TUGUJOGJA – Komisi B DPRD Kota Yogyakarta melakukan kunjungan ke Kalurahan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, untuk mempelajari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kunjungan tersebut bertujuan menyerap praktik yang telah diterapkan di wilayah Tepus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.
Lurah Tepus, Hendro Pratopo, menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata di wilayahnya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Kami menggerakkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kami memastikan semua pihak terlibat aktif agar pariwisata tumbuh secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata,” ujar Hendro.
Peran UMKM dalam Pengembangan Wisata
Ketua Desa Wisata Tepus, Suheri, menjelaskan bahwa penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.
Program yang dijalankan meliputi pelatihan pemandu wisata lokal, penguatan pemasaran digital, penyusunan katalog produk UMKM, serta dorongan partisipasi dalam berbagai kegiatan pariwisata.
Suheri juga menyebut adanya pelaku usaha lokal seperti Surya Silver yang bergerak di bidang kerajinan perak dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi di Tepus.
Selain itu, upaya peningkatan kualitas produk dilakukan melalui program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM guna memperluas akses pasar.
“Kami juga menjalankan program sertifikasi halal agar produk UMKM memiliki standar kualitas yang lebih tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” katanya.
Tantangan dan Pembahasan Strategis
Meski menunjukkan perkembangan, pengelola desa wisata mengakui masih terdapat kendala, terutama keterbatasan anggaran dan akses jaringan komunikasi yang belum optimal.
Dalam diskusi, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta membahas berbagai aspek, termasuk kebijakan pengembangan pariwisata, integrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif, serta strategi pemasaran digital.
Pembahasan juga mencakup kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta.
Model pengembangan wisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Tepus dinilai dapat menjadi referensi, dengan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah di Kota Yogyakarta.
