TUGUJOGJA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (5/5/2026) untuk merespons meningkatnya persoalan kesehatan jiwa di wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terkait berbagai indikator pembangunan manusia, dengan fokus utama pada kesehatan mental masyarakat.
Lonjakan Kasus Bunuh Diri
Data yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan bahwa dalam lima hingga enam tahun terakhir, Gunungkidul mencatat 171 kasus bunuh diri. Rata-rata kasus mencapai 27 hingga 30 per tahun, sementara hingga Mei 2026 tercatat 12 kasus.
Angka ini menjadi perhatian karena menunjukkan tekanan sosial dan kesehatan mental yang perlu penanganan lebih terintegrasi.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.847 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terdata.
Dari jumlah tersebut, masih terdapat kasus pasung yang memerlukan penanganan lintas sektor. Namun, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam pelayanan.
Keterbatasan Tenaga Medis
Gunungkidul saat ini hanya memiliki empat dokter spesialis jiwa untuk melayani seluruh wilayah. Selain itu, ketersediaan psikolog klinis di tingkat puskesmas masih terbatas.
Kondisi ini berdampak pada jangkauan layanan kesehatan mental yang belum merata.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menyusun langkah strategis melalui koordinasi lintas kementerian.
Program ini melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan untuk memperkuat sistem penanganan kesehatan jiwa secara menyeluruh.
Gunungkidul juga direncanakan menjadi wilayah percontohan dalam pengembangan sistem penanganan kesehatan mental.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan bahwa penanganan isu kesehatan jiwa membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat implementasi program di lapangan.
Tim dari Kemenko PMK juga melakukan peninjauan ke RSUD Saptosari untuk melihat kondisi layanan kesehatan secara langsung.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa di Gunungkidul. Pemerintah berharap melalui koordinasi yang intensif, penanganan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
https://frankspizzapalace.com/menu
