TUGU JOGJA – Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaporkan angka kemiskinan di DIY kembali menurun pada Maret 2026.
Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,70 persen, turun 0,38 persen poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 10,08 persen.
Secara tahunan (year-on-year), angka tersebut juga mengalami penurunan 0,53 persen poin dibandingkan Maret 2025, menandai tren penurunan kemiskinan yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan persentase kemiskinan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin di DIY. Berdasarkan data BPS, sebanyak 13,9 ribu penduduk berhasil keluar dari kategori miskin dalam kurun enam bulan terakhir.
Sementara secara tahunan, jumlah penduduk miskin berkurang 16,9 ribu orang, mencerminkan tren perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menegaskan bahwa capaian tersebut memperlihatkan tren yang semakin positif setelah DIY sempat menghadapi tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,70 persen.
“Dibandingkan September 2025 turun 0,38 persen poin, sedangkan dibandingkan Maret 2025 turun sebesar 0,53 persen poin,” ujar Endang.
Lebih dari 16 Ribu Warga Keluar dari Kemiskinan dalam Setahun
BPS DIY mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu orang. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang masih mencapai sekitar 422,77 ribu orang. Penurunan ini menjadi salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun satu tahun, sebanyak 16,9 ribu penduduk berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di DIY terus memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat. Aktivitas ekonomi yang semakin membaik ikut memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Kota Masih Menyimpan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar
Meski persentase kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi, jumlah penduduk miskin terbesar tetap berada di kawasan perkotaan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 307,30 ribu orang, sedangkan di wilayah perdesaan sebanyak 101,57 ribu orang.
“Artinya, jumlah penduduk miskin di kota lebih dari tiga kali lipat dibandingkan wilayah desa,” ujarnya.
Namun dari sisi persentase, kondisi justru memperlihatkan gambaran berbeda. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,18 persen, sedangkan wilayah perkotaan berada di angka 9,55 persen.
Dengan kata lain, dari setiap 100 penduduk desa di DIY terdapat sekitar 10 hingga 11 orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Sepanjang enam bulan terakhir, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 11,8 ribu orang, sementara wilayah perdesaan berkurang 2,1 ribu orang. Jika dibandingkan Maret 2025, jumlah warga miskin di perkotaan turun sekitar 13,7 ribu orang, sedangkan di wilayah perdesaan berkurang 3,2 ribu orang.
Pandemi Pernah Membawa DIY ke Titik Terberat
Perjalanan penurunan kemiskinan di DIY tidak berlangsung tanpa tantangan. Endang menjelaskan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan sejak Maret 2019 hingga Maret 2026 memperlihatkan pola yang berfluktuasi.
Sebelum pandemi, jumlah penduduk miskin di DIY masih berada pada angka 448,47 ribu orang pada Maret 2019. Enam bulan kemudian jumlah tersebut sempat turun menjadi sekitar 440,89 ribu orang.
Namun badai pandemi Covid-19 mengubah seluruh kondisi tersebut. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 475,72 ribu orang.
Situasi semakin berat ketika angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 506,45 ribu orang pada Maret 2021. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang periode pengamatan sejak 2019.
Pandemi tidak hanya menghantam sektor kesehatan, tetapi juga memukul sektor pariwisata, perdagangan, jasa, usaha mikro, hingga lapangan kerja yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian DIY.
Setelah pandemi mulai mereda, kondisi perlahan berubah. Sejak Maret 2023 hingga Maret 2026, angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan secara konsisten. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pemulihan ekonomi berlangsung semakin kuat.
Garis Kemiskinan Naik Menjadi Rp672 Ribu per Kapita
BPS DIY juga mencatat kenaikan nilai Garis Kemiskinan pada Maret 2026. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp672.756 per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp491.327 atau 73,03 persen, sedangkan Garis Kemiskinan Nonmakanan sebesar Rp181.429 atau 26,97 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran masyarakat miskin,” terangnya.
Endang menjelaskan bahwa secara rata-rata setiap rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,15 anggota keluarga. Dengan komposisi tersebut, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.791.937 per rumah tangga per bulan.
Artinya, rumah tangga dengan rata-rata empat anggota keluarga memerlukan pengeluaran minimal sekitar Rp2,79 juta setiap bulan agar tidak tergolong miskin menurut standar penghitungan BPS.
Penurunan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen menjadi capaian penting bagi DIY. Namun pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 408,87 ribu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
BPS DIY menilai tren penurunan yang berlangsung sejak 2023 menjadi modal penting untuk terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan usaha masyarakat, serta menjaga daya beli rumah tangga. (ef linangkung)
