TUGU JOGJA – Sumur warga yang mengering di tengah pertumbuhan hotel dan bangunan komersial menjadi gambaran persoalan pengelolaan air tanah di Yogyakarta.
Di satu sisi, masyarakat mengandalkan sumur gali dangkal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, bangunan komersial memiliki kapasitas teknis untuk menyedot air tanah dalam jumlah lebih besar melalui sumur bor.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang banyaknya air yang digunakan, melainkan juga ketimpangan akses terhadap sumber daya bawah tanah.
Ketika pengambilan air berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan alam mengisi ulang cadangannya, kelompok yang bergantung pada akuifer dangkal berpotensi menghadapi dampak lebih awal.
Salah satu peristiwa yang memperlihatkan ketegangan tersebut terjadi di Kampung Miliran, Umbulharjo, pada 2014. Warga setempat memprotes salah satu operasional hotel setelah mendapati sumur mereka mengalami kekeringan.
Pada 6 Agustus 2014, warga menggelar aksi di depan hotel dengan melakukan mandi pasir atau mandi tanah. Aksi tersebut menjadi simbol kesulitan memperoleh air bersih yang mereka alami.
Warga menyatakan lebih dari 50 keluarga terdampak akibat sumur yang mengering. Mereka menuding aktivitas pengambilan air tanah oleh hotel sebagai penyebab persoalan tersebut.
Setelah aksi berlangsung, sumur air tanah hotel dilaporkan disegel. Pemberitaan mengenai peristiwa itu juga menyebutkan bahwa sekitar sepekan kemudian sumur warga kembali terisi air.
Meski demikian, urutan kejadian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat secara teknis.
Diperlukan data pengukuran muka air tanah, kapasitas penyedotan, serta kondisi akuifer untuk memastikan kontribusi aktivitas sumur hotel terhadap kekeringan yang dialami warga.
Secara hidrologis, sumur gali dangkal dan sumur bor dalam tidak selalu mengambil air dari lapisan tanah yang sama. Sumur dangkal umumnya bergantung pada akuifer bagian atas, sedangkan sumur bor dapat menjangkau lapisan air tanah yang lebih dalam.
Namun, pengambilan air tanah secara intensif dapat memengaruhi keseimbangan sistem akuifer. Ketika volume air yang disedot melampaui kemampuan pengisian kembali, muka air tanah berpotensi mengalami penurunan.
Kondisi tersebut membuat sumur dangkal lebih rentan mengalami kekeringan, terutama ketika curah hujan rendah dan pengisian ulang air tanah berkurang.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat mempertahankan akses terhadap kebutuhan dasar.
Tekanan terhadap air tanah Yogyakarta juga menjadi perhatian melalui gerakan advokasi #JogjaAsat.
Istilah yang berarti Jogja kering tersebut digunakan untuk menyuarakan persoalan ketersediaan air bersih sekaligus mendorong pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tugujogja.id, diketahui bahwa sejumlah pemberitaan yang mengutip hasil penelitian menyebutkan penurunan muka air tanah di Yogyakarta berkisar 15-50 sentimeter per tahun.
Meskipun angka tersebut perlu dibaca sesuai lokasi, periode pengamatan, dan cakupan penelitian, bukan sebagai laju penurunan yang berlaku seragam di seluruh wilayah Yogyakarta.
Tekanan serupa juga menjadi perhatian di kawasan padat kegiatan ekonomi seperti Depok, Sleman. Pertumbuhan hotel dan pusat perbelanjaan menambah kebutuhan air, sementara ketersediaan sumber daya bawah tanah tetap bergantung pada kondisi akuifer dan kemampuan resap lingkungan.
Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya telah mengatur penggunaan air bagi sektor perhotelan.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014, diketahui bahwa hotel diwajibkan menggunakan layanan air PDAM Tirtamarta. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Namun, kepatuhan terhadap aturan masih menjadi pekerjaan pengawasan. Pada 2025, Direktur Utama PDAM Tirtamarta sempat menyampaikan bahwa 95 persen hotel telah berlangganan air PDAM.
Artinya, masih terdapat sebagian hotel yang belum menggunakan layanan tersebut.
Pengalihan kebutuhan hotel ke PDAM juga perlu disertai pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Jika pasokan PDAM masih bergantung pada pengambilan air tanah, perpindahan pengguna tidak otomatis mengurangi tekanan terhadap akuifer.
Persoalan lainnya adalah semakin terbatasnya ruang resapan. Permukaan yang tertutup beton, aspal, dan bangunan membuat air hujan lebih banyak menjadi limpasan dibandingkan meresap ke dalam tanah.
Padahal, infiltrasi air hujan berperan penting dalam mengisi kembali cadangan air tanah. Karena itu, pembatasan penyedotan perlu berjalan bersama perlindungan ruang hijau, pembangunan sumur resapan, dan pengendalian tata ruang.
Dalam jangka panjang, penurunan muka air tanah juga dapat meningkatkan risiko penurunan permukaan tanah atau land subsidence.
Meski demikian, risiko tersebut bergantung pada kondisi geologi, intensitas pengambilan air, dan karakteristik wilayah sehingga tidak tepat menyimpulkan Yogyakarta pasti akan mengalami amblesan.
Dengan demikian, persoalan air Jogja tidak cukup diselesaikan dengan meminta masyarakat menghemat pemakaian air.
Pengawasan terhadap pengambilan air skala besar, transparansi pemanfaatan sumur bor, keberlanjutan pasokan PDAM, dan perlindungan daerah resapan harus berjalan beriringan.
Sebab, keberlanjutan air tanah ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah air yang diambil dan kemampuan lingkungan untuk memulihkannya.***
