Penetapan UMP DIY 2027 diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
“Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI,” kata Ni Made.
Keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.
UMP DIY 2027 Naik Rp307.505, Ini Dasar Penetapannya
Ni Made menjelaskan, penetapan UMP DIY 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 137 ayat (2), gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY kemudian dituangkan dalam dua keputusan gubernur, yakni Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMSP Tahun 2027.
Menurut Ni Made, proses penetapan tersebut turut mempertimbangkan dinamika pembahasan bersama berbagai pihak sebelum pemerintah daerah mengumumkan besaran upah minimum.
Perhitungan kenaikan upah juga memperhatikan sejumlah komponen, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ni Made menyebut besaran UMP DIY 2027 setara dengan 56,31 persen dari KHL berdasarkan data yang dirujuk dalam penetapan tersebut.
Tiga Sektor Masuk Rekomendasi Upah Minimum Sektoral DIY 2027
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha.
Terdapat tiga kelompok sektor yang menjadi pertimbangan, yaitu:
- Aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum.
- Sektor konstruksi.
- Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.
Ni Made mengatakan, penentuan sektor tersebut mempertimbangkan karakteristik dan potensi unggulan daerah, termasuk pekerjaan dengan karakteristik khusus maupun risiko kerja tinggi.
Kajian dilakukan oleh unsur akademisi dalam Dewan Pengupahan DIY. Penentuan sektor dan subsektor juga mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan upah minimum sektoral provinsi melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026.
UMP DIY 2027 Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Satu Tahun
Pemda DIY menjelaskan bahwa ketentuan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.
Karena itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah kepada pekerja.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Dengan penetapan ini, UMP DIY 2027 menjadi Rp2.725.000 atau meningkat 12,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ketentuan upah minimum tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi hak pengupahan pekerja sesuai masa kerja dan ketentuan yang berlaku.***





