TUGUJOGJA– Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Musrenbang berjalan secara hybrid (daring dan luring) pada Senin (5/5/2025) di Mandala Saba Madya, Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamya Bantul.
Ini menandai awal pelaksanaan pembangunan lima tahunan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Pemerintah mengundang unsur Forkopimda, DPRD, organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari desa dan kelurahan untuk berpartisipasi aktif.
Pentingnya RPJMD 2025–2029
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, membuka forum tersebut dengan menegaskan pentingnya RPJMD 2025–2029 sebagai fondasi awal menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa tahapan ini akan memperkuat dasar transformasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul.
“Kami menetapkan visi RPJMD kali ini: terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis, dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa,” ujar Halim.
Halim juga menggarisbawahi pentingnya membentuk masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. Ia memaparkan capaian pembangunan sebelumnya.
Pembangunan telah sukses membentuk birokrasi efektif, efisien, bersih, serta akuntabel, terbukti dengan raihan opini WTP dan predikat AA pada SAKIP.
“Sekarang, kita melangkah ke arah birokrasi yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Karena itu, setiap tahun kami dorong ASN untuk menciptakan inovasi-inovasi baru,” lanjutnya.
Pemerintah pun mengembangkan program Bantul Innovation Award (BINA) sebagai wadah apresiasi terhadap berbagai inovasi baik individu maupun institusi.
Bupati Bantul turut menjelaskan lima misi utama pembangunan yang berkaitan langsung dengan permasalahan strategis dan prioritas nasional serta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah mengidentifikasi tantangan seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, penyusutan lahan pertanian, ketimpangan infrastruktur, dan risiko bencana.
Melalui forum Musrenbang ini, peserta secara aktif menyampaikan masukan dan kritik konstruktif demi menyempurnakan dokumen perencanaan.
Pemerintah berharap dokumen RPJMD 2025–2029 mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan. Ini sekaligus menciptakan peluang baru untuk mewujudkan Bantul lebih maju, tangguh, dan berdaya saing di level nasional maupun global. (ef linangkung)
