TUGU JOGJA – Ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul masih menanti hak mereka untuk menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah masifnya pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, masih ada ribuan anak yang belum tersentuh layanan karena sejumlah dapur penyedia makanan belum dapat beroperasi.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mengawal pelaksanaan MBG agar setiap makanan yang tersaji benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga berpacu dengan waktu untuk memastikan seluruh penerima manfaat segera memperoleh layanan yang sama.
Sekolah Jadi Penerima Manfaat MBG
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menegaskan bahwa siswa sekolah menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pihaknya memperketat pengawasan terhadap kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Nunuk menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mendokumentasikan setiap menu MBG yang diterima siswa. Seluruh foto makanan kemudian wajib dikirimkan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi kualitas maupun variasi menu.
“Menunya difoto kemudian dikirim ke dinas. Ini untuk mengetahui kualitas maupun jenis menu yang diberikan ke siswa,” kata Nunuk.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan rutin agar makanan yang disajikan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Meski pelaksanaan MBG terus berjalan, cakupan program itu ternyata belum menjangkau seluruh sekolah di Gunungkidul. Dari 1.492 satuan pendidikan dengan total 84.092 siswa yang menjadi sasaran, masih terdapat 237 satuan pendidikan dengan 7.444 siswa yang belum menerima MBG.
“Belum semua dapat. Hingga saat ini masih ada 237 satuan pendidikan dengan 7.444 anak belum memperoleh MBG,” ujar Nunuk.
Belum meratanya distribusi MBG tidak terlepas dari belum beroperasinya delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi itu membuat ribuan siswa masih harus menunggu hingga seluruh dapur penyedia makanan siap melayani.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat terdapat 75 SPPG yang telah berdiri di Bumi Handayani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 SPPG sudah beroperasi dan secara rutin menyalurkan makanan bergizi kepada kelompok sasaran, termasuk siswa sekolah.
Alasan SPPG Belum Beroperasi
Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan tiga SPPG belum dapat beroperasi karena masih terkendala pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Untuk lima SPPG lainnya, pengoperasian masih menunggu kebijakan dari BGN. Adapun masalahnya, apakah karena belum beroperasi sejak didirikan atau persoalan lain, masih akan saya cek lebih detail,” kata Kelik, Ahad (26/7/2026).
Menurut Kelik, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan operasional SPPG karena seluruh kewenangan berada di Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, Pemkab Gunungkidul tetap melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak memiliki kewenangan terhadap operasional SPPG karena hal tersebut kewenangannya ada di BGN,” katanya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur MBG yang mengabaikan standar pelaksanaan program. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional.
Saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7/2026), Sudaryono menyatakan pihaknya akan memberikan pembinaan kepada SPPG yang belum memenuhi standar. Namun, apabila pengelola tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah akan menghentikan operasional dapur tersebut.
“Kita akan perbaiki dan tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Jika memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, gizi, mutu dan operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” tegas Sudaryono.
Ia menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Karena itu, seluruh penyelenggara MBG wajib menjaga kualitas pelayanan agar tujuan meningkatkan kesehatan dan gizi anak Indonesia benar-benar tercapai.
Di Gunungkidul, lanjutnya, harapan itu kini masih bergantung pada beroperasinya delapan SPPG yang tersisa. Selama dapur-dapur tersebut belum aktif melayani, sebanyak 7.444 siswa masih harus menunggu giliran untuk menikmati seporsi makanan bergizi yang menjadi hak mereka. (ef linangkung)
