TUGU JOGJA – Sejumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri kini dilengkapi QR Code untuk mendukung proses verifikasi dokumen secara digital.
Mulai 1 Januari 2026, QR Code yang tercetak pada dokumen kependudukan hanya dapat dipindai menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang tersedia melalui Google Play Store dan App Store.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dilakukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan sekaligus memastikan keaslian dan keabsahan dokumen yang dimiliki.
QR Code atau Quick Response Code merupakan kode batang dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dan digunakan untuk membantu proses verifikasi secara digital. Dalam dokumen kependudukan, QR Code memiliki fungsi penting karena menjadi sarana untuk memastikan dokumen tersebut dapat diverifikasi melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah.
8 Dokumen Kependudukan yang Menggunakan QR Code
Berdasarkan ketentuan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, terdapat delapan jenis dokumen kependudukan yang menggunakan QR Code. Masyarakat perlu mengetahui jenis dokumen tersebut agar dapat memahami mekanisme verifikasi dokumen kependudukan yang berlaku.
Berikut delapan dokumen kependudukan yang dilengkapi QR Code:
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengakuan Anak
- Akta Pengesahan Anak
- Surat Keterangan Kependudukan
QR Code yang terdapat pada dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dapat dipindai secara bebas menggunakan aplikasi pemindai QR Code umum. Sejak 1 Januari 2026, masyarakat harus menggunakan aplikasi IKD untuk melakukan pemindaian terhadap QR Code pada dokumen kependudukan.
Ketentuan ini perlu diperhatikan masyarakat, terutama ketika membutuhkan proses pemeriksaan atau verifikasi dokumen kependudukan dalam berbagai keperluan administrasi.
QR Code Dokumen Kependudukan Hanya Bisa Dipindai melalui IKD
Penerapan aturan baru mengenai QR Code dokumen kependudukan dilakukan Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Dengan kebijakan tersebut, pemindaian QR Code pada dokumen kependudukan diarahkan melalui aplikasi IKD. Aplikasi ini menjadi sarana yang digunakan masyarakat untuk mengakses dan memverifikasi dokumen kependudukan digital yang terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
Penggunaan IKD juga ditujukan untuk meningkatkan keamanan data kependudukan. Melalui mekanisme tersebut, dokumen yang dimiliki masyarakat dapat dipastikan keaslian dan keabsahannya serta tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
Selain aspek keamanan, penggunaan IKD bertujuan memastikan status dokumen kependudukan tetap aktif dan sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem nasional.
Dengan demikian, perubahan mekanisme pemindaian QR Code bukan sekadar perubahan teknis dalam penggunaan dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan administrasi kependudukan secara digital.
Masyarakat yang Belum Memiliki Akun IKD Bisa Melakukan Pendaftaran
Masyarakat yang belum memiliki akun IKD dapat melakukan pendaftaran dengan mendatangi kantor Dinas Dukcapil. Proses pendaftaran dilakukan dengan bantuan petugas untuk memastikan identitas pemohon dapat diverifikasi sesuai prosedur.
Sebelum melakukan pendaftaran, masyarakat perlu mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store. Setelah aplikasi terpasang, proses pendaftaran dapat dilanjutkan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.
Berikut langkah-langkah pendaftaran IKD bagi masyarakat yang belum memiliki akun:
- Datang ke kantor Dukcapil dan sampaikan ke petugas bahwa ingin mendaftar IKD.
- Unduh aplikasi IKD melalui Play Store.
- Buka aplikasi IKD, kemudian pilih menu “Daftar”.
- Masuk ke menu “Pendaftaran Online”.
- Isi data diri yang diminta.
- Tekan “Proses”, kemudian pilih “Kirim”.
- Lakukan verifikasi wajah sesuai petunjuk yang tersedia.
- Pindai QR Code yang diberikan oleh petugas Dukcapil.
- Petugas akan memberikan PIN IKD yang digunakan untuk mengakses dokumen kependudukan digital.
Setelah proses pendaftaran selesai, masyarakat dapat menggunakan IKD sesuai dengan layanan yang tersedia. Aplikasi tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan layanan administrasi kependudukan digital, termasuk dalam proses pemindaian QR Code yang tercetak pada dokumen kependudukan.
IKD Memperkuat Keamanan dan Keabsahan Dokumen Kependudukan
Penerapan QR Code pada dokumen kependudukan memberikan kemudahan dalam proses verifikasi informasi secara digital. Namun, sejak 1 Januari 2026, mekanisme pemindaian QR Code tersebut diarahkan secara khusus melalui aplikasi IKD.
Penggunaan aplikasi IKD ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan yang lebih baik terhadap data kependudukan masyarakat. Sistem ini juga membantu memastikan dokumen yang digunakan benar-benar sah dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
Selain memastikan keaslian dokumen, IKD juga digunakan untuk memastikan status dokumen kependudukan tetap aktif dan sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem nasional. Hal tersebut menjadi penting karena data kependudukan merupakan bagian dari administrasi resmi yang digunakan masyarakat dalam berbagai kebutuhan pelayanan.
Karena itu, masyarakat yang memiliki salah satu dari delapan dokumen kependudukan dengan QR Code perlu memahami aturan pemindaian yang berlaku. QR Code pada dokumen tersebut tidak lagi dipindai menggunakan aplikasi pemindai umum, melainkan melalui aplikasi IKD.
Bagi masyarakat yang belum memiliki akun IKD, pendaftaran dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Dukcapil dan mengikuti tahapan yang diarahkan petugas. Setelah memiliki akun dan PIN IKD, masyarakat dapat mengakses layanan dokumen kependudukan digital sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerapan sistem tersebut menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan terus diarahkan menuju sistem digital. Melalui IKD, proses verifikasi dokumen diharapkan dapat berlangsung lebih aman sekaligus memastikan data dan status dokumen kependudukan masyarakat tetap sesuai dengan catatan dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
