TUGU JOGJA – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan.
Selain menyelesaikan persoalan penggunaan lahan, proyek tersebut masih harus melalui kajian dampak terhadap kawasan warisan budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA) sebelum mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah DIY.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Triana Wahyuningsih, mengatakan proyek tersebut telah memperoleh persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, dari aspek kesesuaian tata ruang, rencana pembangunan kereta gantung sudah dinyatakan sesuai.
Namun, sebagian jalur proyek menggunakan tanah kas desa (TKD) sehingga membutuhkan izin Gubernur DIY. Proses penggunaan lahan tersebut saat ini masih berjalan di tingkat provinsi.
“Kalau dari sisi KKPR-nya sudah kita keluarkan, sehingga dari kesesuaian tata ruang itu sudah sesuai. Tetapi karena penggunaan tanahnya ada beberapa yang menggunakan tanah kas desa, saat ini sedang berproses di provinsi,” kata Triana dalam jumpa pers di Sleman, Rabu (11/11/2026).
Triana juga menjelaskan bahwa lokasi proyek bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang masuk penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan proses cleansing berdasarkan keputusan bupati, tetapi masih terdapat tahapan lanjutan yang harus diselesaikan di tingkat provinsi.
Menurut Triana, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan seluruh proses perizinan tersebut rampung.
Meski demikian, investor lokal yang menyiapkan modal sekitar Rp200 miliar masih menyatakan komitmen untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Kalau sudah sampai gubernur, kami tidak bisa memprediksi. Tetapi dari sisi investor, mereka tetap berkomitmen untuk mewujudkan kegiatan kereta gantung ini,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah potensi dampak pembangunan terhadap kawasan warisan budaya di sekitar Candi Prambanan.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, menjelaskan rencana pembangunan kereta gantung masih dalam peninjauan Pemerintah Daerah DIY.
Salah satu aspek yang harus dipastikan adalah kesesuaian lokasi dan desain proyek dengan ketentuan perlindungan kawasan bersejarah.
Dalam proses tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan Heritage Impact Assessment (HIA) atau kajian dampak terhadap warisan budaya.
Kajian ini menjadi perhatian karena pembangunan kereta gantung tidak boleh mengganggu nilai penting kawasan Prambanan, termasuk pandangan visual menuju kompleks candi.
“Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana pembangunan kereta gantung ini jangan sampai mengganggu budayanya. Ada yang namanya Amdal Budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA),” kata Dona.
Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992, penentuan lokasi dan desain pembangunan perlu mempertimbangkan pembagian zona perlindungan kawasan Prambanan.
Pemerintah Kabupaten Sleman masih mempelajari ketentuan mengenai kawasan inti dan kawasan pelestarian warisan budaya tersebut.
Selain itu, dokumen kajian kawasan yang berkaitan dengan UNESCO masih ditelusuri melalui koordinasi dengan Dinas Kebudayaan DIY.
“Kami pelajari bagaimana supaya nanti dalam desain perencanaan ini tidak mengganggu pandangan ke Prambanan dan tidak mengganggu candi-candi. Ini yang masih berproses,” jelasnya.
Dona juga menyebut kajian HIA perlu memperhatikan aspek kosmologi yang berkaitan dengan Keraton Yogyakarta.
Karena itu, penyelesaian proyek tidak hanya bergantung pada aspek teknis pertanahan dan perizinan, tetapi juga kepastian perlindungan nilai budaya.
Pemerintah daerah masih membutuhkan arahan dan restu Gubernur DIY setelah aspek perlindungan kawasan tersebut dapat dijelaskan.
“Investor sebenarnya maunya secepatnya. Tetapi kami harus bisa meyakinkan dari sisi budayanya bagaimana. Kalau Gubernur merestui, kami akan gas,” ungkapnya.
Selain kajian budaya, status dan mekanisme penggunaan lahan juga menjadi bagian dari proses yang masih berjalan.
Berdasarkan penjelasan Dona, jalur yang direncanakan untuk pembangunan kereta gantung melintasi sejumlah bidang tanah dengan status berbeda. Lahan tersebut terdiri atas tanah kas desa dan tanah hak milik masyarakat.
Untuk penggunaan tanah kas desa, mekanisme yang dibahas adalah sewa, bukan tukar guling.
Sementara itu, penggunaan tanah milik masyarakat dapat dilakukan melalui pembelian atau penyewaan, bergantung pada kesepakatan dengan investor.
Persoalan LSD juga masih menjadi bagian dari pembahasan. Dona menjelaskan perubahan status LSD dimungkinkan melalui mekanisme rekomendasi perubahan kepada kementerian terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain LSD, pemerintah daerah turut mencermati status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kedua kategori lahan tersebut memiliki ketentuan berbeda, terutama terkait kewajiban penggantian lahan.
Dona menjelaskan, penggantian lahan LP2B bergantung pada kondisi irigasinya. Untuk lahan dengan irigasi teknis, kewajiban penggantian mencapai tiga kali lipat, sedangkan lahan tanpa irigasi teknis memiliki ketentuan penggantian satu kali lipat.
“Kalau LSD tidak. Kalau LP2B iya. Kalau LP2B itu lahannya ada irigasi teknis, menukarnya tiga kali lipat. Kalau tidak ada irigasi, satu kali lipat,” jelasnya.
Dona menyebut lokasi yang menjadi bagian dari rencana proyek tidak masuk dalam penetapan LP2B berdasarkan SK Nomor 63 Tahun 2024 pada Lahan Baku Sawah (LBS).
Meski demikian, masih terdapat penetapan LP2B dalam peraturan daerah sebelumnya yang perlu diselaraskan. Proses tersebut membutuhkan revisi dan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Investasi sekitar Rp200 miliar yang disiapkan investor lokal mencakup beberapa komponen pengembangan kereta gantung.
Rencana tahap awal meliputi pembangunan jalur kereta gantung pada segmen tertentu, stasiun, fasilitas UMKM, serta wahana wisata gantung.
Nilai investasi tersebut belum mencakup pengembangan wahana wisata lainnya.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat memperkirakan waktu penyelesaian seluruh tahapan perizinan maupun dimulainya pembangunan.
Penyelesaian kajian dampak budaya, kepastian penggunaan lahan, serta proses persetujuan di tingkat Pemerintah Daerah DIY masih menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum proyek kereta gantung Prambanan dapat dilanjutkan ke tahap pembangunan. (Gal)
