TUGU JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/8). Dalam pelantikan tersebut, Sri Sultan menegaskan bahwa jabatan bukanlah bentuk kehormatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui integritas, kerja nyata, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sri Sultan menekankan bahwa sumpah jabatan tidak berhenti sebagai prosesi seremonial. Menurutnya, masyarakat akan menilai seorang pemimpin bukan dari jabatan yang disandang, melainkan dari manfaat yang diberikan, keberanian mengambil keputusan, serta ketulusan dalam memberikan pelayanan publik.
Pelantikan Menjadi Awal Ujian Kepemimpinan
Suasana khidmat menyelimuti Bangsal Kepatihan ketika satu per satu pejabat mengucapkan sumpah jabatan. Mereka berdiri tegak di hadapan Gubernur DIY sebagai simbol kesiapan menerima amanah baru. Namun, bagi Sri Sultan, pelantikan bukanlah garis akhir sebuah perjalanan karier birokrasi. Justru sejak detik itulah ujian sesungguhnya dimulai.
“Hari ini Saudara menerima jabatan. Jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Sumpah yang Saudara ucapkan hari ini akan menjadi saksi atas bagaimana amanah itu dijalankan dari hari ke hari,” tegas Sri Sultan.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa kepemimpinan tidak pernah lahir hanya karena sebuah keputusan administratif. Surat keputusan memang dapat mengangkat seseorang menjadi pejabat, tetapi tidak pernah otomatis melahirkan kepercayaan masyarakat.
Sri Sultan kemudian mengingatkan kembali falsafah Wahyu Cakraningrat yang sejak lama menjadi bagian dari nilai kepemimpinan Jawa. Menurutnya, amanah tidak diberikan kepada mereka yang sekadar mengejar kekuasaan, melainkan kepada pribadi yang memiliki integritas, keteguhan sikap, serta kesediaan menjalani laku pengabdian secara konsisten.
“Kekuasaan dapat diberikan melalui satu lembar keputusan, tetapi kewibawaan tidak pernah lahir dari kertas. Kewibawaan lahir dari laku yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sejarah, dan rakyat,” ujarnya.
Kalimat tersebut menggema sebagai pesan yang menyentuh inti persoalan birokrasi modern. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, masyarakat tidak lagi mudah terpesona oleh simbol-simbol kekuasaan. Yang dibutuhkan ialah pemimpin yang hadir ketika masyarakat memerlukan solusi.
Manajemen Talenta ASN dan Budaya Kolaborasi
Pelantikan sembilan pejabat ini sekaligus menandai semakin kuatnya penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025. Sistem tersebut mengubah wajah birokrasi menjadi lebih profesional karena promosi jabatan tidak lagi bertumpu pada kedekatan personal ataupun persepsi subjektif.
Sri Sultan menegaskan bahwa setiap ASN harus memperoleh kesempatan berkembang berdasarkan kualitas yang dapat dibuktikan melalui rekam jejak kerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas.
“Dalam manajemen talenta, setiap ASN dinilai dari jejak kerja yang nyata, bukan berdasarkan kesan sesaat ataupun bisikan di lorong-lorong kekuasaan,” katanya.
Pesan itu sekaligus menjadi kritik halus terhadap budaya birokrasi yang selama ini masih menyisakan ruang bagi ego jabatan maupun ego kelembagaan. Sri Sultan mengakui sekat-sekat tersebut masih muncul dalam berbagai bentuk dan berpotensi menghambat kolaborasi antarlembaga.
Padahal, menurutnya, falsafah Hamemayu Hayuning Bawana justru mengajarkan harmoni melalui penghormatan terhadap setiap peran dan kontribusi. Tidak ada satu organisasi ataupun individu yang mampu membangun daerah sendirian. Seluruh aparatur harus bergerak dalam semangat kolaborasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Pemda DIY tidak dibangun oleh mereka yang paling tinggi kedudukannya, melainkan oleh mereka yang paling nyata sumbangsihnya. Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduki, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan,” tegas Sri Sultan.
Pembangunan DIY dan Tanggung Jawab Sembilan Pejabat Baru
Pesan itu terasa kuat karena disampaikan pada momentum pergantian pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah strategis. Sri Sultan berharap perubahan kepemimpinan mampu mempercepat berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Percepatan pembangunan tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, pelayanan sosial, perdagangan, industri, hingga sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian DIY. Seluruh sektor itu, menurut Sri Sultan, harus bermuara pada satu tujuan besar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik tidak membangun sekat dengan aparatur di bawahnya. Seorang pemimpin harus mampu merangkul seluruh pegawai, menghargai setiap kompetensi yang dimiliki, serta menciptakan ruang kolaborasi lintas perangkat daerah.
Bagi Sri Sultan, keberhasilan birokrasi tidak pernah ditentukan oleh satu sosok pemimpin semata. Keberhasilan hanya dapat diraih ketika seluruh aparatur bergerak dalam budaya kerja yang sama, saling melengkapi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun institusi.
Penerapan manajemen talenta juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja SATRIYA yang selama ini menjadi fondasi birokrasi Pemda DIY. Budaya tersebut menuntut aparatur tetap adaptif menghadapi perubahan, profesional dalam menjalankan tugas, sekaligus mampu menjadi motor penggerak transformasi pemerintahan.
Sri Sultan mengingatkan bahwa tantangan pejabat saat ini tidak hanya berkutat pada penyelesaian administrasi pemerintahan. Mereka juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai Keistimewaan DIY ke dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, Sri Sultan mengukuhkan Anna Rina Herbranti sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Imam Pratanadi sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Ana Windyawati sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Aris Prasena sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Raden Suci Rohmadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Anton Raharja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Suyarno sebagai Kepala Dinas Sosial DIY, Atik Sudarmi sebagai Kepala Dinas Pariwisata DIY, serta Poniran sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY.
Kesembilan pejabat tersebut kini memikul tanggung jawab besar untuk menerjemahkan berbagai program strategis Pemda DIY menjadi pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak.
Pada akhirnya, Sri Sultan kembali mengingatkan bahwa jabatan hanyalah ruang untuk mengabdi. Waktu akan menjadi saksi apakah amanah itu dijalankan dengan penuh integritas atau sekadar menjadi catatan administratif dalam perjalanan birokrasi.
“Pelantikan ini hendaknya menjadi momentum percepatan pembangunan menuju makna hakiki Keistimewaan DIY, yakni meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat tinggi rendahnya jabatan seseorang, melainkan jejak pengabdian yang ditinggalkan. Selamat bekerja dan mengabdi,” pungkas Sri Sultan. (ef linangkung)
