TUGU JOGJAย – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000. Besaran tersebut naik 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp2.417.495.
Selain menaikkan upah minimum provinsi, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga kelompok sektor usaha.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
Kebijakan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti setelah pemerintah daerah melakukan konsolidasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam pembahasan pengupahan.
Ni Made menjelaskan, proses perumusan rekomendasi melibatkan unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha dalam memenuhi ketentuan pengupahan.
“Alhamdulillah, saat ini kami bisa menyampaikan terkait Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan Gubernur sebesar Rp2.725.000,” ujar Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Diketahui bahwa angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Penetapan UMP DIY 2027 juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan dan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.
Dalam dokumen penetapan, kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP menjadi salah satu landasan kebijakan tersebut.
Besaran UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 tercatat mencapai 66,31 persen dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Aspek kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengupahan.
Pemerintah daerah juga memperhatikan keseimbangan antara kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan kegiatan usaha.
Kenaikan UMP sebesar 12,72 persen diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja di DIY.
Namun, penerapan kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah.
Selain UMP, pemerintah daerah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027.
Tiga Sektor Mendapatkan Ketentuan UMSP DIY 2027
Dewan Pengupahan Provinsi DIY merekomendasikan tiga kelompok sektor usaha untuk mendapatkan ketentuan upah minimum sektoral.
Rekomendasi tersebut mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, serta tingkat risiko pekerjaan.
Unsur akademisi dalam Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga melakukan kajian sebagai bahan pendukung rekomendasi.
Penetapan besaran upah sektoral selanjutnya mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Berikut rincian UMSP DIY 2027 untuk ketiga sektor tersebut:
- Penyediaan akomodasi dan makan minum: Rp2.745.000.
- Konstruksi: Rp2.740.000.
- Telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya: Rp2.735.000.
Ketiga kelompok sektor tersebut memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda. Sektor akomodasi dan makan minum berkaitan dengan industri pariwisata DIY, sedangkan konstruksi berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan infrastruktur daerah.
Sementara itu, kelompok telekomunikasi dan teknologi informasi mencakup aktivitas yang berkaitan dengan layanan digital, pemrograman komputer, konsultasi, hingga infrastruktur komputasi.
Penetapan upah sektoral tersebut dimaksudkan untuk mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektor usaha.
Lebih lanjut, Pemerintah DIY menegaskan bahwa UMP dan UMSP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Adapun pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus mendapatkan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan perusahaan.
Dalam penerapannya, pengusaha perlu memperhatikan masa kerja, kemampuan perusahaan, dan produktivitas pekerja ketika menentukan besaran upah.
Dengan demikian, standar upah minimum tidak menjadi satu-satunya acuan bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih panjang.
Pemerintah daerah berharap perusahaan di DIY menjalankan ketentuan pengupahan sesuai peraturan yang berlaku.
Melalui penetapan UMP sebesar Rp2.725.000 dan UMSP untuk tiga kelompok sektor usaha, Pemda DIY berupaya menjaga perlindungan tenaga kerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.ย (ef linangkung)





