TUGUJOGJA – Aroma kegelisahan menyelimuti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ketika laporan keracunan massal dari dua Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) masuk secara beruntun.
Ratusan siswa tumbang, puluhan dilarikan ke fasilitas kesehatan, namun hanya satu dapur yang langsung ditutup. Di titik ini, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, merasa janggal.
Bupati Endah berdiri dengan wajah serius ketika menerima laporan resmi. Ia mengaku bingung ketika hanya SPPG yang ia datangi ditutup operasionalnya, sementara dapur lain yang memicu keracunan lebih luas masih berjalan seperti biasa.
Dapur pertama yang ia datangi saat kejadian keracunan adalah SPPG di Planjan, Kapanewon Saptosari. Adapun keracunan di Kapanewon Ponjong tidak ia datangi.
“Saya heran, kenapa SPPG yang saya datangi dan sempat viral marah-marah di sana ternyata langsung ditutup, tetapi dapur satunya yang memicu ratusan siswa keracunan masih beroperasi. Apa karena tidak menjadi berita?” tegas Bupati Endah dengan nada kecewa, Senin (3/11/2025).
Ratusan Siswa Tumbang, Data Keracunan Diungkap
Kepala Dinas Sosial dan Ketahanan Pangan, Ismono, menyampaikan laporan rinci keracunan di Kapanewon Ponjong pada hari yang sama dengan keracunan di Kapanewon Saptosari.
Ia menyebut dua dapur SPPG berbeda menyajikan makanan di hari yang sama, namun hanya satu yang dibekukan.
Data resmi mencatat:
- Total data masuk: 667 siswa
- Jumlah yang makan: 547 siswa
- Jumlah yang sakit di hari yang sama: 121 siswa
Para siswa berasal dari beberapa sekolah:
- SMP Ponjong: 102 siswa
- SMA Pembangunan: 36 siswa (rawat jalan)
- SMK Ma’arif: 6 siswa
- SMK Muhammadiyah: 5 siswa
- SD Sumbergiri: 1 siswa
- SD Bendo: 1 siswa (masuk rumah sakit)
Sampel makanan telah dikirimkan untuk diuji, dan hasil laboratorium diperkirakan keluar sekitar 10 hari. Karena itu, penyebab pasti keracunan belum dapat dipastikan.
“Korban cukup banyak, dan dua dapur ini beroperasi di waktu yang sama. Namun hanya satu yang mendapat tindakan penghentian. Ini janggal,” ujar Bupati Endah.
Soroti Ketidakadilan dan Batas Kewenangan Pemkab
Menurut Bupati Endah, laporan keracunan dari dapur SPPG lain sempat tidak muncul ke permukaan, sehingga penanganannya tidak seketat dapur yang ia kunjungi.
“Apakah SPPG hanya ditutup jika keracunannya menjadi berita? Kalau begitu, ini tidak adil bagi masyarakat. Dua-duanya harus diperlakukan sama,” tegasnya.
Ia menyebut seluruh siswa kini dalam kondisi membaik dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun ia masih mempertanyakan alasan dapur yang menyebabkan keracunan massal tidak langsung dihentikan operasionalnya.
Dalam kesempatan lain, Bupati juga menegaskan bahwa kewenangan menutup SPPG tidak berada di tangan pemerintah kabupaten. Kewenangan tersebut berada di Badan Gizi Nasional.
“Kami tidak punya fungsi menutup atau menghentikan operasional SPPG. Surat penghentian harus keluar dari Badan Gizi Nasional, bukan dari kami,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan kebingungan ketika SPPG yang ia datangi langsung ditutup, padahal tidak ada instruksi penghentian dari dirinya maupun pemkab.
Pemkab Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Pertemuan dengan Kepala Forum Pangan Bergizi menghasilkan beberapa keputusan penting. Mulai November, pengawasan SPPG dilakukan secara menyeluruh dan rutin.
Kesepakatan tersebut meliputi:
- Rapat rutin dua kali sebulan di tingkat kapanewon
- Pelibatan Puskesmas, pendamping wilayah, lurah, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas
- Semua menu wajib diunggah ke grup koordinasi setiap hari
- Dandim beserta jajaran TNI membantu inspeksi dapur setiap pagi
“Pak Dandim setiap pagi ngecek dapur. Fungsinya sama dengan kami. Beliau ingin sistem pemenuhan gizi di Gunungkidul lebih baik,” jelas Bupati Endah.
Di akhir rapat, Bupati menegaskan bahwa semua dapur SPPG harus diperlakukan sama. Jika terjadi kasus keracunan, maka penghentian sementara harus dilakukan tanpa tebang pilih.
“Saya tidak ingin masyarakat bertanya-tanya, kenapa yang satu ditutup dan yang satunya berjalan terus. Kita harus adil. Keselamatan siswa lebih penting dari apa pun,” ujarnya.
Masyarakat Gunungkidul kini menunggu hasil laboratorium dan keputusan resmi Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pertanyaan besar tetap menggantung di benak publik: benarkah sebuah dapur hanya akan ditutup jika kasusnya menjadi berita besar?
