TUGUJOGJA — Suasana memanas menyelimuti ruang rapat Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Bantul di Rose In Hotel. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi internal justru berubah tegang setelah muncul aksi protes, teriakan, hingga sebagian peserta memilih walk out.
Di tengah ketegangan tersebut, Musda akhirnya menetapkan Paidi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bantul periode 2025–2030.
Awalnya, jalannya Musda XI Partai Golkar Bantul berlangsung tertib dan lancar. Para peserta terlihat mengikuti rangkaian acara yang digelar pada Minggu (2/11/2025) siang.
Namun situasi berubah ketika Ketua PK Golkar Pleret, Yeni Ruslina, berdiri di depan pintu ruang rapat dan menyampaikan protes keras kepada panitia pelaksana Musda.
Yeni menegaskan dirinya masih sah sebagai Ketua PK Pleret dan merasa dirugikan karena tidak diundang dalam forum Musda. Namanya bahkan tidak tercantum sebagai pemilik suara. Ia menyebut hak suaranya dikebiri dengan tidak diundang ke forum.
“Saya masih sah sebagai PK Golkar Pleret dan telah melakukan rapat dengan pengurus Golkar kalurahan se-Kapanewon Pleret. Kami sudah menentukan pilihan kepada Ali Yusuf Rasyid. Tapi tiba-tiba posisi kami digantikan orang lain yang bahkan tidak sesuai domisilinya. Ini pemalsuan!” tegas Yeni.
Yeni hadir bersama sejumlah pengurus Golkar tingkat kalurahan se-Kapanewon Pleret yang juga merasa tersingkir dari daftar peserta Musda. Mereka berdiri di luar ruang rapat dengan wajah kecewa dan menuding ada manipulasi data kepengurusan menjelang pelaksanaan Musda.
Perdebatan dan Aksi Walk Out
Kericuhan mencapai puncak saat forum memasuki sesi verifikasi calon ketua. Dua nama muncul dalam bursa calon, yaitu Paidi dan Ali Yusuf Rasyid.
Sejumlah peserta mempertanyakan keabsahan syarat pencalonan Ali Yusuf Rasyid. Perdebatan berlangsung panas. Suara meninggi dan saling sahut antara kubu pendukung Paidi dengan kubu Ali.
Pimpinan sidang sempat menskors jalannya Musda ketika suasana dinilai tidak terkendali. Namun ketegangan tidak mereda. Kubu pendukung Ali Yusuf Rasyid kemudian memilih walk out sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran prosedur.
Setelah beberapa waktu, forum Musda kembali dilanjutkan. Hanya sebagian peserta yang bertahan di ruang sidang. Tanpa kehadiran kubu Ali, forum akhirnya menetapkan Paidi sebagai Ketua DPD Golkar Bantul periode 2025–2030 secara aklamasi.
Ali Yusuf Rasyid: “Musda Ini Tidak Sah!”
Menanggapi keputusan tersebut, Ali Yusuf Rasyid menyampaikan keberatan keras. Ia menilai pelaksanaan Musda melanggar sejumlah aturan internal partai.
Menurutnya, forum tersebut tidak sah karena banyak pelanggaran terjadi, termasuk adanya penggantian PK di beberapa kecamatan menjelang Musda.
“Mereka diganti dengan Plt yang jelas-jelas mendukung calon tertentu,” ujarnya.
Ali menambahkan bahwa pihaknya sudah menghitung sekitar 14 suara sah yang seharusnya mendukung dirinya. Namun sebagian besar digantikan dengan Plt baru yang ditunjuk mendadak.
“Kalau pemilik suara diganti seenaknya, bagaimana bisa disebut demokratis?” ucapnya.
Ia menegaskan akan menempuh langkah hukum dengan mengumpulkan bukti dan melaporkan pelaksanaan Musda ke Dewan Etik DPP Partai Golkar.
“Kami akan menganalisis dan melaporkan hal ini ke Dewan Etik DPP. Kami ingin keadilan ditegakkan,” kata Ali.
Panitia Musda Tegaskan Proses Sah
Ketua Pelaksana Musda, Widodo, membantah tudingan pelanggaran tersebut. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme partai.
“Musda ini sah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait rencana pelaporan ke Dewan Etik, Widodo menyatakan terbuka. “Silakan saja, itu hak mereka. Kami siap menghadapi sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.
Paidi Siap Rapatkan Barisan
Usai ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bantul, Paidi menyampaikan komitmen merangkul semua pihak. Ia mengajak seluruh kader kembali bersatu untuk memperkuat soliditas partai di tingkat daerah.
“Saya mengajak seluruh kader, termasuk yang sempat berbeda pandangan, untuk bersama membangun Golkar Bantul. Kita harus menatap ke depan,” ujarnya.
