TUGU JOGJA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memulai revitalisasi Program Lumbung Mataraman dengan menetapkan empat kalurahan sebagai proyek percontohan di empat kabupaten. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan sebagai upaya menekan angka kemiskinan.
Revitalisasi tersebut dijalankan melalui Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Empat kalurahan yang ditunjuk akan menjadi model pengembangan desa berbasis pangan yang nantinya direplikasi ke wilayah lain di DIY dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan masyarakat.
Penetapan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Empat kalurahan yang menjadi percontohan meliputi Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo; serta Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan revitalisasi tersebut merupakan percepatan dari model yang telah dirintis sebelumnya. Pemerintah ingin setiap kabupaten memiliki contoh nyata pengembangan Lumbung Mataraman yang mampu berjalan secara mandiri.
“Ya, percepatan saja. Kemarin kan baru model, baru empat. Empat itu kita percepat. Satu kabupaten satu,” ujar Sri Sultan, Kamis (30/7).
Namun, bagi Sri Sultan, keberhasilan Lumbung Mataraman tidak berhenti ketika lahan berhasil menghasilkan panen. Ia justru menaruh perhatian besar pada bagaimana masyarakat mengelola hasil usaha agar mampu melahirkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, keuntungan dari penjualan hasil pertanian tidak boleh habis dibagikan seluruhnya. Kelompok pengelola harus menyisihkan sebagian keuntungan sebagai tabungan bersama yang nantinya berkembang menjadi modal usaha.
“Ya saya kira ada yang dibagi hasil mungkin dengan petani atau apa, tapi mestinya ada yang disisihkan untuk ditabung. Dalam arti ditabung itu kepemilikan bersama yang bisa jadi modal. Kalau enggak ya bantuan sekali saja. Jangan setiap tahun. Mestinya kan begitu. Karena produk itu kan dijual,” katanya.
Gagasan itu menjadi pembeda utama revitalisasi Lumbung Mataraman. Program tersebut tidak hanya mengejar produktivitas pertanian, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mampu bertahan tanpa terus bergantung pada suntikan bantuan pemerintah.
Sri Sultan berharap keuntungan hasil penjualan produk mampu menciptakan siklus usaha yang sehat. Sebagian keuntungan dapat dinikmati masyarakat, sedangkan sisanya menjadi modal bersama untuk memperluas usaha, termasuk menyewa lahan baru agar aktivitas pertanian terus berkembang.
“Saya berharap penjualan itu juga menguntungkan, jangan rugi. Nah, nanti di situ kan ada keuntungan. Keuntungan ada yang bisa dibagi kepada masyarakat. Tapi dibikin sisa. Sisa ditabung atas nama siapa kesepakatannya. Sehingga akhirnya dia punya modal yang mungkin bisa nanti nyewa sendiri. Lebih dari satu hektare, kan gitu. Daripada manggur misalnya. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada,” jelasnya.
Skema tersebut diyakini mampu melahirkan kelompok-kelompok usaha yang benar-benar mandiri. Modal yang terus bertambah akan membuat masyarakat mampu mengembangkan usaha secara berkesinambungan tanpa selalu menunggu program bantuan berikutnya.
Sri Sultan mengingatkan agar pola lama yang hanya bergantung pada bantuan pemerintah tidak kembali terulang.
“Kalau sekali panen, bubar. Minta bantuan lagi, ya jangan begitu,” tegasnya.
Melalui revitalisasi Program Lumbung Mataraman, Pemda DIY juga mengintegrasikan peran pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah, pemerintah kalurahan, hingga tenaga pendamping teknis.
Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar program berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Empat kalurahan percontohan kini memikul harapan besar. Dari lahan-lahan yang mereka kelola, DIY tidak hanya ingin menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga melahirkan desa-desa yang mandiri, masyarakat yang semakin sejahtera, serta model pembangunan berbasis pangan yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi senjata efektif dalam menekan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
