hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga mencakup kebutuhan mendesak lain di luar perkiraan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tetap menjadi prioritas utama.
“Sekecil apa pun bencana yang terjadi tetap kami perhatikan. Kami terus melakukan assessment dan pemantauan agar bisa menentukan langkah tanggap darurat dan mitigasi risiko dengan cepat,” tegasnya.
Dalam apel kesiapsiagaan tersebut, Kapolres Kulon Progo AKBP Wilson Bugner F. Pasaribu bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Ia menegaskan bahwa Polres Kulon Progo telah menyiagakan 350 personel untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Selain itu, sekitar 161 personel tambahan dari TNI, BPBD, Basarnas, dan BMKG juga turut bersiap di lapangan.
“Kami semua siap bergerak kapan pun dibutuhkan. Peran kepolisian adalah menjadi penggerak sekaligus penguat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar penanganan bencana berjalan cepat, terarah, dan efisien,” ungkap Wilson.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan bukan hanya soal jumlah personel, tetapi juga soal kecepatan, koordinasi, dan kepedulian.
“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tambahnya.
Dukungan Moril dari Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, yang turut hadir dalam apel tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kesiapan seluruh unsur, mulai dari aparat keamanan hingga relawan bencana.
“Kerjasama lintas sektor ini adalah bukti nyata kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Ini adalah aksi solidaritas yang harus terus dijaga,” ujar Ambar.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi musim penghujan yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor, dan bencana lainnya.
“Sinergi ini adalah kunci. Kita tidak boleh lengah. Cuaca semakin sulit diprediksi, dan hanya dengan kebersamaan kita bisa menghadapi segala kemungkinan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ambar menyampaikan doa dan harapan agar Kulon Progo tetap aman, tangguh, dan dijauhkan dari segala bentuk bencana.
“Semoga hujan membawa berkah, bukan musibah,” katanya.
Langkah Pemkab Kulon Progo menyiapkan Rp10 miliar dana BTT menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius menghadapi ancaman hidrometeorologi.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah selatan DIY, kesiapan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi wujud nyata tanggung jawab terhadap keselamatan warga.
Dengan dukungan lintas sektor yang solid, dari kepolisian, TNI, hingga lembaga teknis seperti BMKG dan Basarnas, Kulon Progo membuktikan diri sebagai daerah yang siaga, tangguh, dan tidak ingin kecolongan oleh bencana. (ef linangkung)
