TUGUJOGJA – Pasca aksi ricuh di Mapolda DIY, massa Aliansi Jogja Memanggil yang terdiri dari mahasiswa, ojol, dan masyarakat akan kembali turun ke jalan. Aksi besar direncanakan digelar di Malioboro, Senin 1 September 2025.
Situasi sosial politik di Yogyakarta kembali memanas. Setelah aksi massa di Mapolda DIY pada Jumat (29 Agustus 2025) yang berlangsung hingga Sabtu dini hari dan berujung ricuh, kelompok yang menamakan diri Aliansi Jogja Memanggil memastikan akan menggelar aksi susulan.
Demo besar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (1 September 2025) dengan pusat kegiatan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Aliansi ini terdiri dari gabungan mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil yang merasa perlu menyuarakan kegelisahan bersama.
Konsolidasi dan Persiapan Aksi
Rencana unjuk rasa tersebut merupakan hasil konsolidasi umum yang dilaksanakan di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa aksi akan berlanjut di Malioboro dengan tujuan akhir menuju Mapolda DIY.
Menurut moderator aksi, Adi, konsolidasi ini bukan hanya menyiapkan logistik dan teknis, tetapi juga memastikan bahwa tuntutan massa dapat tersampaikan dengan jelas. Ia menegaskan bahwa aksi Senin mendatang akan lebih besar dan melibatkan jaringan dari berbagai kota.
“Hari ini kita menyepakati tuntutan di Mapolda DIY, tapi perjuangan belum berhenti. Senin depan kita akan gelar aksi lebih besar, dan kita ajak kawan-kawan dari daerah lain agar bersuara bersama,” ucap Adi dalam orasinya.
Deretan Tuntutan Massa
Massa Aliansi Jogja Memanggil membawa sederet tuntutan yang dianggap mewakili keresahan rakyat. Beberapa poin yang dikedepankan antara lain:
- Mendesak pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
- Mengusut tuntas dan memproses hukum anggota kepolisian yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi yang tewas akibat dilindas mobil taktis barracuda saat aksi di Jakarta.
- Membatalkan kebijakan tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI yang dinilai menyakiti nurani rakyat.
- Mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena dianggap gagal membina jajarannya.
- Melaksanakan reformasi menyeluruh di tubuh TNI dan Polri.
Selain itu, melalui pernyataan resmi humas mereka, Bung Koes, aliansi juga menyampaikan tambahan tuntutan, mulai dari reformasi total kepolisian, penerapan pajak progresif bagi kalangan kaya, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis yang dianggap tidak tepat sasaran.
Mereka juga mendesak penurunan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta kabinetnya, serta mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor.
Dukungan dari Aktivis dan Masyarakat Sipil
Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jogja Police Watch (JPW). Aktivis JPW, Bahar, menilai aksi Jogja Memanggil merupakan bentuk kontrol rakyat terhadap penguasa dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, unjuk rasa bukanlah tindakan melawan hukum, justru menjadi cara masyarakat untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan di jalurnya.
“Hak rakyat untuk berpendapat dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” ujar Bahar.
Tragedi Affan Kurniawan Jadi Pemicu
Gelombang aksi ini tidak lepas dari peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi yang tewas karena terlindas mobil barracuda polisi dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28 Agustus 2025).
Aliansi Jogja Memanggil menyebut tragedi tersebut sebagai potret nyata represifitas aparat yang harus segera dihentikan. Mereka menggelar aksi di Mapolda DIY hingga menyiapkan demo lanjutan di Malioboro sebagai bentuk solidaritas sekaligus protes nasional.
Masduki, inisiator Forum Cik Ditiro, bahkan menyebut kasus ini sebagai kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi. “Kami berduka untuk Affan, pejuang hidup sejati. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, tidak boleh ada lagi pengorbanan sia-sia,” tegasnya.
Kritik Terhadap Pemerintah dan DPR
Selain mengecam tindakan represif polisi, aliansi juga menyoroti kondisi politik nasional. Mereka menuding DPR RI sebagai lembaga yang abai terhadap penderitaan rakyat, justru sibuk menambah tunjangan di tengah kesulitan masyarakat.
Tidak hanya itu, mereka juga menyinggung praktik politik dinasti, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi wakil presiden. Menurut mereka, hal ini mencederai konstitusi dan menjadi bukti bahwa demokrasi sedang berada di titik kritis.
Aksi Jogja Memanggil di Malioboro pada Senin (1 September 2025) diperkirakan akan menjadi salah satu gelombang demonstrasi terbesar di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir.
Tuntutan yang mereka bawa tidak hanya terkait kasus lokal, tetapi juga menyentuh persoalan nasional, mulai dari reformasi kepolisian, pembubaran DPR, hingga kritik tajam terhadap pemerintahan.
Gerakan ini menunjukkan bahwa suara rakyat masih terus bergema dan akan mencari jalannya sendiri, bahkan di tengah tekanan.
Bagaimanapun, hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum tetap menjadi bagian penting dari demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.
***
