TUGUJOGJA– Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global dan ancaman musim kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memilih tidak tinggal diam.
Rabu (3/6/2026), suasana Ruang Santika Hotel Santika Gunungkidul menjadi saksi keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat benteng pengendalian inflasi.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, Sekretaris Daerah Sri Suhartanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Darmadi Sudibyo, hingga perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dewi Setyorini.
Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang terus bergerak cepat, Gunungkidul justru menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengungkapkan bahwa inflasi daerah masih berada dalam kondisi terkendali.
Inflasi Gunungkidul 2026
Ia menyebut angka inflasi Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 2,93 persen atau 2,59 persen year on year hingga Mei 2026. Angka tersebut bahkan lebih rendah daripada rata-rata inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 3,31 persen.
Capaian itu bukan hadir secara kebetulan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengerahkan berbagai strategi lintas sektor untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat.
“Guna menjaga tren positif ini, Pemkab mengandalkan program Perisai atau Pemanfaatan Efektif Sumber Daya Alam untuk Stabilisasi Inovasi,” ujar Sri Suhartanta.
Program Perisai menjadi payung besar yang mengintegrasikan berbagai kebijakan strategis dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Perhubungan, misalnya, mengoperasikan program SiBona atau Sistem Bus Sekolah Gratis yang membantu kelancaran mobilitas pelajar sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Dinas Perdagangan terus memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar murah serta pemantauan harga secara real time melalui platform Toko Kendil Simbok.
Langkah antisipatif juga berlangsung sektor pertanian dan pekerjaan umum. Pemerintah menerapkan teknologi pemanfaatan air tanah untuk menghadapi ancaman kekeringan yang akan melanda wilayah Gunungkidul.
“Kemudian di Dinas PU dan Pertanian dilakukan penerapan teknologi air tanah untuk mengantisipasi kekeringan dan meningkatkan produksi pangan di musim kemarau,” papar Sri Suhartanta.
Meski capaian inflasi saat ini masih terkendali, peringatan keras datang dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo mengingatkan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak akan mudah.
Tantangan yang Masih Menghadang
Menurutnya, situasi geopolitik global yang belum stabil berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi dan distribusi berbagai komoditas di daerah.
Belum lagi ancaman cuaca yang diprediksi semakin ekstrem. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.
Sri Darmadi secara khusus menyoroti komoditas cabai yang selama ini merupakan shock commodity atau komoditas pemicu gejolak inflasi. Harga cabai sering kali melonjak drastis ketika produksi menurun akibat faktor cuaca.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat penyusunan neraca pangan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data yang valid akan sangat membantu daerah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan saat musim liburan dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Gunungkidul.
“Maka dari itu kita mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah,” kata Sri Darmadi.
Arahan yang lebih tegas datang dari Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Di hadapan seluruh peserta, ia menegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan dari tingkat rumah tangga hingga kantor pemerintahan.
Gerbang Padi
Bupati meluncurkan gerakan Gerbang Padi atau Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi sebagai salah satu instrumen penguatan ketahanan pangan daerah.
Melalui surat edaran resmi, Endah mewajibkan seluruh perangkat daerah memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia untuk menanam berbagai kebutuhan pokok, terutama cabai dan tomat.
Langkah tersebut tidak hanya menyasar kantor pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Kami pastikan di kantor-kantor dinas harus ada tanaman pangan. Kita harus kembali ke prinsip makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan,” tegasnya.
Pernyataan itu seolah menjadi alarm sekaligus ajakan bagi seluruh masyarakat Gunungkidul untuk kembali memperkuat budaya bertani dan memanfaatkan potensi lokal.
Tidak berhenti sampai di situ, Bupati Endah juga mengambil langkah yang cukup berani. Ia mengeluarkan kebijakan yang melarang penyajian makanan berbahan dasar gandum dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
Sebagai gantinya, seluruh instansi wajib menggunakan bahan pangan lokal seperti singkong, jagung, mokaf, serta berbagai jenis umbi-umbian hasil produksi petani setempat.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal sekaligus upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Dalam waktu dekat, pemerintah berencana memperluas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kerja sama tersebut akan fokus pada penyediaan pasokan ternak berupa sapi dan kambing serta berbagai komoditas unggulan lain dari Gunungkidul.
Langkah ini tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan peternak lokal. Ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup melalui kebijakan administratif semata.
Pemerintah harus hadir hingga tingkat akar rumput, memastikan ketersediaan pangan, memperkuat distribusi, sekaligus menggerakkan masyarakat agar lebih mandiri.
Melalui program Perisai, Gerbang Padi, penguatan strategi 4K, serta perluasan kerja sama antar daerah, Gunungkidul sedang membangun benteng ekonomi yang lebih kokoh menghadapi ketidakpastian masa depan. (ef linangkung)
