TUGUJOGJA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY menetapkan empat perangkat Kalurahan Maguwoharjo sebagai tersangka dalam kasus penyewaan tanah kas desa secara ilegal.
Para pamong desa ini terbukti menyewakan lahan tanpa izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers resmi yang digelar Selasa, 27 Mei 2025.
Ia menyatakan bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat serta menyita sejumlah barang bukti yang relevan dalam proses penyidikan.
Polda DIY Ungkap Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pamong Desa
Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY mengungkap bahwa keempat tersangka menyalahgunakan kewenangan jabatan mereka untuk menyewakan tanah kas dan pelungguh Kalurahan Maguwoharjo kepada pihak swasta dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.
Penyewaan ini berlangsung tanpa melalui prosedur perizinan dari Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Modus para tersangka yakni menyewakan tanah kas desa kepada pihak ketiga tanpa izin resmi gubernur, kemudian menerima uang sewa dan membagi hasilnya tanpa melalui prosedur legal,” tegas Kombes Pol Ihsan.
Identitas Empat Tersangka
Penyidik menetapkan empat tersangka, yakni:
- K (59), Lurah Maguwoharjo, yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
- S (59), Dukuh Pugeran, yang menyewakan tanah pelungguh seluas 6.582 m² selama 20 tahun.
- E-S (55), Jogoboyo, yang melakukan penyewaan di beberapa persil tanpa izin, dengan nilai sewa bervariasi.
- N (50), Danarta, yang menyewakan tanah pelungguh dua kali di Persil Seb 185 untuk jangka waktu 5 dan 1 tahun.
Dari hasil audit Inspektorat DIY, total kerugian negara akibat praktik ilegal ini mencapai Rp805.600.000. Sementara itu, penyidik berhasil menyita uang tunai sebesar Rp272.500.000 sebagai barang bukti. Selain itu, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen perjanjian sewa dan bukti administrasi lainnya.
Rangkaian Penyewaan tanpa Izin Gubernur
Tersangka K selaku Lurah menyewakan tanah kas desa di Persil 198 seluas 2.500 m² kepada pihak swasta bernama KWW selama 20 tahun dengan tarif Rp12.500.000 per tahun. Ia juga menyetujui penyewaan lainnya yang dilakukan oleh bawahannya.
Tersangka S, selaku Dukuh, menyewakan lahan pelungguh di lokasi yang sama selama 20 tahun dengan tarif Rp32.910.000 per tahun.
Tersangka E-S melakukan penyewaan di lima persil, yaitu Persil 64b, 63, 163, 190, dan 200 dengan tarif sewa antara Rp2.500.000 hingga Rp8.000.000 per tahun.
Sementara itu, tersangka N dua kali menyewakan tanah pelungguh di Persil Seb 185, yakni sewa selama 5 tahun senilai Rp50.000.000 dan sewa satu tahun senilai Rp20.000.000.
Menurut Kombes Pol Ihsan, berkas perkara tiga tersangka yakni S, E-S, dan N telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Penyidik segera melimpahkan perkara ke tahap penuntutan untuk diproses di pengadilan.
Pasal-Pasal Berat Menjerat Para Tersangka
Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
- Pasal 2 ayat (1): Penyalahgunaan untuk memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
- Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara.
- Pasal 11: Penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan.
Ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka yaitu penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar.
Polda DIY Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Desa
Kombes Pol Ihsan menegaskan bahwa Polda DIY berkomitmen kuat untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di lingkup pemerintahan desa.
“Kami tidak akan mentoleransi setiap tindakan korupsi, terlebih yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh aparatur pemerintah,” ujarnya.
Polda DIY mengimbau seluruh perangkat desa di wilayah DIY untuk menjalankan tata kelola tanah desa secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pamong desa agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.
