TUGU JOGJA – Sebanyak 11 pendaki ilegal diamankan petugas Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) setelah memasuki kawasan konservasi melalui Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
Dari hasil pemeriksaan, rombongan tersebut diketahui berjumlah 14 orang dan mengikuti kegiatan open trip ilegal saat jalur pendakian Gunung Merapi masih ditutup.
Penindakan berlangsung pada Sabtu (31/10/2025), setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut.
Balai TNGM kemudian memberikan pembinaan sekaligus menetapkan sejumlah konsekuensi bagi para pelanggar, termasuk larangan mendaki gunung di kawasan konservasi selama tiga tahun.
Kepala Balai TNGM, Tutut Heri Wibowo, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pendakian Gunung Merapi masih ditutup. Kebijakan ini mengikuti perkembangan aktivitas vulkanik Merapi yang berada pada Level III atau Siaga.
Penutupan tersebut juga mengacu pada rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), melalui Siaran Pers Penutupan Pendakian Gunung Merapi Nomor S.01/T.36/TU/HMS/01.08/06/2026 tertanggal 29 Juni 2026.
Selain itu, Balai TNGM mempertimbangkan hasil rapat koordinasi penanganan pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Boyolali pada 15 Juli 2026 dan rapat koordinasi tingkat Kecamatan Selo pada 7 Agustus 2026.
Pengungkapan pendakian ilegal tersebut bermula dari laporan warga Desa Klakah yang mencurigai aktivitas sekelompok orang di kawasan Gunung Merapi. Padahal, jalur pendakian masih berada dalam status penutupan.
Menindaklanjuti laporan itu, petugas Balai TNGM melalui Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wilayah Selo berkoordinasi dengan perangkat desa, masyarakat mitra polisi kehutanan (polhut), dan warga setempat.
Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan hingga mengamankan 11 pendaki sekitar pukul 17.47 WIB di lokasi parkir setelah mereka turun dari kawasan pendakian.
Dari pemeriksaan awal, petugas mengetahui rombongan sebenarnya terdiri atas 14 orang. Tiga pendaki lainnya terpisah dari kelompok utama dan belum diketahui keberadaannya.
Masyarakat mitra polhut bersama warga Desa Klakah kemudian melakukan pencarian. Ketiganya akhirnya ditemukan pada Minggu (1/11/2026), sebelum diantarkan kembali ke rumah masing-masing.
Sebelas pendaki yang diamankan selanjutnya dibawa ke kantor RPTN Wilayah Selo untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan. Penanganan tersebut juga melibatkan Kepolisian Sektor Selo dan Komando Rayon Militer Selo.
Dari hasil pengambilan keterangan, petugas mengetahui para pendaki saling terhubung melalui akun media sosial dan mengikuti kegiatan open trip ilegal pendakian Gunung Merapi.
Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo menyampaikan enam bentuk kewajiban dan konsekuensi yang harus dijalankan para pelanggar.
Pertama, pendaki wajib mengikuti kegiatan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 48 kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di RPTN Kemalang, tepatnya kawasan Objek Wisata Deles Indah.
Kedua, mereka harus membuat pernyataan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi. Unggahan tersebut wajib dipertahankan minimal satu bulan dan akan diperiksa secara berkala oleh Balai TNGM.
Ketiga, para pelanggar wajib mengampanyekan informasi penutupan jalur pendakian dan konservasi melalui media sosial.
Ketentuannya, mereka harus membuat satu unggahan setiap minggu selama enam bulan tanpa menghapus publikasi tersebut.
Keempat, pendaki wajib melapor ke kantor Balai TNGM setiap minggu selama satu bulan. Laporan mencakup hasil kampanye media sosial dan jumlah akun yang terdampak atau dijangkau melalui unggahan.
Kelima, Balai TNGM memasukkan para pelanggar ke dalam daftar hitam atau blacklist pendaki selama tiga tahun. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh aktivitas pendakian gunung di kawasan konservasi.
Keenam, mereka harus membuat video permohonan maaf yang selanjutnya diunggah melalui akun media sosial resmi Taman Nasional Gunung Merapi.
Balai TNGM kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pendakian selama kebijakan penutupan Gunung Merapi masih berlaku.
Selain larangan pendakian, masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.
Status Level III atau Siaga menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi ketentuan keselamatan di kawasan tersebut.
Balai TNGM juga mengajak masyarakat, komunitas pendaki, penyelenggara perjalanan wisata, serta pengelola open trip untuk ikut menjaga kawasan konservasi.
Masyarakat dapat membantu pengawasan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di kawasan taman nasional.
Balai TNGM menegaskan, kepatuhan terhadap penutupan jalur pendakian diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan Gunung Merapi. (ef linangkung)
