
TUGUJOGJA – Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat temuan ratusan kasus suspek campak pada dua bulan pertama 2026.
Data hingga 3 Maret 2026 menunjukkan bahwa meskipun cakupan vaksinasi telah melampaui target nasional, penularan penyakit tersebut masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dinkes menyebut keberadaan kelompok masyarakat yang menolak imunisasi menjadi salah satu faktor yang memungkinkan virus campak tetap beredar.
Kondisi tersebut menciptakan celah penularan di tengah capaian vaksinasi yang tinggi.
Ratusan Suspek Campak Terdeteksi
Dinas Kesehatan DIY mencatat total 349 kasus suspek campak sejak awal Januari hingga 3 Maret 2026.
Dari jumlah tersebut, 57 kasus telah dipastikan positif setelah melalui pemeriksaan laboratorium.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, Gregorius Anung Trihadi, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Tahun 2026 sampai dengan 3 Maret, jumlah suspek atau terduga campak di DIY 349 dengan campak positif 57 kasus,” ujar Anung saat menjelaskan perkembangan penyakit menular di wilayah DIY.
Temuan kasus pada awal tahun ini mendorong pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan sistem deteksi dini.
Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit diminta aktif memantau gejala campak, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan.
Selain itu, kader kesehatan masyarakat juga dilibatkan dalam pemantauan kondisi kesehatan di lingkungan masing-masing.
Penanganan Medis Berjalan Efektif
Dinas Kesehatan DIY menyatakan penanganan pasien campak di fasilitas layanan kesehatan berjalan efektif.
Petugas medis melakukan perawatan terhadap pasien melalui terapi simptomatik, pemantauan kondisi gizi, serta edukasi kepada keluarga pasien.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada penderita campak, terutama pada anak dengan daya tahan tubuh yang rendah.
Hingga laporan terakhir, pemerintah daerah memastikan tidak terdapat kasus kematian akibat campak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cakupan Imunisasi di Atas 95 Persen
Peningkatan kasus campak pada awal 2026 terjadi di tengah capaian imunisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya.
Dinas Kesehatan DIY mencatat bahwa cakupan imunisasi campak tahun 2025 melampaui ambang batas kekebalan kelompok.
Anung menjelaskan bahwa cakupan imunisasi untuk dosis pertama mencapai 98,2 persen. Sementara dosis kedua atau booster tercatat sebesar 96,1 persen.
“Cakupan imunisasi campak tahun 2025, dosis 1 yaitu 98,2 persen dan dosis 2 yaitu 96,1 persen,” kata Anung.
Dalam kajian epidemiologi, cakupan imunisasi di atas 95 persen umumnya dinilai cukup untuk membentuk kekebalan kelompok yang mampu menghambat penyebaran virus.
Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi penularan.
Penolakan Imunisasi Jadi Faktor Risiko
Dinas Kesehatan DIY menyebut salah satu tantangan dalam pengendalian campak saat ini adalah penolakan imunisasi oleh sebagian kecil masyarakat.
Menurut Anung, ketersediaan vaksin serta akses layanan imunisasi di wilayah DIY sebenarnya sudah memadai.
Namun masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi karena berbagai alasan, termasuk misinformasi kesehatan maupun faktor kepercayaan tertentu.
Kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan imunisasi tersebut dapat menjadi populasi rentan terhadap penularan virus.
Virus campak diketahui memiliki tingkat penularan yang tinggi dan dapat menyebar melalui percikan droplet saat penderita batuk atau bersin.
Dalam kondisi tertentu, satu penderita dapat menularkan virus kepada sejumlah orang yang belum memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut.
Upaya Edukasi kepada Masyarakat
Pemerintah daerah berupaya memperkuat strategi komunikasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
Dinas Kesehatan DIY melibatkan petugas kesehatan serta kader posyandu untuk melakukan pendekatan langsung kepada keluarga yang masih ragu terhadap vaksinasi.
Pendekatan tersebut mencakup pemberian informasi mengenai manfaat imunisasi, risiko penyakit campak, serta keamanan vaksin yang telah melalui proses uji medis.
Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah juga memperkuat sistem surveilans penyakit menular untuk mendeteksi kasus secara lebih cepat.
Langkah tersebut dilakukan guna mencegah potensi munculnya klaster penularan yang lebih luas.
Pengawasan Penyakit Terus Ditingkatkan
Temuan puluhan kasus positif campak pada awal 2026 menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penyakit menular tetap diperlukan.
Meskipun cakupan vaksinasi telah mencapai tingkat yang tinggi, otoritas kesehatan menilai upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten.
Pemerintah daerah bersama fasilitas kesehatan terus memantau perkembangan kasus campak serta memperkuat program imunisasi dan edukasi kesehatan masyarakat di seluruh wilayah DIY.