TUGUJOGJA – Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich, akhirnya angkat suara soal kontroversi pengibaran bendera bajak laut One Piece. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melarang karena sejauh ini bendera itu tidak menunjukkan potensi membahayakan.
Bendera bergambar simbol bajak laut dari serial kartun Jepang One Piece tiba-tiba mencuri perhatian warga Bantul. Beberapa pihak mempersoalkan kehadiran bendera itu dalam sejumlah kegiatan masyarakat.
Mereka menilai simbol tersebut bisa mengganggu ketertiban sosial hingga memicu kesalahpahaman. Sorotan publik pun mengarah ke pemerintah daerah. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich, akhirnya bicara blak-blakan.
“Bukan kok Saya mengizinkan, tapi saya juga tidak melarang,” ujar Halim.
Polemik Bendera One Piece di Bantul
Bupati menegaskan bahwa pihaknya menilai bendera One Piece sekadar bagian dari kesenangan, bukan simbol perlawanan apalagi ancaman terhadap persatuan bangsa. Ia meminta publik memahami konteks di balik keberadaan bendera tersebut.
“Mainan seperti itu maknanya apa bagi kita? Itu bendera dari film kartun, semata untuk gembira. Kita tidak punya alasan untuk melarang,” ujar Halim saat ditemui di kompleks Pemkab Bantul.
Ia kemudian memberi analogi, dengan contoh bendera Bergambar Gus Dur, Habib Syech, Klub Sepakbola Persiba Bantul ataupun PSIM.
“Kalau ada yang mengibarkan bendera bergambar Gus Dur, Habib Syech, atau Persiba, apakah kita akan melarang? Kan tidak. Apalagi kalau itu untuk sholawatan, atau untuk menunjukkan kecintaan terhadap tokoh atau klub sepak bola, ya sah-sah saja,” kata dia.
Pemerintah Tidak Punya Alasan Melarang
Abdul Halim menyebut bahwa pemerintah hanya bisa bertindak apabila ada dasar kuat, seperti pelanggaran hukum atau ancaman terhadap ideologi negara.
Ia memastikan hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukkan bahwa bendera One Piece berkaitan dengan kelompok atau gerakan yang membahayakan.
“Saya sendiri juga tidak paham maksudnya bendera itu. Tapi sejauh yang saya tahu, itu hanya mainan dari film kartun,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah siap melarang jika nantinya bendera tersebut terbukti menjadi simbol dari tindakan yang memecah belah bangsa.
“Tapi sekarang? Apa alasan kita melarang? Tidak ada. Gambar itu tidak lebih dari hiburan. Sama seperti orang yang masang gambar Habib Luthfi atau Mbah Moen di rumah mereka,” tambahnya.
Meski menilai bendera One Piece tidak berbahaya, Bupati Halim tetap mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana formal dan semangat nasionalisme dalam kegiatan resmi, tanpa harus menambahkan simbol-simbol asing yang bisa menimbulkan tafsir liar.
“Kalau sedang upacara atau kegiatan kenegaraan, ya kibarkan saja bendera merah putih. Jangan ditambahi macam-macam. Nanti malah mengundang polemik yang tak perlu,” ucapnya.
Menurutnya, ketika bendera asing dikibarkan berbarengan dengan merah putih tanpa maksud yang jelas, justru bisa menciptakan kesan yang ganjil.
“Jangan sampai ada kesan kita melenceng dari nilai-nilai nasional. Mari fokus menginternalisasi semangat patriotisme. Jangan ditambah-tambahi dengan simbol-simbol yang bisa membingungkan,” pungkasnya. (ef linangkung)
