Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa hingga saat ini, persoalan utama pembangunan di wilayahnya masih berkutat pada tingginya tingkat kemiskinan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Sultan menilai bahwa tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi belum sepenuhnya teratasi.
“Permasalahan pembangunan yang ada di DIY masih bermuara pada kondisi kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan nasional dan kondisi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang cenderung semakin lebar,” ujar Sultan saat membuka Musrenbang RKPD DIY 2026, Selasa (19/4/2025).
Sultan juga menyebutkan bahwa kendati tren penurunan terjadi, kondisi kemiskinan di DIY tetap perlu mendapatkan perhatian serius.
“Angka kemiskinan seperti yang disampaikan, kita ada penurunan dari tahun yang lalu sebesar 0,48 persen. Jadi sebenarnya secara penurunan kita ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga secara akumulasi 10 tahun terakhir ini kita bisa tertinggi se-Pulau Jawa untuk penurunan kemiskinan,” lanjutnya.
Menghadapi berbagai tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, Sultan menekankan bahwa pembangunan daerah harus semakin berkualitas. Ia menyebut, pergeseran arah dari Nawacita ke Astacita menandai transformasi paradigma pembangunan, yang juga harus tercermin dalam strategi pembangunan di daerah.
Untuk itu, tema pembangunan DIY tahun 2025/2026 difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sultan menegaskan bahwa penguatan sektor pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur sebagai sektor unggulan merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sultan juga menekankan lima pilar utama dalam pembangunan DIY ke depan, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, adaptasi teknologi informasi, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan harapan agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dapat selaras dengan kebutuhan dan arah pembangunan DIY.
“Kami berharap RPJMN bisa menjadi acuan yang sinkron dengan RKPD 2026 DIY, termasuk dengan 8 prioritas nasional dan 17 program prioritas yang kini sudah mulai diimplementasikan di Yogyakarta,” tandasnya.
