TUGU JOGJA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Melalui Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa (11/11/2025), berbagai strategi disusun untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi akhir tahun.
Pertemuan tersebut mengangkat tema “Evaluasi Inflasi Tahun 2025 serta Persiapan Pemerintah Daerah DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026”, dan dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-DIY, serta seluruh anggota TPID dan stakeholder terkait.
Evaluasi Inflasi dan Hasil Capacity Building
Rapat dibuka dengan pemaparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, yang menjelaskan perkembangan inflasi di wilayah DIY sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY pada Oktober 2025 mencatat inflasi sebesar 0,42% (month-to-month), dengan inflasi tahunan mencapai 2,90% (year-on-year).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan hasil lesson learned dari kegiatan Capacity Building TPID se-DIY yang sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Bali dan Jawa Tengah.
Beberapa rekomendasi strategis muncul dari kegiatan itu, antara lain optimalisasi rantai nilai (value chain), penguatan kerja sama antar daerah (KAD), peningkatan peran BUMD sebagai offtaker hasil produksi pangan, perluasan akses pembiayaan melalui bank daerah, hingga keterlibatan lembaga sosial dalam pemanfaatan social fund untuk mendukung pengendalian inflasi.
Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Nataru
TPID DIY menyoroti perlunya langkah terpadu dalam menghadapi risiko inflasi akhir tahun. Upaya tersebut akan dijalankan dengan pendekatan kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pertama, pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan pasokan dan stabilisasi harga komoditas utama melalui neraca pangan dan pantauan pasar berkala. Selain itu, penguatan kapasitas produsen lokal akan digencarkan agar kualitas komoditas pangan strategis meningkat.
Kedua, perhitungan kebutuhan pangan akan dilakukan secara cermat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan mempertimbangkan proyeksi kedatangan wisatawan di akhir tahun.
Dalam hal ini, BUMD diharapkan berperan aktif sebagai offtaker, sementara Bulog akan menyalurkan beras melalui program SPHP. Pemerintah juga mendorong peran ASN dan gerakan sosial masyarakat untuk menyerap kelebihan pasokan (excess supply).
Ketiga, kelancaran distribusi menjadi fokus penting agar rantai pasok pangan berjalan optimal. OPD diminta memperkuat kemitraan dengan industri melalui hilirisasi pangan berkelanjutan, serta mendukung offtaker lokal dalam memperluas jaringan distribusi.
Keempat, penguatan komunikasi efektif juga menjadi prioritas. Program seperti Sekolah Lapang Iklim untuk Petani dan MRANTASI (Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi) diperluas untuk menjangkau pedagang pasar, guru, hingga pelajar SMA. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ekspektasi publik terhadap kestabilan harga dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Arahan Gubernur DIY
Dalam arahannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan tiga hal penting.
Pertama, perlu dilakukan pemetaan daerah dengan surplus produksi pertanian agar kelebihan pasokan tidak menyebabkan anjloknya harga di tingkat petani.
Kedua, Sultan meminta adanya standar format laporan HLM TPID dari setiap bupati/wali kota agar data yang disampaikan lebih seragam dan mudah dianalisis untuk pengambilan kebijakan.
Ketiga, ia menegaskan pentingnya pengelolaan stok hasil pertanian agar sesuai kebutuhan Natal dan Tahun Baru sehingga tidak menumpuk saat musim panen berikutnya.
Sinergi dan Inovasi Daerah
Rapat tersebut menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama mengingat posisi DIY sebagai daerah pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi pangan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peran aktif BUMD dan memperluas kerja sama antar wilayah melalui skema KAD untuk memperkuat rantai pasok.
Selain itu, inovasi lokal seperti gerakan MRANTASI dinilai perlu terus dikembangkan sebagai inisiatif sosial kolektif yang berbasis partisipasi masyarakat. Kepastian stok pangan, termasuk komoditas prioritas, juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan akhir tahun agar kestabilan harga tetap terjaga.
Komitmen Bersama
Upaya TPID DIY dalam menjalankan kerangka 4K sejalan dengan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025. Melalui sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan inflasi tahun 2025 dapat dijaga dalam kisaran target nasional, yaitu 2,5% ± 1%.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi bukti komitmen kuat antara pemerintah daerah, BI, dan stakeholder strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kelancaran ekonomi menjelang momentum Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta.***
