TUGUJOGJA- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara resmi meluncurkan sistem pemungutan retribusi wisata nontunai atau cashless 100 persen di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron Utama, Selasa (12/5/2026).
Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pariwisata daerah sekaligus upaya memperkuat tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel.
Peluncuran sistem baru tersebut berlangsung di kawasan wisata pantai selatan yang selama ini menjadi salah satu pintu utama kunjungan wisatawan ke Gunungkidul.
Pemerintah daerah memilih TPR Baron Utama sebagai proyek percontohan karena kawasan ini memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang sangat tinggi setiap tahunnya.
Sistem Retribusi Wisata Gunungkidul Cashless
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian dari reformasi besar dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut hadir sebagai jawaban atas rekomendasi DPRD sekaligus mendukung amanat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Pemerintah daerah ingin menciptakan sistem yang lebih efisien sekaligus melindungi integritas petugas lapangan dari potensi prasangka negatif terkait pengelolaan uang tunai.
“Kami ingin menjaga marwah para pegawai yang membidangi pendapatan asli daerah. Memegang uang tunai itu rentan dicurigai. Dengan sistem ini, uang diterima secara real time dan tercatat otomatis, sehingga tidak ada beban psikologis bagi petugas,” ujar Endah.
Penerapan sistem cashless ini memungkinkan wisatawan melakukan pembayaran retribusi secara cepat hanya dalam hitungan detik. Pemerintah menyediakan berbagai metode pembayaran nontunai.
Bupati Endah mengungkapkan bahwa transaksi menggunakan kartu elektronik hanya membutuhkan waktu sekitar empat detik. Kecepatan tersebut mampu mengurangi antrean panjang, terutama saat musim liburan dan akhir pekan.
“Transaksi menggunakan kartu ini terbukti sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar empat detik,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menghadirkan sistem pembayaran berbasis QRIS untuk mendukung kemudahan transaksi. Wisatawan kini dapat membayar retribusi masuk menggunakan aplikasi dompet digital maupun layanan mobile banking.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja menyediakan berbagai opsi pembayaran agar seluruh wisatawan dapat menyesuaikan metode transaksi.
“Salah satu layanan utama yang dapat digunakan oleh pengunjung adalah fasilitas transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang disediakan oleh Bank BPD DIY,” ujar Eko.
Selain QRIS, pemerintah daerah juga menyediakan alternatif pembayaran menggunakan kartu uang elektronik atau e-money. Langkah ini mengantisipasi wisatawan yang belum menggunakan aplikasi pembayaran digital.
“Sebagai langkah antisipasi bagi pengunjung yang belum memiliki atau tidak menggunakan aplikasi QRIS, Dinas Pariwisata Gunungkidul juga telah menyiapkan solusi alternatif. Dinas Pariwisata menyediakan pilihan pembayaran menggunakan kartu uang elektronik, yaitu Tab Cash e-money Mandiri,” tambahnya.
Uji Coba Sistem Cashless
Sebelum resmi, Dinas Pariwisata telah melakukan uji coba sistem cashless sejak 6 hingga 11 April 2024. Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas wisatawan sudah siap beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, menyebut tingkat kesiapan wisatawan mencapai 80 persen.
Menurut Antonius, sebagian besar wisatawan merasa sistem digital jauh lebih praktis dan efisien daripada transaksi tunai konvensional.
Namun pemerintah tetap menyiapkan solusi bagi sekitar 20 persen pengunjung yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital, terutama kalangan lanjut usia di atas 50 tahun.
Pemerintah menyediakan kartu e-money dari Bank Mandiri. Wisatawan dapat membeli langsung di lokasi dengan harga Rp15.000 sesuai nilai tiket masuk tanpa biaya tambahan kartu.
Sementara itu, wisatawan yang masih ingin membayar tunai untuk sementara menuju pos lain yang masih menerapkan sistem hybrid atau kombinasi tunai dan nontunai, seperti jalur JJLS.
Transformasi digital ini ternyata langsung memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat perolehan retribusi pariwisata hingga 14 Mei 2026 mencapai Rp23,8 miliar hingga Rp24 miliar. Angka tersebut melonjak tajam daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp9,7 miliar.
Lonjakan PAD itu memperlihatkan bahwa digitalisasi mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Bupati Endah optimistis target PAD pariwisata sebesar Rp34 miliar pada tahun ini dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui target.
Menurutnya, sistem digital menghadirkan pencatatan transaksi secara otomatis dan terintegrasi, sehingga pemerintah dapat melakukan pemantauan secara langsung dan lebih akurat.
Kolaborasi Perbankan dan Infrastruktur Jadi Kunci Keberhasilan
Keberhasilan penerapan sistem cashless di TPR Baron Utama tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggandeng sejumlah lembaga dan institusi untuk memperkuat ekosistem digital pariwisata.
Kolaborasi tersebut melibatkan Bank Indonesia Perwakilan DIY, Bank BPD DIY, Bank Mandiri, serta Jasa Raharja. Bank Mandiri berperan menyediakan alat transaksi dan kartu e-money. Lalu, Bank BPD DIY mendukung melalui penyediaan mobil operasional serta perangkat POS (Point of Sale).
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga memperkuat infrastruktur jaringan internet melalui dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Dukungan infrastruktur jaringan juga diperkuat oleh Dinas Kominfo Gunungkidul di titik-titik lokasi wisata,” ujar Antonius.
Keberhasilan proyek percontohan di Baron Utama membuat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bergerak cepat memperluas implementasi sistem serupa ke lokasi lain.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 10 TPR tambahan sudah menerapkan sistem pembayaran 100 persen cashless hingga akhir tahun 2026.
Transformasi digital juga tidak berhenti pada retribusi masuk wisata. Pemerintah daerah mulai menyiapkan penerapan sistem nontunai untuk sektor lain, termasuk pengelolaan parkir kawasan wisata.
Langkah tersebut menjadi bagian dari visi besar pembangunan pariwisata modern yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
Bupati Endah menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem pembayaran, melainkan strategi membangun masa depan pariwisata Gunungkidul yang lebih profesional dan terpercaya.
“Semangat digitalisasi ini adalah cara kita membangun hari esok bagi pariwisata Gunungkidul. Kita harus berani meninggalkan cara manual yang kurang efisien untuk masa depan yang lebih transparan,” pungkasnya. (ef linangkung)
