TUGUJOGJA – Sejumlah daerah di Indonesia melarang pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026. Jakarta, Banten, Jawa Timur, hingga Yogyakarta mengeluarkan imbauan resmi demi keamanan, empati bencana, dan ketertiban. Simak daftar wilayah dan alasannya di sini.
Malam pergantian Tahun Baru 2026 diprediksi berlangsung lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di berbagai wilayah, pesta kembang api yang biasanya menjadi penanda detik-detik pergantian tahun kini ditiadakan.
Sejumlah pemerintah daerah dan aparat keamanan mengeluarkan imbauan hingga larangan resmi terkait penggunaan kembang api dan petasan, dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, serta empati terhadap kondisi nasional.
Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Selain faktor cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di akhir 2025 dan awal 2026, larangan tersebut juga menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Berikut rangkuman wilayah yang telah menyatakan larangan pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 beserta latar belakang kebijakannya.
Jakarta: Larangan untuk Kegiatan Pemerintah dan Swasta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada pesta kembang api dalam perayaan malam Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.
Larangan tersebut mencakup berbagai lokasi keramaian, mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, hingga area publik lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menuangkan kebijakan ini dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah dalam waktu dekat.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari tidak memiliki kewenangan penuh untuk melarang penggunaan kembang api secara personal oleh warga. Oleh karena itu, pemerintah lebih menekankan imbauan agar masyarakat menahan diri demi ketertiban dan keamanan bersama.
Banten: Larangan Menyeluruh Demi Keamanan dan Solidaritas
Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah lebih tegas dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.
Dalam surat edaran tersebut, Gubernur Banten Andra Soni melarang masyarakat untuk menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan petasan dalam bentuk apa pun, baik menjelang maupun saat perayaan Tahun Baru 2026.
Larangan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah risiko kebakaran serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, terutama di kawasan permukiman padat. Selain itu, kebijakan ini juga dimaknai sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatera.
Pemerintah Provinsi Banten menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menindaklanjuti kebijakan ini di daerah masing-masing, melakukan sosialisasi secara masif, serta berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perangkat daerah terkait. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada warga.
Cirebon: Edukasi dan Sosialisasi Jelang Tahun Baru
Di wilayah Cirebon, pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada edukasi dan pencegahan. Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.
Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai bahaya penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan. Petugas mengingatkan bahwa aktivitas tersebut berisiko menimbulkan kebakaran di lingkungan permukiman serta dapat menyebabkan cedera.
Masyarakat juga diajak merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif dan menenangkan, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga. Selain itu, imbauan untuk tidak melakukan konvoi kendaraan dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi turut disampaikan demi menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga.
Jawa Timur: Imbauan Ganti Kembang Api dengan Doa Bersama
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk tidak menggelar pesta kembang api pada pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Sebagai gantinya, perayaan dianjurkan diisi dengan doa bersama.
Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk empati dan solidaritas atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial yang luas.
Selain faktor kemanusiaan, pertimbangan cuaca juga menjadi alasan penting. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur masih cukup tinggi, dengan puncak musim hujan pada Januari 2026. Doa bersama dinilai lebih aman sekaligus menjadi simbol kebersamaan dan penguatan nilai spiritual.
Yogyakarta: Larangan Tegas dengan Penegakan oleh Kepolisian
Kebijakan serupa juga diterapkan di Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara mengadakan pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026.
Terkait sanksi bagi pelanggar, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Larangan ini sejalan dengan pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan izin pesta kembang api saat puncak perayaan Tahun Baru 2026.
Perayaan Tahun Baru yang Lebih Aman dan Bermakna
Larangan pesta kembang api di sejumlah daerah menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam merayakan Tahun Baru. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan bermakna, tanpa mengurangi esensi kebersamaan.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, malam Tahun Baru 2026 diharapkan dapat berlangsung tertib, kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial di tengah kondisi bangsa yang masih menghadapi tantangan, baik dari sisi bencana alam maupun cuaca ekstrem.
***
