TUGUJOGJA – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mematangkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda prioritas nasional untuk meningkatkan gizi anak serta kesehatan ibu hamil dan menyusui, sekaligus menekan angka stunting di wilayah Gunungkidul.
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Gunungkidul, R. Dewi Satiasari, menegaskan bahwa Program MBG dirancang untuk memastikan setiap anak dan ibu memperoleh nutrisi yang memadai. Pembaruan data penerima dilakukan agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Persiapan ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/7112/SJ tanggal 8 Oktober 2025 mengenai koordinasi pelaksanaan MBG serta Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program di tingkat daerah.
Forum Koordinasi Antarinstansi Diperkuat
Pemerintah daerah menggelar forum koordinasi yang melibatkan Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Gunungkidul, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bappeda, Kantor Kementerian Agama (Seksi Madrasah dan Pondok Pesantren), Bagian Kesra Setda, dan Koordinator SPPG Kabupaten.
“Forum ini bertujuan menyelaraskan tugas antarinstansi, memperkuat pemantauan data, dan mematangkan langkah teknis pelaksanaan program,” ujar Dewi.
Dalam forum tersebut, peserta membahas pemetaan lokasi penerima MBG, titik unit pelayanan SPPG, serta strategi pengawasan lapangan. Dewi menekankan pentingnya sinergi agar pelaksanaan program efektif dan akuntabel.
Hari Pertama Koordinasi: Fokus Wilayah Kapanewon
Koordinasi hari pertama menghadirkan perwakilan dari 11 Kapanewon, yaitu Ngawen, Nglipar, Patuk, Karangmojo, Rongkop, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Semanu, Paliyan, dan Saptosari.
Peserta terdiri dari kepala kapanewon, perwakilan pemerintah kalurahan, koordinator dan kepala SPPG, serta PIC dari yayasan mitra BGN.
Masing-masing wilayah memaparkan progres pelaksanaan, status unit SPPG, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses verifikasi data penerima.
Tiga Kesepakatan Utama Forum Koordinasi
Dari diskusi teknis dan pemetaan lapangan, forum koordinasi menghasilkan tiga kesepakatan penting:
- Pemutakhiran Data Penerima dan Titik SPPG
Pemerintah daerah menekankan pembaruan data penerima, termasuk status operasional unit SPPG yang masih dalam proses verifikasi. - Penguatan Koordinasi Berjenjang di Tingkat Kapanewon
Panewu, Koramil, Polsek, dan unsur pemerintah terkait bekerja sama dalam mendukung operasional, keamanan, dan tata kelola MBG. - Peningkatan Koordinasi Kepala SPPG dengan Pemerintah Kalurahan
Kepala SPPG aktif berkoordinasi dengan lurah/kalurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemangku kepentingan lain untuk memastikan layanan tepat sasaran.
Komitmen Bersama Menuju Generasi Emas 2045
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi menyeluruh, Program MBG diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Setiap langkah yang kami lakukan hari ini akan memastikan generasi muda Gunungkidul tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi fondasi Indonesia Emas 2045,” kata Dewi Satiasari.
