TUGUJOGJA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi usulan DPR untuk menaikkan batas minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 30%.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas pasar modal, namun penerapannya dipastikan akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas emiten dan investor.
Isu mengenai rencana kenaikan batas minimum free float saham di pasar modal tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku industri keuangan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI mengusulkan agar porsi kepemilikan saham publik atau free float yang wajib dimiliki emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinaikkan dari kisaran 7,5–10 persen menjadi 30 persen.
Tujuannya sederhana namun krusial, meningkatkan likuiditas pasar saham nasional dan memperluas partisipasi publik dalam kepemilikan emiten.
Namun, perubahan besar seperti ini tentu membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan tercatat dan investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan di pasar.
Dukungan OJK: Setuju Tapi Bertahap
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung penuh langkah DPR untuk memperluas kepemilikan publik. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penerapan yang tidak tergesa-gesa.
“Kalau misalnya setuju tidak setuju, ya pasti kami setuju, tetapi dilakukan secara bertahap,” ujar Inarno saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa (7 Oktober 2025).
Pernyataan tersebut menegaskan sikap OJK yang tidak menolak usulan DPR, namun lebih mengutamakan transisi yang terkendali agar emiten dapat menyesuaikan struktur kepemilikan mereka tanpa tekanan besar.
Kajian BEI: Menyesuaikan Regulasi Sesuai Dinamika Pasar
Menindaklanjuti usulan tersebut, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa BEI sedang melakukan kajian mendalam mengenai rencana perubahan regulasi pencatatan saham. Fokus utama dari kajian ini adalah menyesuaikan ketentuan free float tanpa mengabaikan kondisi keuangan perusahaan tercatat serta kemampuan investor dalam menyerap saham tambahan.
“Setiap perubahan aturan harus disusun dengan memperhatikan relevansi terhadap dinamika pasar modal. Kami juga melakukan benchmarking dengan praktik yang berlaku di bursa global,” kata Nyoman.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan baru nantinya akan melewati proses dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum resmi diterapkan. Hal ini untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan emiten dan stabilitas pasar.
“Konsep penyesuaian akan kami publikasikan dalam waktu dekat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Fokus BEI pada IPO dan Likuiditas Pasar
Selain mengkaji aturan free float, BEI juga menyiapkan strategi lain untuk memperkuat likuiditas, salah satunya dengan mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan total kapitalisasi pasar sekaligus memperluas basis investor.
Nyoman menjelaskan bahwa BEI kini memiliki unit pendampingan khusus yang membantu calon emiten skala besar, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui berbagai program seperti go public coaching clinic, one-on-one meeting, dan networking event.
Tujuannya adalah memberikan panduan menyeluruh mengenai proses pencatatan saham dan membantu perusahaan memenuhi semua persyaratan IPO.
Konsep Lighthouse IPO: Menarik Dana Asing ke Pasar Modal Indonesia
Untuk memperkuat daya tarik pasar modal, BEI juga memperkenalkan konsep “Lighthouse IPO”, yaitu IPO dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp3 triliun dan free float minimal 15 persen atau setara dengan Rp700 miliar.
Program ini ditujukan untuk menarik minat investor institusional, baik domestik maupun asing, yang biasanya menunggu perusahaan besar dan bereputasi tinggi masuk ke bursa. Dengan hadirnya perusahaan berskala besar, diharapkan akan tercipta aliran dana baru ke pasar modal Indonesia yang pada akhirnya memperkuat likuiditas dan stabilitas harga saham.
Tantangan Penerapan Free Float 30%
Meski disambut positif, kebijakan menaikkan free float hingga 30 persen bukan tanpa tantangan. Beberapa perusahaan berpotensi menghadapi kesulitan menyesuaikan struktur kepemilikan, terutama bagi emiten yang masih didominasi pemegang saham pengendali. Di sisi lain, investor juga harus siap menyerap volume saham tambahan yang beredar di pasar.
OJK menyadari kondisi tersebut, sehingga langkah implementasi akan disusun secara bertahap dan adaptif berdasarkan kesiapan masing-masing sektor industri. Pendekatan ini diharapkan mampu menghindari gejolak yang bisa mengganggu kepercayaan investor.
Apa Itu Free Float Saham?
Menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, free float adalah porsi saham yang dimiliki oleh publik yakni pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5 persen dari total saham tercatat dan tidak termasuk saham yang dimiliki pengendali, afiliasinya, anggota dewan komisaris, direksi, maupun saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan.
Dengan kata lain, free float menunjukkan seberapa besar saham yang tersedia untuk diperdagangkan bebas di pasar. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula potensi likuiditas suatu saham karena volume perdagangannya meningkat.
Dampak Kenaikan Free Float bagi Pasar Saham
Jika kebijakan ini terealisasi, pasar modal Indonesia berpotensi menjadi lebih likuid dan efisien. Saham dengan jumlah kepemilikan publik yang besar biasanya memiliki pergerakan harga yang lebih wajar karena tidak mudah dimanipulasi oleh pemegang saham besar.
Selain itu, kenaikan free float juga berpotensi meningkatkan minat investor asing, karena mereka cenderung mencari saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Namun, di sisi lain, beberapa emiten yang enggan melepas kepemilikan lebih besar mungkin akan menunda rencana IPO mereka.
Rencana DPR untuk menaikkan free float saham menjadi 30 persen mencerminkan keinginan memperkuat fondasi pasar modal nasional agar lebih likuid, terbuka, dan kompetitif di tingkat global.
Namun, seperti yang disampaikan OJK, kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara mendadak. Pendekatan bertahap dan berbasis kajian mendalam menjadi kunci agar transisi berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas emiten maupun investor.
Jika diterapkan dengan tepat, aturan ini bukan hanya memperbesar volume perdagangan saham, tetapi juga dapat mendorong kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
***
https://frankspizzapalace.com/menu
