TUGU JOGJA – Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti eskalasi aksi unjuk rasa yang berlangsung akhir-akhir ini.
Mereka menilai meningkatnya demonstrasi masyarakat dan mahasiswa mencerminkan persoalan serius yang tengah melanda berbagai sektor kehidupan bangsa, mulai dari ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan.
Melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng., di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026), kalangan akademisi UGM menyampaikan enam pandangan terkait perkembangan situasi masyarakat dan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Dewan Guru Besar UGM menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Mereka memandang kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus mendapatkan penghormatan.
Menurut Dewan Guru Besar UGM, meningkatnya eskalasi demonstrasi tidak sekadar menunjukkan dinamika penyampaian pendapat di ruang publik. Fenomena tersebut juga mengindikasikan adanya persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dewan Guru Besar UGM menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Mereka memandang kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus mendapatkan penghormatan.
Menurut Dewan Guru Besar UGM, meningkatnya eskalasi demonstrasi tidak sekadar menunjukkan dinamika penyampaian pendapat di ruang publik. Fenomena tersebut juga mengindikasikan adanya persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Mereka juga meminta pemerintah, elite politik, dan pejabat negara meningkatkan kepekaan terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. Para pemegang kekuasaan perlu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Seruan tersebut menekankan pentingnya respons pemerintah terhadap keresahan publik. Dewan Guru Besar UGM mengingatkan bahwa pemerintah dan elite politik perlu mendengar aspirasi masyarakat serta menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa.
Masyarakat Tidak Terprovokasi dan Aparat Bertindak Proporsional
Selain menyoroti tanggung jawab pemerintah, Dewan Guru Besar UGM juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menghadapi perkembangan situasi.
Mereka meminta masyarakat tetap menjaga ketenangan dan tidak terpancing tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Penyampaian aspirasi perlu berlangsung secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, Dewan Guru Besar UGM meminta aparat keamanan menjalankan tugas secara proporsional sesuai dengan aturan hukum. Mereka juga mengingatkan aparat agar tidak melakukan tindakan provokatif yang berpotensi meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.
Salah satu poin penting dalam pernyataan tersebut menyangkut perlindungan lingkungan pendidikan. Dewan Guru Besar UGM secara tegas menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan.
Sikap tersebut menegaskan pentingnya menjaga lingkungan kampus sebagai ruang akademik yang menjunjung kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, serta mengembangkan tradisi intelektual.
Dewan Guru Besar UGM menempatkan persoalan ini sebagai bagian penting dari upaya menjaga marwah institusi pendidikan. Lingkungan pendidikan harus tetap memberikan ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan aktivitas akademik dan menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.
Melalui enam poin pernyataan tersebut, Dewan Guru Besar UGM menyampaikan pesan kepada pemerintah, elite politik, aparat keamanan, dan masyarakat agar mengedepankan dialog, kepekaan sosial, serta penghormatan terhadap hukum dan hak konstitusional warga negara.
Pernyataan yang ditandatangani Prof. Panut Mulyono di Yogyakarta pada 11 November 2026 itu sekaligus menegaskan posisi kalangan akademisi UGM dalam menyikapi perkembangan situasi kebangsaan.
Dewan Guru Besar UGM mendorong seluruh pihak menjaga komunikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa menghadapi intimidasi maupun kekerasan. (ef linangkung)
