TUGUJOGJA – Pemerintah akan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta tidak mampu.
Program pemutihan ini menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dari APBN 2026 dan berlaku untuk peserta mandiri yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kabar baik datang bagi peserta BPJS Kesehatan yang selama ini menunggak iuran. Pemerintah berencana melakukan program pemutihan atau penghapusan tunggakan bagi peserta tertentu yang memenuhi syarat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses secara merata.
Program besar ini tidak main-main, karena anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Dana tersebut akan digunakan untuk menutup tunggakan peserta yang tergolong miskin atau tidak mampu sesuai data resmi pemerintah.
Peserta Mandiri yang Beralih ke PBI Jadi Prioritas
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan ini ditujukan bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri, namun kini telah beralih ke kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Pemutihan itu pada dasarnya untuk mereka yang dulunya membayar sendiri, kemudian menunggak, padahal sekarang sudah menjadi peserta PBI atau dibayari oleh pemerintah daerah. Nah, tunggakan mereka itu yang akan dihapus,” ujar Ali Ghufron saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, selama ini banyak peserta yang berpindah kategori ke PBI namun masih tercatat memiliki utang iuran ketika masih menjadi peserta mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan beban administratif dan menambah daftar piutang BPJS Kesehatan, sehingga perlu kebijakan khusus untuk menyelesaikannya.
Harus Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Syarat utama bagi peserta yang ingin memperoleh kebijakan pemutihan ini adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk memastikan penerima benar-benar tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu.
“Peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus tercatat dalam DTSEN. Jadi yang berhak itu hanya mereka yang memang miskin atau tidak mampu,” tegas Ali Ghufron.
Dengan sistem data tunggal ini, pemerintah berharap program berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya masih mampu membayar iuran.
Maksimal Penghapusan untuk 24 Bulan Tunggakan
Kebijakan pemutihan ini tidak serta-merta menghapus seluruh tunggakan peserta tanpa batas waktu. Pemerintah hanya akan menghapus maksimal 24 bulan atau dua tahun tunggakan yang dimiliki oleh peserta yang memenuhi kriteria.
Sebagai contoh, jika seseorang telah menunggak sejak tahun 2014, maka yang akan dihapuskan hanyalah tunggakan selama dua tahun terakhir.
“Kalaupun mulai nunggak sejak 2014, tetap hanya dua tahun yang kami hapuskan, maksimal 24 bulan,” jelas Ali Ghufron.
Berdasarkan perhitungan awal, nilai total tunggakan yang akan diputihkan diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun. Meski jumlahnya besar, kebijakan ini dinilai tidak akan mengganggu arus kas lembaga.
Tidak Mengganggu Keuangan BPJS Kesehatan
Menurut Ali Ghufron, secara akuntansi, program pemutihan ini tidak akan berdampak negatif terhadap cash flow BPJS Kesehatan.
Tunggakan yang dihapus akan dicatat melalui mekanisme write off atau penutupan buku, sehingga sifatnya administratif dan tidak mengurangi stabilitas keuangan perusahaan.
“Tidak akan mengganggu arus kas selama pelaksanaannya tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran memang bisa jadi masalah, tapi kalau benar-benar ditujukan kepada masyarakat miskin, maka tidak ada kendala,” ungkapnya.
Menkeu Pastikan Dana Rp 20 Triliun Sudah Disiapkan
Dari sisi pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun telah disediakan dalam APBN 2026. Dana ini disiapkan sesuai arahan Presiden sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Untuk tahun 2026 sudah siap, Rp 20 triliun sudah kami anggarkan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah juga akan terus memantau agar pelaksanaan program pemutihan berjalan dengan transparan dan efisien.
Selain itu, BPJS Kesehatan diminta melakukan pembenahan di sektor manajemen internal dan pemanfaatan teknologi informasi (IT) agar kinerja lembaga semakin efektif dan tepat guna.
Langkah Pemerintah dalam Memperkuat Sistem Jaminan Sosial
Program pemutihan tunggakan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional.
Tujuannya bukan hanya menghapus utang peserta, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat kendala administratif.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap keanggotaan BPJS Kesehatan semakin inklusif, dan masyarakat yang dulunya menunggak bisa kembali aktif menggunakan layanan kesehatan tanpa beban tunggakan masa lalu.
Ali Ghufron juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemutihan akan dilakukan secara bertahap dan terverifikasi agar tidak menimbulkan ketimpangan data. “Kami masih melakukan perhitungan detail terkait jumlah peserta yang akan mendapat penghapusan. Tapi yang jelas, prioritas kami adalah mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini menjadi langkah besar pemerintah dalam memastikan keadilan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan dukungan dana Rp 20 triliun dari APBN 2026, peserta dari kalangan tidak mampu kini berpeluang lepas dari beban administrasi tunggakan yang selama ini menghambat layanan mereka.
Selain memberikan keringanan bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi BPJS Kesehatan dalam mengelola keuangan dan data kepesertaan.
Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen negara dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.
***
