Yogyakarta, Tugu Jogja – Masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mengetahui dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dapat menyampaikan laporan melalui Whistleblowing System (WBS).
Sistem pengaduan yang dikelola Inspektorat DIY ini memungkinkan pelapor menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menariknya, pelapor juga memiliki pilihan untuk menyampaikan aduan secara anonim tanpa mencantumkan identitas. Fitur ini dapat digunakan oleh masyarakat atau pegawai yang ingin memberikan informasi tanpa membuka identitas kepada sistem pelaporan.
Layanan WBS dapat diakses melalui laman resmi https://lapor.jogjaprov.go.id/wbs.
Ketentuan mengenai sistem tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System.
WBS merupakan sistem untuk menampung, mengelola, menindaklanjuti, dan menyusun laporan atas informasi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Cakupan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 53 Tahun 2024, pelanggaran dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas pemerintahan yang baik, maupun kode etik.
Ketentuan tersebut berlaku bagi pejabat daerah, ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemda DIY, pekerja alih daya, hingga pegawai badan usaha milik daerah.
Informasi yang disampaikan melalui WBS akan menjadi bahan awal untuk proses penelaahan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran Melalui WBS DIY
Bagi masyarakat atau ASN yang ingin menyampaikan laporan, berikut tahapan yang perlu dilakukan:
1. Buka laman resmi WBS DIY
Akses https://lapor.jogjaprov.go.id/wbs melalui browser di ponsel maupun komputer. Pastikan alamat yang dibuka merupakan laman resmi WBS Pemerintah Daerah DIY.
2. Login menggunakan akun Google atau SSO
Setelah masuk ke halaman WBS, pilih menu Login. Pelapor dapat menggunakan akun Google atau Single Sign-On (SSO) Pemda DIY.
Apabila menggunakan akun Google, pelapor dapat membuat akun khusus untuk keperluan pelaporan.
Penggunaan akun yang dapat dihubungi akan memudahkan petugas meminta informasi tambahan, bukti pendukung, atau klarifikasi apabila diperlukan.
3. Isi formulir pengaduan secara lengkap
Setelah berhasil masuk, lengkapi formulir pengaduan dengan menjelaskan dugaan pelanggaran yang ingin dilaporkan.
Uraian laporan sebaiknya dibuat secara jelas, rinci, dan kronologis. Pelapor dapat menggunakan unsur 5W+1H agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan.
– What (Apa): Jelaskan dugaan pelanggaran yang terjadi.
– Who (Siapa): Sebutkan pihak yang diduga terlibat atau mengetahui kejadian.
– When (Kapan): Cantumkan waktu terjadinya dugaan pelanggaran.
– Where (Di mana): Jelaskan lokasi kejadian.
– Why (Mengapa): Uraikan alasan tindakan tersebut diduga sebagai pelanggaran.
– How (Bagaimana): Ceritakan kronologi atau proses terjadinya peristiwa.
Pada tahap ini, tersedia pilihan “Kirim sebagai Anonim” bagi pelapor yang ingin menyampaikan aduan tanpa mencantumkan identitas.
4. Lampirkan bukti dan kirim laporan
Pelapor dapat menyertakan dokumen, foto, rekaman, maupun informasi lain yang relevan untuk memperkuat laporan.
Setelah formulir dan bukti pendukung dilengkapi, klik tombol “Adukan” untuk mengirimkan laporan melalui sistem.
Keberadaan WBS memberikan saluran bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, laporan yang disampaikan tetap perlu didasarkan pada informasi yang jelas dan disertai bukti pendukung apabila tersedia.
Inspektorat DIY menyebut laporan yang disampaikan dengan itikad baik dapat menjadi informasi awal untuk mengungkap dugaan pelanggaran, mencegah kerugian negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki saluran resmi untuk menyampaikan informasi tersebut tanpa harus menyebarkannya terlebih dahulu di media sosial.
