TUGUJOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengambil langkah berani dengan mengalihkan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sektor pendidikan.
Dana hasil realokasi tersebut langsung diarahkan untuk memperbaiki 23 sekolah yang kondisinya mengkhawatirkan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanta, menegaskan bahwa sekolah-sekolah penerima manfaat masuk kategori darurat.
Pemerintah mencatat ada 12 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 4 PAUD/TK yang bangunannya sudah membahayakan proses belajar mengajar.
“Perbaikannya meliputi renovasi ruang kelas, pembenahan atap yang bocor, pengecatan ulang bangunan, hingga peningkatan fasilitas sanitasi sekolah. Kami ingin anak-anak belajar di ruang yang nyaman, sehat, dan aman,” ujar Agus, Rabu (24/9/2025).
Dana Dialihkan, Sekolah Diselamatkan
Langkah Pemkab Gunungkidul ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa. Pemerintah menyadari bahwa investasi di bidang pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang.
Ruang belajar yang layak mampu menumbuhkan motivasi serta meningkatkan prestasi anak-anak, terutama di wilayah pedesaan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengungkapkan bahwa realokasi anggaran ini menjadi bukti kemampuan daerah merespons dinamika kebijakan nasional. Ia menegaskan, pemerintah bertindak cepat, tepat, dan terukur.
“Dana MBG kami alihkan karena pendidikan menjadi kebutuhan yang paling strategis. Penentuan anggaran melalui evaluasi menyeluruh, mempertimbangkan tingkat urgensi, serta dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” jelas Putro.
Dari Rp 5,5 Miliar Hingga Rp 16 Miliar
Tidak hanya dari realokasi MBG, Pemkab Gunungkidul juga berhasil menggabungkan dana efisiensi dari beberapa pos lain. Hasilnya, terkumpul total Rp 16 miliar yang kemudian ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025.
Dari jumlah tersebut, sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp 5,5 miliar. Fokus utamanya tetap pada perbaikan 23 sekolah dengan prioritas renovasi ruang kelas, perbaikan atap bocor, pengecatan, serta peningkatan sanitasi.
Selain itu, sektor infrastruktur dan sanitasi mendapat tambahan Rp 6,6 miliar untuk memperkuat pembangunan wilayah.
Sektor kesehatan menerima Rp 3 miliar demi peningkatan layanan medis masyarakat. Sebagian dana lainnya juga dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Putro menegaskan, seluruh tahapan pengesahan APBD Perubahan 2025 sudah melalui proses panjang dan transparan. Evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan resmi dari Gubernur DIY.
“Setiap rupiah dari APBD Perubahan ini sudah kami pastikan menyasar pada kebutuhan prioritas masyarakat. Kami ingin warga Gunungkidul merasakan langsung hasil pembangunan,” tegas Putro.
